Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pemeriksaan terhadap 12 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bukan sekadar agenda rutin penyidikan, melainkan sinyal keras bahwa pusaran dugaan korupsi di tubuh institusi penjaga gerbang perdagangan negara itu tengah bergerak ke lapisan yang lebih dalam, lebih luas, dan berpotensi mengungkap simpul-simpul kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik tembok birokrasi dan seragam kewenangan.
Langkah KPK memanggil belasan aparatur sipil negara dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Selasa, 19 Mei 2026, menandai fase baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi yang telah menyita perhatian publik nasional.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus saksi dan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, pusat simbolik sekaligus operasional pemberantasan korupsi di Indonesia.
Meski status mereka belum berubah menjadi tersangka, pemanggilan terhadap 12 pegawai dari unsur intelijen kepabeanan dan cukai menunjukkan arah penyidikan yang mulai menelisik jalur internal—tempat informasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis berlangsung setiap hari.
Nama-nama yang diperiksa bukan berasal dari lapisan administratif biasa. Mereka berasal dari seksi-seksi intelijen, baik intelijen kepabeanan maupun intelijen cukai—unit yang secara fungsi justru menjadi mata dan telinga institusi.
Dalam struktur birokrasi penegakan kepabeanan, posisi intelijen memiliki nilai strategis. Mereka mengolah data, membaca pola pergerakan barang, memetakan risiko, hingga menjadi garda awal mencegah pelanggaran di pintu masuk negara.
Karena itu, pemeriksaan terhadap unit ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah ada kebocoran sistemik yang memungkinkan praktik suap berjalan di tengah instrumen pengawasan yang seharusnya ketat?
KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam perkara ini. Tiga berasal dari internal Bea Cukai, yakni Rizal, Sispiran Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, sementara tiga lainnya berasal dari pihak swasta terkait aktivitas importasi.
Ketiganya diduga menerima suap dalam pengurusan importasi barang, sebuah praktik lama yang dalam banyak kasus selalu hidup di ruang-ruang abu-abu antara kewenangan administratif dan kepentingan bisnis.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita barang bukti fantastis senilai Rp40,5 miliar. Angka itu bukan sekadar nominal, tetapi refleksi dari skala dugaan penyimpangan yang sedang dibongkar.
Barang bukti tersebut mencakup uang tunai lintas mata uang, logam mulia lebih dari 5 kilogram, hingga jam tangan mewah—artefak klasik yang sering muncul dalam narasi kejahatan kerah putih modern.
Uang tunai yang disita terdiri atas rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, hingga yen Jepang. Fakta ini memperlihatkan bahwa transaksi yang ditelusuri diduga tidak lagi bersifat lokal, tetapi terhubung dengan arus bisnis lintas negara.
Secara hukum, para tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik juga menggunakan konstruksi hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, memperlihatkan upaya penegakan hukum yang semakin komprehensif dan adaptif terhadap modus kejahatan modern.
Untuk tersangka pemberi, pasal yang dikenakan menegaskan bahwa praktik suap tidak hanya menyasar penerima, tetapi juga pihak swasta yang secara aktif membeli pengaruh dalam sistem negara.
Namun yang membuat perkara ini kian sensitif adalah munculnya nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dalam dakwaan terdakwa John Field.
Nama itu disebut dalam konteks pertemuan bersama sejumlah pengusaha kargo di sebuah hotel di Jakarta pada Juli 2025. Kehadiran nama pejabat tinggi dalam dokumen persidangan tentu membuka ruang tafsir dan perhatian publik yang jauh lebih besar.
KPK sendiri belum menetapkan keterlibatan hukum terhadap pihak tersebut, tetapi menyatakan masih melakukan kajian atas fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan.
Dalam logika penegakan hukum, penyebutan nama bukanlah vonis. Namun dalam logika akuntabilitas publik, setiap nama yang muncul dalam berkas perkara layak memperoleh klarifikasi yang transparan.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa sektor kepabeanan tetap menjadi salah satu titik rawan korupsi di Indonesia. Di tempat barang melintas, godaan untuk memperjualbelikan kewenangan kerap tumbuh subur.
Padahal Bea dan Cukai bukan sekadar institusi pemungut penerimaan negara. Ia adalah gerbang kedaulatan ekonomi. Bila gerbang itu bisa dinegosiasikan dengan amplop dan akses khusus, maka yang terluka bukan hanya APBN, tetapi kepercayaan rakyat terhadap negara.
Publik kini menunggu bukan hanya siapa lagi yang akan dipanggil, tetapi sejauh mana keberanian KPK menelusuri rantai komando perkara ini hingga ke akar terdalamnya; sebab dalam setiap kasus besar, yang paling dibutuhkan bukan sekadar penangkapan, melainkan keberanian menyingkap apakah korupsi ini sekadar ulah individu, atau justru gejala sistemik yang selama ini tumbuh diam-diam di ruang yang seharusnya dijaga dengan integritas.
Editor: Kalturo
