Aspirasimediarakyat.com — Perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Kabupaten Musi Banyuasin menjelma menjadi ruang aktualisasi kebijakan publik berbasis kepedulian sosial dan penguatan sinergi pemerintahan, ketika kepemimpinan daerah tidak hanya hadir dalam simbol seremonial keagamaan, tetapi juga diwujudkan melalui distribusi kesejahteraan, penguatan solidaritas masyarakat, serta konsolidasi lintas kekuasaan yang memperlihatkan relasi negara dan rakyat dalam praktik yang lebih konkret dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Momentum Lebaran di Musi Banyuasin tahun ini tidak sekadar dipahami sebagai perayaan religius, melainkan berkembang menjadi refleksi atas bagaimana pemerintah daerah membangun kedekatan sosial dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan langsung.
Di bawah kepemimpinan Bupati H.M. Toha Tohet, S.H., bersama Wakil Bupati Abdur Rohman Husen, wajah pemerintahan tampak diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga ke lapisan masyarakat paling rentan yang selama ini sering berada di pinggiran kebijakan.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan aksi sosial berskala besar berupa penyaluran ribuan tunjangan hari raya kepada kaum dhuafa dan pekerja sektor informal yang dilaksanakan di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate pada Selasa, 17 Maret 2026.
Kelompok penerima manfaat mencerminkan realitas ekonomi akar rumput, mulai dari tukang ojek, tukang becak, juru parkir, pemulung, hingga ratusan petugas kebersihan yang selama ini menjadi penopang aktivitas kota namun kerap luput dari perhatian sistemik.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Abdur Rohman Husen, Ketua TP PKK Muba Hj Patimah Toha, Staf Ahli TP PKK Muba Liliyani A. Rohman Husen, S.Pd., Sekretaris Daerah Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., serta jajaran kepala perangkat daerah yang menunjukkan keterlibatan kolektif birokrasi.
Bupati H.M. Toha Tohet menegaskan bahwa distribusi bantuan tersebut bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan administratif pemerintah untuk memastikan keadilan sosial dapat dirasakan secara lebih merata.
“Kami ingin memastikan bahwa kebahagiaan Idul Fitri dirasakan secara merata. Bantuan ini adalah bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab kami untuk hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa sedikitnya 1.000 penerima dari kalangan pekerja informal memperoleh santunan sebesar Rp250.000 per orang, sementara 660 tenaga harian lepas kebersihan juga menerima bantuan dalam skema serupa.
Distribusi bantuan tidak berhenti pada pemberian tunai, tetapi diperluas melalui pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Balai Agung senilai Rp37 juta, bantuan jamban sehat di Desa Bailangu untuk lima mustahik sebesar Rp35 juta, serta penguatan ekonomi melalui tambahan modal usaha.
Sebanyak 41 pelaku usaha kecil menerima bantuan modal masing-masing Rp2,5 juta, sementara distribusi sembako menjangkau 215 penerima, dan beasiswa pendidikan diberikan kepada 204 mahasiswa dari kalangan asnaf miskin dan fisabilillah dengan total anggaran Rp51 juta.
“Pendekatan kebijakan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif jangka pendek, tetapi juga menyentuh dimensi struktural seperti perumahan, sanitasi, ekonomi produktif, dan akses pendidikan.”
Memasuki malam takbiran pada Jumat, 20 Maret 2026, ruang publik berubah menjadi arena ekspresi kolektif ketika ribuan masyarakat mengikuti pawai takbir keliling yang melintasi jalan utama Kota Sekayu.
Pawai tersebut dilepas langsung oleh Bupati H.M. Toha Tohet dari depan rumah dinas, didampingi Wakil Bupati Abdur Rohman Husen serta unsur Forkopimda dan jajaran pejabat daerah yang menunjukkan simbol kesatuan antara pemerintah dan masyarakat.
“Takbir adalah ungkapan rasa syukur kita setelah menjalani Ramadan. Lebih dari itu, ini juga momentum memperkuat kebersamaan dan membangun semangat baru,” ungkap Bupati.
Puncak perayaan berlangsung pada Sabtu, 21 Maret 2026, melalui pelaksanaan Salat Id berjamaah di halaman Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate yang dipadati masyarakat dari berbagai lapisan sosial.
Dalam suasana khusyuk tersebut, Bupati H.M. Toha Tohet mengajak masyarakat menjadikan Idul Fitri sebagai momentum refleksi spiritual sekaligus penguatan nilai persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. “Ini saatnya kita saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan demi kemajuan Musi Banyuasin,” tuturnya.
Tradisi open house yang digelar di rumah dinas maupun kediaman pribadi Bupati di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, menjadi ruang interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat tanpa sekat formalitas birokrasi.
Kehangatan serupa juga terlihat di kediaman Wakil Bupati Abdur Rohman Husen di Kecamatan Sungai Lilin, di mana masyarakat, pejabat, dan perangkat daerah hadir dalam suasana yang mencerminkan keterbukaan komunikasi pemerintahan.
“Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mempererat ukhuwah dan membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Abdur Rohman Husen.
Momentum Lebaran turut dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan melalui kegiatan halal bihalal bersama Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, S.H., serta Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M.
Kehadiran unsur Forkopimda, pimpinan BUMD, serta seluruh perangkat daerah dalam pertemuan tersebut mencerminkan upaya konsolidasi kekuatan institusional demi mempercepat pembangunan daerah secara terintegrasi.
Bupati H.M. Toha Tohet menegaskan bahwa silaturahmi tersebut memiliki makna strategis sebagai fondasi kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan wilayah.
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., memberikan apresiasi terhadap kekompakan jajaran Forkopimda Musi Banyuasin yang dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan daerah.
Rangkaian perayaan Idul Fitri di Musi Banyuasin tahun ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari retorika kebijakan, tetapi dari kemampuan menghadirkan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat, ketika bantuan sosial, kebersamaan spiritual, dan konsolidasi kekuasaan berpadu menjadi satu narasi besar tentang bagaimana pemerintahan seharusnya bekerja—tidak berjarak, tidak eksklusif, melainkan hadir sebagai pengikat kepentingan publik yang terus diawasi, diuji, dan diharapkan tetap berpihak pada keadilan sosial serta kesejahteraan bersama.
