Aspirasimediarakyat.com — Di balik gemerlap rel berkecepatan tinggi yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh justru kembali menebarkan aroma busuk korupsi. Bukan sekadar dugaan, tapi sinyal keras bahwa di balik jargon pembangunan, ada tangan-tangan rakus yang menggerogoti uang rakyat. Jika benar terjadi mark up hingga tiga kali lipat seperti yang disampaikan Mahfud MD, maka proyek ini bukan lagi kebanggaan nasional, melainkan monumen kerakusan para garong berdasi yang menertawakan penderitaan publik dari balik meja kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di titik ujian paling krusial: berani membongkar atau justru kembali tunduk pada tekanan politik. Lembaga antirasuah itu telah memulai penyelidikan resmi sejak awal 2025 atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan proyek Whoosh, namun detail kasus masih ditutup rapat. Publik menunggu — apakah KPK akan menjadi benteng terakhir keadilan, atau sekadar penonton di panggung besar permainan elite.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaganya tengah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi. Namun, ia menolak mengungkap identitas mereka. “Kami mengimbau agar semua pihak yang diundang bersikap kooperatif dan menyampaikan data yang dibutuhkan,” ujarnya, Jumat (31/10). Pernyataan yang tampak biasa, namun memiliki beban besar: menyelidiki proyek strategis nasional yang sarat kepentingan politik dan ekonomi lintas negara.
Menurut Budi, tim penyelidik masih bekerja untuk menelusuri peristiwa pidana dan memastikan ada atau tidaknya unsur korupsi. Ia menjelaskan, penyelidikan ini dimulai dari berbagai laporan dan hasil case building yang dilakukan KPK bersama sejumlah lembaga seperti PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum lain. Data transaksi keuangan menjadi pintu awal mengurai benang kusut proyek bernilai ratusan triliun rupiah ini.
Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum. Namun, ia menolak berkomentar lebih jauh tentang dugaan keterlibatan pihak perusahaan dalam proses pengadaan yang kini disorot penyidik. Pernyataan formal yang terdengar hati-hati, mungkin karena siapa pun yang terseret dalam proyek ini tahu: setiap kata bisa menjadi bukti, dan setiap diam bisa menjadi tanda bersalah.
Mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha, menilai kasus ini adalah ujian moral bagi lembaga antirasuah. “Indikasi dugaan korupsi sangat besar apabila benar terjadi kenaikan harga hingga tiga kali lipat dari nilai normal,” ujarnya. Ia menyebut selisih harga tersebut merupakan sinyal kuat adanya praktik mark up yang berpotensi besar merugikan negara. “Ini bukan kasus baru dari sisi modus. Yang perlu ditelusuri adalah siapa yang menyetujui nilai pengadaan hingga menyebabkan negara membayar lebih.”
Menurut Praswad, penyidik cukup mengikuti alur formal pengadaan: siapa yang memerintahkan, siapa yang menandatangani, dan siapa yang mendapatkan manfaat. Dalam proyek sebesar ini, setiap tanda tangan memiliki nilai miliaran, dan setiap keputusan bisa menjerumuskan negara dalam utang berkepanjangan. Ia juga mengingatkan bahwa independensi KPK kini tengah diuji, karena proyek Whoosh merupakan kebanggaan era Presiden Joko Widodo yang kini dilanjutkan oleh Prabowo Subianto.
Peringatan Praswad beralasan. Dalam sejarahnya, proyek strategis nasional seringkali menjadi medan abu-abu antara kepentingan politik, bisnis, dan hukum. Di satu sisi, ada tuntutan pembangunan cepat; di sisi lain, muncul peluang lebar bagi korupsi sistemik. KPK, jika tak hati-hati, bisa terjebak dalam pusaran tekanan elite yang menuntut stabilitas lebih daripada keadilan.
“Dalam catatan publik, biaya proyek Whoosh memang membengkak drastis. Dari semula sekitar Rp 86 triliun, kini nilainya tembus lebih dari Rp 120 triliun. Pemerintah berdalih kenaikan itu akibat inflasi global, penyesuaian lahan, dan perubahan desain. Namun, banyak ekonom dan pengamat menilai pembengkakan itu tidak wajar. Transparansi pembiayaan dan audit menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak jika negara tak ingin menanggung beban utang tanpa batas.”
