Aspirasimediarakyat.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meskipun ketidakpastian ekonomi global masih membayangi berbagai negara, dengan alasan bahwa kondisi penerimaan negara hingga awal tahun dinilai masih cukup solid untuk menopang belanja pemerintah, sementara desain fiskal yang sejak awal disusun dalam kerangka defisit dianggap memberikan ruang manuver kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi internasional yang terus bergerak cepat.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTA Februari 2026 yang digelar di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat pada Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, ia menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari kalangan media mengenai kemungkinan pemerintah melakukan perubahan pada postur APBN tahun berjalan.
“Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN-nya? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,” ujar Purbaya.
Menurutnya, pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan revisi terhadap struktur APBN 2026.
Ia menjelaskan bahwa penerimaan negara hingga periode awal tahun masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil sehingga mampu menopang kebutuhan belanja negara yang telah direncanakan.
Purbaya menegaskan bahwa sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam kondisi defisit sebagai bagian dari strategi fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kerangka tersebut, defisit anggaran diposisikan sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja negara sejak awal tahun anggaran agar dampak ekonomi dari pengeluaran pemerintah dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat serta dunia usaha.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar stimulus fiskal tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah saat ini mendorong pola belanja negara yang lebih merata sepanjang tahun.
Menurutnya, distribusi belanja yang seimbang dapat memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan fiskal nasional.
Langkah tersebut mencakup pemantauan ketat terhadap perkembangan ekonomi internasional serta kemungkinan penyesuaian kebijakan fiskal apabila tekanan eksternal meningkat.
“APBN yang disusun sebagai instrumen penggerak ekonomi sekaligus perisai stabilitas fiskal menjadikan setiap keputusan untuk mempertahankan atau mengubah postur anggaran bukan sekadar persoalan teknis akuntansi negara, melainkan menyangkut keseimbangan antara keberanian pemerintah mendorong pertumbuhan dan kewaspadaan dalam menjaga keberlanjutan fiskal, karena di balik setiap angka dalam APBN terdapat tanggung jawab besar terhadap stabilitas ekonomi, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat yang menjadi fondasi kesejahteraan nasional.”
Kondisi tersebut, menurutnya, memberikan ruang kebijakan bagi pemerintah apabila suatu saat diperlukan langkah penyesuaian terhadap kebijakan fiskal.
Karena itu ia meminta masyarakat tidak terlalu khawatir terhadap kondisi keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Anggaran negara tidak boleh berubah menjadi sekadar angka statistik yang kehilangan makna sosial bagi rakyat yang menggantungkan harapan pada kebijakan publik.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal adalah benteng utama agar setiap rupiah uang negara benar-benar kembali menjadi kesejahteraan masyarakat.
Selain memantau kondisi fiskal secara umum, pemerintah juga terus mengawasi perkembangan sektor energi nasional.
Sektor minyak dan gas bumi dipandang memiliki peran penting dalam menopang penerimaan negara dalam beberapa tahun mendatang.
Optimalisasi lifting minyak dan gas menjadi salah satu fokus kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal Indonesia.
Peningkatan produksi energi domestik dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas penerimaan negara.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah perubahan lanskap ekonomi global.
Kebijakan mempertahankan postur APBN 2026 tanpa revisi pada tahap awal tahun anggaran mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal sekaligus memberikan ruang bagi kebijakan ekonomi untuk bekerja secara optimal, dengan harapan bahwa pengelolaan anggaran yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik mampu memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
