Aspirasimediarakyat.com — Presiden Prabowo Subianto menyatakan adanya gerakan terorganisasi yang secara sistematis mengkritik dan menjelek-jelekkan kinerja pemerintahannya serta mengklaim mengetahui pihak yang membiayai gerakan tersebut, sebuah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi kenegaraan dan memantik perdebatan publik mengenai batas kritik dalam demokrasi, transparansi kekuasaan, serta relasi antara kebijakan strategis negara dan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
Pernyataan itu disampaikan saat peresmian dan groundbreaking SPPG sekaligus Gudang Ketahanan Pangan Polri di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat, 13 Februari 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak bodoh dan memahami apa yang sedang terjadi, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang membiayai gerakan untuk menjelekkan bangsa.
Ia tidak menyebut secara rinci siapa pihak yang dimaksud. Namun, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian pengkritik takut melihat Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan kuat. Menurutnya, kritik tersebut tidak akan mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan program prioritas.
“Kami hanya ingin rakyat hidup dengan baik, hanya itu yang kami inginkan. Kami akan buktikan ekonomi Indonesia akan bangkit,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu di hadapan para undangan.
Presiden juga menyinggung sejumlah ahli ekonomi yang dinilainya kerap menurunkan moral bangsa dengan analisis yang dianggap pesimistis. Ia mempertanyakan sikap sebagian kalangan yang dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah, seraya menganalogikan dukungan publik seperti suporter dalam pertandingan sepak bola.
“Kalau main bola, tim kita main, ayo kita suporter. Mereka tidak, selalu menjelek-jelekkan prestasi kita sendiri,” ucapnya, membangun metafora bahwa dukungan terhadap pemerintah merupakan bagian dari solidaritas kebangsaan.
Prabowo mengklaim bahwa konsumsi rumah tangga pada masa pemerintahannya tercatat tinggi, demikian pula penerimaan pajak pada awal 2026 yang disebut meningkat signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut jarang mendapat apresiasi publik.
Ia juga menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut-sebut sebagai pemborosan fiskal. Prabowo menilai anggapan tersebut keliru dan berasal dari pihak-pihak yang tidak memahami prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Presiden berpendapat bahwa anggaran hasil pemangkasan belanja tertentu lebih bermanfaat dialokasikan untuk MBG. Ia bahkan menyebut bahwa jika tidak diarahkan pada program strategis, anggaran kementerian atau lembaga berpotensi disalahgunakan oleh oknum.
“Budaya menghabiskan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa dan rakyat terus dilaksanakan,” katanya, mengkritik praktik birokrasi yang dinilai tidak efisien.
Ia menambahkan bahwa budaya tersebut justru menghamburkan uang negara dan berpotensi menipu rakyat karena anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik.
Dalam konteks regulasi, pengelolaan fiskal negara diatur melalui Undang-Undang Keuangan Negara dan mekanisme pengawasan oleh DPR serta Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap kebijakan anggaran, termasuk program MBG, wajib tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Pengamat kebijakan publik yang dihubungi menyatakan bahwa kritik terhadap program pemerintah adalah bagian sah dari sistem demokrasi. “Sepanjang disampaikan berbasis data dan tidak melanggar hukum, kritik merupakan mekanisme kontrol sosial yang dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Namun, pernyataan mengenai adanya pembiayaan gerakan kritik tanpa penjelasan rinci memunculkan pertanyaan publik tentang urgensi pembuktian. Dalam negara hukum, setiap tudingan mengenai pendanaan atau gerakan terorganisasi semestinya dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan tidak sekadar menjadi retorika politik.
Demokrasi bukan panggung monolog kekuasaan, melainkan ruang dialog yang kadang riuh, kadang panas, tetapi tetap diikat oleh konstitusi; ketika kritik dianggap ancaman tanpa disertai transparansi bukti, publik berhak bertanya apakah negara sedang memperkuat fondasi atau justru menebalkan dinding yang menjauhkan suara rakyat dari ruang pengambilan keputusan.
Presiden juga meminta Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari untuk mengumpulkan klip video para pengkritik program MBG sebagai bahan tontonannya setiap malam. Pernyataan ini memicu diskusi tentang batas antara respons politik dan potensi tekanan psikologis terhadap pengkritik kebijakan.
Ia menegaskan tidak pernah berniat menghina bangsa melalui peluncuran MBG dan menyebut seluruh kebijakan didasarkan pada keyakinan demi kepentingan rakyat. Prabowo juga mengungkapkan latar belakang pengabdiannya sejak muda sebagai prajurit yang siap berkorban untuk republik.
Prinsip kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan turunannya. Negara berkewajiban melindungi hak tersebut sekaligus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan informasi yang merugikan kepentingan umum.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang membungkam kritik sah warga negara atas nama stabilitas semu. Ketika suara rakyat dicurigai tanpa dasar yang jelas, yang terancam bukan hanya reputasi individu, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Pernyataan Presiden tentang kebangkitan ekonomi dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat menjadi janji politik yang akan diuji oleh data, transparansi anggaran, serta efektivitas implementasi kebijakan, sementara masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak untuk mendengar penjelasan yang jernih, melihat tata kelola yang bersih, bersuara tanpa rasa takut, dan bergerak mengawal setiap rupiah uang negara agar benar-benar kembali pada kepentingan publik.