Di titik ini, masyarakat mulai kehilangan kesabaran. Mereka melihat proyek yang dijanjikan membawa manfaat malah berubah menjadi beban fiskal. “Uang rakyat dikorup, utang dibebankan, tiket mahal—siapa sebenarnya yang diuntungkan?” demikian komentar publik di media sosial yang menggema sejak awal penyelidikan.
KPK mengaku tetap berpegang pada prinsip transparansi dan profesionalitas. “Kami masih terus menelusuri, mencari peristiwa pidananya,” kata Budi Prasetyo. Ia menegaskan bahwa lembaganya tidak bekerja berdasarkan tekanan politik atau isu publik semata, melainkan berdasarkan data dan bukti. Meski begitu, sikap diam KPK atas detail kasus membuat kecurigaan publik kian tebal: apakah lembaga ini masih seberani dulu?
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga membenarkan bahwa kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan. Namun, ia enggan membeberkan modus yang sedang didalami. “Masih kami dalami,” singkatnya. Sebuah jawaban yang mengambang, namun mengisyaratkan kompleksitas kasus yang menyangkut banyak pihak dan kepentingan besar.
Dari sisi hukum, penyelidikan ini berpotensi mengarah pada dugaan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Jika ditemukan unsur suap atau gratifikasi, KPK dapat memperluas penyelidikan ke UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pola pengalihan dana melalui perusahaan cangkang atau rekening luar negeri menjadi salah satu fokus analisis PPATK.
Di sisi lain, publik menyoroti peran lembaga pengawas dan kementerian terkait yang semestinya lebih ketat dalam mengawal proyek strategis nasional. Apalagi, proyek Whoosh melibatkan konsorsium internasional dengan struktur pendanaan kompleks. Pengawasan yang lemah bukan hanya membuka ruang bagi korupsi, tetapi juga menempatkan kedaulatan ekonomi bangsa pada risiko besar.
Rakyat menatap rel panjang yang katanya simbol kemajuan, tapi di baliknya ada lubang keuangan sedalam jurang. Koruptor berkedok nasionalisme, memamerkan proyek kebanggaan sambil menimbun kekayaan haram. Mereka bukan hanya merampok uang negara, tapi juga merampas kepercayaan publik terhadap konsep pembangunan itu sendiri.
Namun di luar retorika dan kemarahan, ada pertanyaan fundamental: bagaimana memastikan KPK tidak kehilangan giginya? Reformasi hukum antikorupsi memang harus dihidupkan kembali. KPK tak boleh menjadi institusi yang sekadar membangun citra, melainkan harus menjadi penegak hukum sejati yang menindak siapa pun, tanpa pandang jabatan atau pengaruh politik.
Sejumlah ahli hukum menilai KPK memiliki dasar kuat untuk melanjutkan penyelidikan ini ke tahap penyidikan. Jika hasil audit dan data transaksi keuangan mengindikasikan penyimpangan nilai pengadaan, KPK dapat segera menetapkan tersangka. Kecepatan dan ketegasan dalam kasus ini akan menjadi tolok ukur publik terhadap independensi lembaga tersebut di era pemerintahan baru.
Proyek Whoosh bukan sekadar soal kecepatan kereta, melainkan kecepatan hukum menyalip kejahatan. Di rel panjang yang dibangun dari uang rakyat, setiap baut dan mur menyimpan cerita tentang kejujuran — atau pengkhianatan. Dan jika KPK gagal membuktikan keberaniannya kali ini, maka bukan hanya lembaga itu yang runtuh, tapi juga kepercayaan bangsa terhadap keadilan.
Sebab, seperti rel yang melintang dari Jakarta ke Bandung, korupsi pun selalu mencari jalan paling cepat untuk sampai ke tujuannya. Dan di ujung rel itulah, rakyat menunggu: apakah keadilan akan tiba tepat waktu, atau kembali tersesat di stasiun kekuasaan.
