Aspirasimediarakyat.com — Putusan Majelis Komisi Informasi Publik yang mengabulkan gugatan keterbukaan informasi ijazah Presiden ke-7 RI menempatkan Komisi Pemilihan Umum pada simpang penting antara kepatuhan hukum, etika penggunaan anggaran negara, dan tanggung jawab konstitusional terhadap hak publik atas informasi, sebuah persimpangan yang bukan hanya menguji ketegasan regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga mengukur sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu memaknai transparansi sebagai fondasi demokrasi, bukan sebagai ancaman institusional.
Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyatakan akan menunggu langkah lanjutan KPU RI setelah Majelis KIP menerima seluruh gugatannya terkait sengketa informasi publik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan tersebut membuka ruang baru dalam diskursus keterbukaan data pejabat publik, khususnya dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan presiden.
Bonatua menegaskan bahwa KPU memiliki waktu 14 hari untuk menentukan sikap hukum, termasuk opsi mengajukan banding ke Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, ia secara terbuka meminta agar langkah hukum tersebut tidak dibiayai oleh uang publik, karena sengketa ini, menurutnya, justru menyangkut hak publik itu sendiri.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara untuk melawan permohonan keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan konflik etis. Bonatua bahkan meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan agar tidak memberikan ruang pembiayaan bagi langkah hukum yang dinilai bertentangan dengan semangat transparansi.
Bonatua menyatakan dirinya tidak berniat melanjutkan sengketa ke PTUN apabila KPU memilih banding. Ia memilih menyerahkan penilaian kepada publik, apakah wajar sebuah lembaga negara menggunakan dana publik untuk menutup informasi yang oleh Majelis KIP telah dinyatakan terbuka.
Ia mengaku puas dengan putusan Majelis KIP yang menerima seluruh permohonannya. Menurut Bonatua, putusan tersebut bukan kemenangan personal, melainkan kemenangan publik yang selama ini menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari lembaga penyelenggara pemilu.
Bonatua menegaskan bahwa setelah putusan ini, data terkait ijazah Presiden ke-7 RI yang sebelumnya tertutup harus dibuka sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Ia menilai publik berhak mengetahui dan menilai sendiri informasi yang menjadi dasar pencalonan kepala negara.
Perjuangan ini, menurut Bonatua, tidak berlangsung singkat. Ia menyinggung keberadaan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat memicu kemarahan publik dan gelombang kritik luas, baik melalui aksi langsung maupun tekanan opini publik.
Bonatua menilai reaksi publik tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan sikap institusi. Ia menyebut bahwa tekanan masyarakat sipil berkontribusi pada pencabutan kebijakan yang dinilai menutup akses informasi dan bertentangan dengan semangat keterbukaan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada publik yang terus mengkritisi kebijakan KPU. Menurutnya, sikap “rewel” publik terhadap haknya sendiri justru menjadi energi pengawasan yang sehat dalam demokrasi.
Bonatua mengakui bahwa kemenangan ini tidak datang secara instan dan tidak langsung bersifat penuh. Ia menuturkan bahwa informasi sempat diberikan dalam kondisi terbatas, sehingga mendorongnya untuk kembali memperjuangkan keterbukaan secara utuh melalui mekanisme hukum.
“Dalam konteks tersebut, ia memastikan seluruh data ijazah yang nantinya diperolehnya akan diserahkan kepada publik. Bonatua berkomitmen tidak akan merahasiakan informasi yang sebelumnya ditutup, dan akan membuka akses seluas-luasnya melalui mekanisme pers.”
Majelis Komisi Informasi Publik dalam amar putusannya secara tegas menyatakan menerima permohonan gugatan Bonatua Silalahi untuk seluruhnya. Putusan ini sekaligus menegaskan posisi hukum informasi ijazah Presiden ke-7 RI sebagai informasi publik yang terbuka.
Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro menyatakan bahwa salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan Presiden RI periode 2014–2019 dan 2019–2024 merupakan informasi terbuka yang wajib diberikan kepada pemohon.
Majelis juga memerintahkan KPU RI sebagai termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam putusan setelah keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Perintah ini mengikat secara hukum dan menjadi kewajiban administratif lembaga negara.
Handoko menegaskan bahwa pihak yang tidak puas atas putusan tersebut memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke PTUN. Setelah tenggat waktu itu terlampaui atau putusan berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi dapat dimintakan.
Ketertutupan informasi publik yang dilindungi oleh dalih administratif adalah bentuk pengingkaran hak rakyat yang paling halus namun paling berbahaya bagi demokrasi. Transparansi bukan hadiah kekuasaan, melainkan kewajiban hukum yang tidak boleh dinegosiasikan.
Dalam kerangka hukum keterbukaan informasi publik, putusan ini menjadi preseden penting bahwa dokumen pencalonan pejabat publik bukan ruang privat kekuasaan. Sengketa ini menunjukkan bahwa hukum menyediakan jalur koreksi ketika lembaga negara menyimpang dari mandat transparansi.
Perkara keterbukaan ijazah Presiden ke-7 RI bukan semata soal dokumen, melainkan cermin relasi negara dan warga dalam mengelola kepercayaan publik. Keputusan Majelis KIP menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika lembaga negara bersedia membuka diri, mematuhi hukum, dan menempatkan hak rakyat sebagai poros utama tata kelola pemerintahan.
