Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Menipisnya stok batu bara pada sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) memunculkan kegelisahan baru di tengah status Indonesia sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia, ketika data Hari Operasi Pembangkit (HOP) menunjukkan penurunan ke level yang mendekati ambang risiko antara 15 hingga 26 hari, sementara di sisi lain rantai pasok, kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta mekanisme Domestic Price Obligation (DPO) justru berjalan dalam dinamika yang saling bertabrakan dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai ketahanan energi nasional yang seharusnya menjadi fondasi utama pelayanan publik listrik.
Penurunan stok batu bara pada PLTU Jamali kini tercermin dari indikator HOP yang tidak lagi berada pada zona aman ideal, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap potensi gangguan keandalan listrik nasional.
HOP yang berada di kisaran 15 hingga 26 hari menunjukkan adanya tekanan serius pada sistem logistik energi primer yang menopang operasional pembangkit listrik berbasis batu bara.
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan akumulasi dari kompleksitas rantai pasok yang mencakup kapasitas tambang, kontrak pasokan, hingga dinamika pengapalan batu bara.
Ia menilai penurunan HOP tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola pengadaan yang membuat fleksibilitas pasokan menjadi lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.
Dari sisi kelembagaan, PT PLN (Persero) melalui PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) disebut memiliki peran sentral dalam mengelola kebutuhan batu bara untuk pembangkit yang berada di bawah sistem kelistrikan nasional.
Koordinasi antara PLN EPI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai menjadi kunci agar kesenjangan pasokan tidak berkembang menjadi gangguan sistemik pada kelistrikan publik.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazi menyoroti bahwa gangguan pasokan tidak semata disebabkan oleh produksi, melainkan juga perubahan tata kelola kontrak yang kini lebih pendek dan dievaluasi secara berkala.
“Dalam satu kalimat yang menggambarkan kompleksitas persoalan ini, ketahanan pasokan batu bara untuk PLTU ternyata tidak hanya bergantung pada jumlah produksi nasional yang secara statistik masih tinggi, tetapi juga pada sinkronisasi kebijakan RKAB, konsistensi kontrak pasokan jangka panjang, ketersediaan batu bara kalori menengah yang sesuai spesifikasi teknis pembangkit, serta kemampuan sistem logistik dan distribusi yang sering kali tidak berjalan seirama dengan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga menciptakan celah struktural yang berpotensi mengganggu stabilitas energi nasional secara berulang jika tidak segera diselesaikan dengan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika industri batu bara global maupun domestik.”
Kebijakan RKAB 2026 menjadi salah satu variabel penting dalam persoalan ini, terutama karena adanya penyesuaian target produksi nasional yang sebelumnya lebih tinggi kini diarahkan pada sekitar 600 juta ton untuk menyeimbangkan pasar global.
Namun keterlambatan persetujuan RKAB membuat sejumlah perusahaan tambang belum dapat beroperasi optimal, sehingga berdampak pada pasokan batu bara ke pembangkit listrik.
Perubahan skema kontrak yang sebelumnya berdurasi tiga tahun menjadi satu tahun juga disebut mempersempit kepastian pasokan bagi PLTU dan PLN EPI.
Anggota DEN Kholid Syeirazi menilai bahwa ketidakstabilan pasokan juga berkaitan dengan ketersediaan batu bara kalori menengah sekitar 4.200 kcal/kg yang menjadi kebutuhan utama sejumlah PLTU berteknologi super critical.
Keterbatasan jenis batu bara tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan teknis pembangkit dan karakteristik produksi tambang yang lebih banyak menghasilkan batu bara kalori rendah.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti bahwa gangguan pasokan ini berdampak langsung pada keandalan layanan listrik yang dibayar penuh oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pelanggan listrik telah memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga negara berkewajiban memastikan pasokan energi berjalan stabil tanpa gangguan yang berulang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kondisi ini dengan membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang yang melibatkan PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP untuk memastikan kebutuhan PLTU terpenuhi secara konsisten.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya korektif terhadap sistem pengawasan energi primer yang dinilai masih memiliki celah koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, sebagian pengamat menilai bahwa pembentukan tim bukan satu-satunya solusi jika tidak dibarengi perbaikan struktural pada sistem distribusi dan kontrak jangka panjang.
Usulan pembangunan fasilitas blending batu bara di wilayah tambang dan rantai pasok PLN juga mengemuka sebagai solusi teknis untuk menyesuaikan kualitas batu bara dengan kebutuhan pembangkit.
Selain itu, isu Domestic Price Obligation (DPO) yang menetapkan harga batu bara untuk PLTU di level USD 70 per ton dinilai sudah tidak relevan dengan biaya produksi saat ini.
Dengan struktur harga yang stagnan selama bertahun-tahun, pelaku industri menilai margin usaha semakin tertekan dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan pasokan.
Dalam konteks kebijakan energi nasional, perdebatan antara stabilitas pasokan, harga yang wajar, dan keberlanjutan industri tambang menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan fiskal negara, kebutuhan subsidi listrik, serta dinamika pasar batu bara global yang terus berubah cepat.
Situasi ini menempatkan sistem kelistrikan nasional pada persimpangan penting, di mana setiap keputusan kebijakan tidak hanya berdampak pada industri energi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap layanan dasar negara.
Editor: Kalturo
