Momentum peluncuran proyek ini berlangsung di Griya Agung, Palembang, dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara yang menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap pembangunan infrastruktur strategis tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan komitmen bersama dalam mempercepat realisasi proyek.
Gubernur Sumatra Selatan, H. Herman Deru, menyampaikan bahwa gagasan pembangunan pelabuhan samudera di wilayahnya telah dirintis sejak puluhan tahun lalu, melewati berbagai periode kepemimpinan tanpa realisasi konkret. Ia menilai peluncuran ini sebagai titik balik dari penantian panjang yang akhirnya menemukan arah implementasi.
“Mimpi ini sudah ada sejak 40 tahun lalu. Sementara daerah lain sudah memiliki pelabuhan sendiri, Sumsel sempat tertinggal. Hari ini, kita mulai mewujudkannya,” ujar Herman Deru dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa Pelabuhan Tanjung Carat bukan sekadar proyek baru, melainkan solusi permanen atas keterbatasan Pelabuhan Boom Baru yang selama ini menjadi tumpuan utama aktivitas logistik di wilayah tersebut. Pendangkalan alur pelayaran dan keterbatasan ruang menjadi hambatan yang semakin nyata.
Selain itu, posisi Pelabuhan Boom Baru yang berada di tengah kota menciptakan persoalan tambahan berupa kemacetan lalu lintas dan meningkatnya risiko kecelakaan akibat mobilitas kendaraan bertonase besar. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara fungsi pelabuhan dan tata ruang perkotaan modern.
Dalam konteks ekonomi, Sumatra Selatan memiliki potensi besar sebagai penghasil komoditas global, termasuk kopi dengan luas lahan sekitar 208.000 hektare, kelapa sawit mencapai 1,4 juta hektare, serta karet. Namun, distribusi komoditas tersebut kerap bergantung pada pelabuhan di provinsi lain.
Ketergantungan ini tidak hanya memperpanjang rantai logistik, tetapi juga mengurangi nilai tambah yang seharusnya dapat dinikmati langsung oleh daerah. Pelabuhan Tanjung Carat diharapkan mampu memutus ketergantungan tersebut dengan menghadirkan jalur distribusi yang lebih efisien.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Ia menyebut pelabuhan ini sebagai simpul penting dalam sistem distribusi nasional.
“Hari ini kita memasuki fase penting melalui peluncuran Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Proyek ini menjadi bagian dari upaya besar untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memperkuat daya saing ekonomi nasional,” ujarnya.
Menurut Dudy, pembangunan pelabuhan harus mengedepankan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat. Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kelancaran distribusi barang.
Di sisi lain, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menilai proyek ini memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan hilirisasi nasional. Pelabuhan ini direncanakan terhubung dengan jaringan jalan tol hingga kawasan industri di Prabumulih dan Muara Enim.
Integrasi tersebut diharapkan mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi komoditas unggulan. Infrastruktur yang terhubung secara sistemik menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem logistik yang kompetitif.
Dari aspek legalitas, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memastikan dukungan penuh dalam hal pengaturan tata ruang dan pendaftaran tanah. Kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam menarik minat investor dan menjaga keberlanjutan proyek.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyatakan komitmennya untuk mengoordinasikan berbagai hambatan yang mungkin muncul di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan proyek berjalan sesuai jadwal.
Peluncuran ini juga ditandai dengan penyerahan Hak Pengelolaan Lahan seluas 59,5 hektare dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, serta rencana hibah tambahan kawasan operasional sebagai bagian dari pengembangan pelabuhan.
Pemerintah daerah juga membuka peluang luas bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan proyek ini. Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pembiayaan proyek tidak bergantung pada APBN maupun APBD, melainkan mengandalkan investasi dan kemitraan strategis.
“Pendanaan proyek ini tanpa APBN dan APBD, sepenuhnya mengandalkan investasi dari swasta dan pihak lainnya,” jelasnya.
Pendekatan ini di satu sisi mempercepat pembangunan, namun di sisi lain menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Proses seleksi investor melalui kanal digital diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik kepentingan.
Saat ini, proyek telah memasuki tahap ke-11 dari total 15 tahapan administratif dan teknis. Artinya, masih terdapat proses penting yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik benar-benar dimulai.
Konstruksi pelabuhan direncanakan dimulai pada kuartal ketiga 2026, dengan target peletakan batu pertama pada kuartal keempat tahun yang sama. Pemerintah menargetkan proyek ini selesai pada 2028 atau paling lambat 2029.
Meski target tersebut terdengar optimistis, pengalaman pembangunan infrastruktur di berbagai daerah menunjukkan bahwa tantangan seperti perizinan, koordinasi lintas sektor, dan dinamika investasi kerap menjadi faktor penghambat yang tidak bisa diabaikan.
Dalam kerangka regulasi, pembangunan pelabuhan ini harus mengacu pada ketentuan hukum nasional, termasuk regulasi di bidang pelayaran, tata ruang, dan pengelolaan kawasan pesisir. Kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi keberlanjutan proyek.
Pelabuhan Tanjung Carat pada akhirnya bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan ujian nyata bagi kemampuan negara dalam mengelola ambisi pembangunan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga kehadirannya benar-benar menjadi pintu gerbang ekonomi yang membuka akses lebih adil bagi masyarakat, bukan sekadar monumen pembangunan yang megah tetapi minim dampak bagi kesejahteraan luas.
