Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Dorongan Dadan Hindayana agar perguruan tinggi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar ekspansi fasilitas, melainkan langkah strategis yang membuka peluang integrasi antara pendidikan, produksi pangan, dan kebijakan publik, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar tentang kesiapan kelembagaan, efektivitas pengawasan, serta potensi beban baru yang dapat menguji konsistensi tata kelola program prioritas nasional tersebut.
Gagasan ini disampaikan dalam forum perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang menempatkan kampus bukan hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam implementasi kebijakan pangan nasional. Peran tersebut dinilai strategis karena kampus memiliki sumber daya manusia, infrastruktur riset, serta jaringan produksi yang dapat dioptimalkan.
Menurut Dadan Hindayana, kebutuhan besar dalam program makan bergizi gratis membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pelaku langsung dalam rantai pasok pangan nasional. Ia menekankan bahwa kampus dapat mengelola SPPG secara mandiri sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi.
“Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri,” ujar Dadan, menegaskan pentingnya kemandirian produksi dalam skema yang dirancang. Pernyataan ini mengisyaratkan pergeseran paradigma dari konsumsi ke produksi berbasis institusi pendidikan.
Dalam kerangka tersebut, SPPG tidak lagi hanya dimaknai sebagai dapur penyedia makanan, melainkan sebagai simpul ekonomi yang menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan distribusi pangan dalam satu ekosistem yang saling menopang.
Namun, skala kebutuhan yang dipaparkan menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Untuk menopang satu unit SPPG, dibutuhkan sekitar delapan hektare lahan sawah guna memenuhi kebutuhan beras, serta sekitar sembilan belas hektare lahan jagung sebagai bagian dari rantai pakan ternak.
Di sektor peternakan, kebutuhan tersebut bahkan lebih konkret. Setiap SPPG diperkirakan memerlukan sekitar 3.700 hingga 4.000 ayam petelur untuk memastikan ketersediaan protein hewani harian, sebuah angka yang menuntut pengelolaan produksi secara profesional dan berkelanjutan.
Kebutuhan sumber daya ini membuka ruang analisis baru terkait kesiapan perguruan tinggi dalam mengelola sistem produksi skala besar. Tidak semua kampus memiliki akses terhadap lahan, modal, maupun manajemen agribisnis yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal.
“Di sisi lain, gagasan ini membawa potensi transformasi pendidikan tinggi. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi terlibat langsung dalam praktik pengelolaan pangan, mulai dari produksi hingga distribusi, sehingga menciptakan model pembelajaran berbasis proyek nyata yang relevan dengan kebutuhan nasional.”
SPPG dalam konteks ini berpotensi menjadi laboratorium hidup yang mempertemukan disiplin ilmu pertanian, teknologi pangan, ekonomi, hingga manajemen logistik. Integrasi ini diharapkan mampu mendorong inovasi sekaligus meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
Dadan juga menekankan bahwa keberadaan SPPG dapat menjadi offtaker bagi produk lokal, sehingga memperkuat ekonomi daerah. Dalam logika ini, kampus berfungsi sebagai penghubung antara produksi masyarakat dan kebutuhan program nasional.
“SPPG ini menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal,” ujarnya, menegaskan bahwa program ini memiliki dimensi ekonomi yang melampaui sekadar penyediaan makanan.
Meski demikian, pendekatan ini tidak lepas dari potensi risiko. Ketergantungan pada pengelolaan internal kampus dapat memunculkan persoalan baru, terutama jika standar operasional, transparansi, dan akuntabilitas tidak dijaga secara konsisten.
Pengalaman penutupan sejumlah SPPG yang tidak memenuhi standar oleh Badan Gizi Nasional menjadi pengingat bahwa ekspansi tanpa pengawasan ketat dapat berujung pada penurunan kualitas layanan. Hal ini menegaskan pentingnya sistem kontrol yang kuat dalam setiap tahap implementasi.
Selain itu, aspek sanitasi, keamanan pangan, dan efisiensi distribusi menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan. Dapur SPPG, meskipun berada di lingkungan akademik, tetap harus memenuhi standar ketat yang menjamin keselamatan konsumsi publik.
Dalam konteks regulasi, pengelolaan SPPG juga harus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi anggaran, akuntabilitas operasional, serta pengawasan publik yang terbuka.
Tanpa mekanisme tersebut, program yang dirancang sebagai solusi gizi nasional berisiko menghadapi persoalan klasik: ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.
Di tengah ambisi besar untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, keterlibatan perguruan tinggi memang menawarkan peluang strategis, tetapi juga menuntut kesiapan struktural yang tidak bisa diabaikan.
Keseimbangan antara inovasi, kapasitas, dan pengawasan menjadi kunci agar SPPG tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga mampu menjaga kualitas layanan yang menjadi tujuan utamanya.
Dalam perspektif yang lebih luas, langkah ini mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan sektor pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional, sebuah pendekatan yang progresif namun memerlukan kehati-hatian dalam implementasinya.
Program ini pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa banyak dapur yang dibangun, melainkan oleh sejauh mana sistem yang dibentuk mampu menjaga kualitas, transparansi, dan keberlanjutan demi memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan tidak berhenti sebagai ambisi di atas kertas.
