Aspirasimediarakyat.com — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memuncak akibat serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menyeret dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) ke pusaran risiko di Teluk Persia, memicu respons cepat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan jalur distribusi energi Indonesia tetap aman, sekaligus menguji ketahanan diplomasi dan strategi diversifikasi pasokan minyak mentah nasional dalam situasi global yang sarat ketidakpastian dan tekanan.
Kementerian ESDM akhirnya buka suara terkait posisi dua kapal tersebut yang berada di kawasan terdampak eskalasi konflik. Pemerintah mengakui persoalan itu telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Pertamina sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko terhadap distribusi energi nasional.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah tengah mengupayakan jalur diplomasi agar kedua kapal dapat segera keluar dari area berisiko. Dalam konferensi pers di kantor ESDM pada Selasa (3/3/2026), ia menegaskan bahwa komunikasi terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik demi keselamatan kapal dan awak.
“Menyangkut dengan dua kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan,” ujar Bahlil.
Gangguan pelayaran di sekitar Selat Hormuz memang bukan persoalan sepele. Jalur sempit yang menjadi salah satu nadi utama distribusi minyak dunia itu kerap menjadi titik rawan ketika konflik bersenjata pecah di kawasan Teluk. Setiap ketegangan di sana langsung berimbas pada volatilitas harga minyak global dan kepastian pengiriman energi lintas negara.
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan langkah antisipatif jika kedua kapal tersebut tidak dapat segera keluar. Opsi yang diambil adalah mengamankan pasokan crude dari sumber alternatif di luar kawasan terdampak, sebagai bagian dari strategi diversifikasi impor yang selama ini diklaim terus diperkuat.
“Kalaupun tidak bisa dikeluarkan, kita sudah cari alternatif sumber crude dari yang lain dan sudah dapat,” tutur Bahlil, menegaskan bahwa skenario darurat telah disiapkan untuk mencegah gangguan pasokan di dalam negeri.
Ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketahanan energi nasional secara signifikan. Menurutnya, struktur impor Indonesia saat ini tidak lagi bertumpu pada satu kawasan, sehingga potensi risiko dapat ditekan melalui pola distribusi yang lebih menyebar.
“Meski demikian, pernyataan bahwa situasi ini “bukan sesuatu yang sangat penting” memantik perhatian publik, sebab dua kapal yang terjebak berada di tengah kawasan yang baru saja dilanda serangan militer terbuka antara kekuatan besar dunia. Ketika rudal dan kepentingan geopolitik saling bersilangan di atas perairan strategis, keselamatan pelaut dan stabilitas suplai energi bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan soal kepastian hidup jutaan warga yang bergantung pada listrik, bahan bakar, dan harga kebutuhan pokok yang sensitif terhadap fluktuasi minyak dunia.”
Fakta yang terungkap menunjukkan dua kapal milik PIS berada di area Teluk Arab atau Persia saat serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran terjadi pada Sabtu (28/2/2026). Situasi keamanan di kawasan tersebut langsung mengalami peningkatan kewaspadaan.
Pada Minggu (1/3/2026), Pertamina melaporkan dua kapal yang masih berada di dalam area teluk yakni Pertamina Pride dengan ship management dari NYK dan kapal Gamsunoro yang dikelola oleh Synergy Ship Management. Informasi ini menjadi bagian penting dalam penilaian risiko operasional.
Kapal Gamsunoro tercatat berada di Khor al Zubair, Irak, sementara kapal Pertamina Pride tengah melakukan proses loading di Ras Tanura, Provinsi Timur Arab Saudi. Kedua lokasi tersebut berada dalam radius strategis jalur distribusi energi kawasan Teluk yang sensitif terhadap eskalasi militer.
Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menyampaikan bahwa perseroan berupaya mengevakuasi kedua kapal dari area teluk. Tim armada disebut menjalin komunikasi intens dengan pengelola dan otoritas setempat guna memastikan keselamatan kru serta keamanan kapal.
“Kedua kapal kami upayakan bisa segera keluar dari area teluk. Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal,” ujar Vega dalam keterangan resmi.
Selain dua kapal tersebut, kapal PIS Rinjani diketahui berada di Anchor-Khor Fakkan, Uni Emirat Arab, sementara kapal PIS Paragon berada di Oman. Posisi ini memperlihatkan bahwa armada Indonesia memang memiliki aktivitas rutin di kawasan Timur Tengah yang selama puluhan tahun menjadi pusat perdagangan minyak dunia.
Secara regulatif, tanggung jawab negara dalam menjamin ketahanan energi berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mewajibkan pemerintah menjaga ketersediaan dan distribusi energi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah diplomasi dan diversifikasi pasokan menjadi instrumen kebijakan yang sah dan strategis.
Ketergantungan berlebihan pada satu jalur distribusi global adalah perjudian berisiko tinggi yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi beban sosial-ekonomi bagi rakyat. Ketika konflik memanas, harga minyak melonjak, dan ongkos logistik merangkak naik, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil yang hidupnya kian terhimpit oleh biaya energi dan pangan.
Ketahanan energi tidak boleh menjadi jargon kosong yang hanya terdengar kokoh di ruang konferensi pers, sementara rakyat dibiarkan menanggung imbas dari gejolak global yang tak mereka ciptakan. Setiap kebijakan harus berpihak pada kepastian pasokan dan keterjangkauan harga sebagai hak dasar warga negara.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas energi nasional tidak berdiri di ruang hampa, melainkan terikat erat pada dinamika geopolitik internasional. Pemerintah, BUMN energi, dan seluruh pemangku kepentingan dituntut menjaga transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang jernih agar kepercayaan tetap terpelihara, sementara publik berhak mengawasi dan memastikan bahwa setiap langkah mitigasi benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan bersama.
