Aspirasimediarakyat.com – Dalam iklim perdagangan global yang makin kompetitif, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga eksistensi industri pengolahan dalam negeri. Salah satu isu krusial yang menyeruak adalah ketentuan pembebasan bea masuk terhadap barang-barang asal Amerika Serikat yang telah menjadi bagian dari kesepakatan bilateral antara kedua negara. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak serius terhadap pertumbuhan sektor manufaktur nasional yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menegaskan bahwa perlakuan tarif nol persen terhadap produk impor dari negara adidaya tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah dan pelaku industri nasional. Dalam diskusi publik daring bertema pengembangan komponen kereta api dalam negeri, Faisol menyebut bahwa kebijakan serupa telah menjadi strategi global Amerika Serikat untuk menembus pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menurut Faisol, kecenderungan liberalisasi perdagangan ini diperparah oleh dorongan kuat dari pemerintahan sebelumnya di AS, seperti era Donald Trump, yang secara aktif mendorong penetrasi industri Amerika ke berbagai belahan dunia. Ini bukan hanya soal perdagangan, melainkan strategi dominasi pasar yang mengancam kemandirian industri negara-negara mitra dagangnya.
Dalam konteks Indonesia, pembukaan keran impor tanpa kendali justru menjadi bumerang. Produk-produk asing membanjiri pasar domestik dan secara perlahan meminggirkan industri dalam negeri. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, yang hanya bisa tercapai jika sektor industri pengolahan non-migas mampu tampil sebagai motor utama.
Sayangnya, kenyataan di lapangan memperlihatkan gejala yang berbeda. Banyak pihak mulai mempertanyakan kapasitas Indonesia dalam memproduksi kebutuhan nasional. Produk-produk dari luar negeri masih mendominasi etalase pasar lokal, menciptakan persepsi bahwa Indonesia telah bergeser menjadi bangsa yang lebih senang mengimpor ketimbang memproduksi sendiri.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia memang tak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri? Atau lebih ekstrem lagi, apakah bangsa ini memang hanya ditakdirkan untuk menjadi konsumen dari hasil karya negara lain?
Faisol dengan tegas menolak asumsi tersebut. Ia menyatakan bahwa sejarah panjang industrialisasi Indonesia menjadi bukti tak terbantahkan bahwa negeri ini memiliki fondasi industri yang kuat. Ia mengingatkan kembali pada masa kejayaan industri nasional, seperti berdirinya Semen Padang sebagai pabrik semen pertama di Asia Tenggara yang telah menopang pembangunan infrastruktur vital sejak era 1960-an.
Jembatan Semanggi dan Gelora Bung Karno adalah contoh nyata kontribusi industri lokal dalam pembangunan nasional. Fasilitas-fasilitas tersebut masih berdiri kokoh hingga kini, sebagai saksi bisu bahwa Indonesia pernah menjadi pelopor industri di kawasan, bahkan ketika negara tetangga seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia masih tertatih membangun fondasi ekonominya.
Faisol juga menyoroti pentingnya peran BUMN strategis seperti Krakatau Steel yang sejak awal dibangun untuk mendukung kemandirian sektor logam nasional. Ia menilai bahwa warisan industrialisasi dari masa pemerintahan Presiden Sukarno masih relevan dan harus dijaga keberlanjutannya.
Namun di tengah tantangan globalisasi dan derasnya arus impor, industri nasional harus waspada. Kelemahan pengawasan, kelambanan adaptasi teknologi, dan rendahnya keberpihakan kebijakan dapat menyebabkan Indonesia tersalip oleh negara-negara dengan pengalaman dan kapasitas industri yang jauh di bawah kita.
Faisol menekankan bahwa Indonesia memiliki semua modal yang diperlukan untuk bersaing: dari segi ukuran pasar, pengalaman panjang, hingga nilai tambah industri yang signifikan. Namun jika lengah, keunggulan itu bisa sirna dalam waktu singkat.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga akademisi, untuk kembali merumuskan strategi besar industrialisasi Indonesia. Ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga keberanian untuk menata ulang ekosistem industri agar tidak terus-menerus dikerdilkan oleh produk impor.
Dalam jangka pendek, pemerintah diminta untuk lebih selektif dalam membuka akses pasar luar. Kebijakan perdagangan internasional perlu diseimbangkan dengan strategi perlindungan dan pemberdayaan industri lokal. Tanpa itu, mimpi membangun ekonomi berbasis manufaktur akan sulit terwujud.
Lebih jauh lagi, Faisol mengingatkan bahwa semangat berdikari di bidang ekonomi sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa harus menjadi inspirasi kebijakan hari ini. Indonesia bukan bangsa yang kekurangan sumber daya atau talenta, tetapi kadang kalah karena keengganan untuk mempercayai kemampuannya sendiri.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh elemen bangsa kembali membangun rasa bangga terhadap produk dan karya anak negeri. Membangun industri bukan hanya urusan ekonomi, melainkan manifestasi dari harga diri dan martabat bangsa.
Di tengah tekanan global dan tantangan domestik, jalan menuju kejayaan industri Indonesia masih terbuka lebar. Asalkan ada keberanian untuk bersaing, ketegasan dalam regulasi, dan komitmen politik yang konsisten, Indonesia bisa kembali berdiri sejajar—bahkan memimpin—di tengah arus perdagangan dunia.
