Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Wacana menghadirkan dapur program Makan Bergizi Gratis di lingkungan perguruan tinggi membuka perdebatan baru tentang batas ideal antara peran akademik kampus dan tuntutan kontribusi terhadap program strategis negara, sebuah persimpangan kebijakan yang menjanjikan sinergi besar, namun sekaligus menyimpan risiko kaburnya mandat utama pendidikan tinggi jika tidak dirancang dengan kalkulasi yang matang dan proporsional.
Rencana menghadirkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kampus mulai menuai beragam respons dari kalangan akademisi dan pemangku kebijakan pendidikan tinggi.
Di satu sisi, gagasan ini dinilai strategis karena menyentuh isu mendasar bangsa: pemenuhan gizi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan peran institusi pendidikan dalam agenda pembangunan nasional.
Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang tidak sederhana: apakah kampus memang institusi yang tepat untuk menjalankan fungsi operasional program tersebut secara langsung?
Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, menilai wacana tersebut tidak dapat diputuskan secara tergesa. Menurutnya, perlu ada kajian mendalam, terutama menyangkut aspek teknis, operasional, dan batas mandat kelembagaan.
Heri menegaskan bahwa tugas utama perguruan tinggi tetap berada pada empat pilar besar pendidikan tinggi: pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia mengingatkan agar fungsi inti itu tidak bergeser hanya karena hadirnya program nasional yang secara politik terlihat strategis, tetapi secara institusional belum tentu sejalan dengan desain kampus.
“Universitas itu kan kita memiliki banyak unit usaha. Ada yang punya hotel misalnya. Misalnya kita UI punya Wisma Makara,” ujar Heri Hermansyah.
Ia menjelaskan, di dalam unit usaha seperti Wisma Makara terdapat fasilitas dapur yang memang telah lama menjalankan layanan makanan secara profesional untuk tamu dan kegiatan institusi.
“Nah seandainya nanti ada MBG pun, SPPG ya, ini perlu dikaji terlebih dahulu. Tentunya bukan di universitasnya, tetapi di unit usahanya yang lebih relevan,” lanjutnya.
“Pernyataan itu menegaskan posisi penting: bila kampus ingin terlibat, maka pelaksanaannya sebaiknya tidak membebani struktur akademik utama, melainkan melalui entitas pendukung yang memang memiliki kompetensi teknis.”
Menurut Heri, unit usaha kampus justru lebih siap menjalankan skema seperti dapur MBG karena memiliki pengalaman manajerial, sumber daya manusia, serta sistem layanan yang telah terbentuk.
“Jadi bukan di universitasnya yang memiliki tugas yang sudah jelas, yaitu pendidikan, riset inovasi dan pengabdian masyarakat. Unit usaha yang relevan, yang tentunya seharusnya nanti menanganinya,” tegasnya.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis. Kampus tetap dapat berkontribusi terhadap agenda nasional tanpa mengorbankan identitas utamanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan.
Sebelumnya, gagasan “satu kampus satu dapur” disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang mendorong setiap perguruan tinggi memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri,” ujar Dadan dalam forum perguruan tinggi.
Dari perspektif kebijakan, gagasan tersebut memang menarik. Perguruan tinggi memiliki kapasitas intelektual, laboratorium riset, jaringan keilmuan, serta sumber daya manusia yang dapat menopang inovasi program gizi nasional.
Namun di sinilah letak ironi kebijakan modern: kampus sering dipandang sebagai solusi untuk hampir semua persoalan publik, mulai dari teknologi, kesehatan, lingkungan, hingga urusan dapur nasional.
Padahal, kekuatan utama perguruan tinggi bukan pada kemampuan memasak makanan massal, melainkan pada kemampuannya memproduksi pengetahuan, merancang model kebijakan, serta menyediakan evaluasi berbasis data.
Dalam konteks program MBG, peran kampus sesungguhnya bisa jauh lebih strategis sebagai pusat riset gizi, pengembangan model distribusi pangan, inovasi teknologi dapur, hingga pengawasan kualitas program secara independen.
Jika kampus dipaksa masuk terlalu jauh ke wilayah operasional, ada risiko peran intelektualnya justru tereduksi menjadi sekadar pelaksana teknis—sebuah ironi bagi institusi yang sejatinya dibangun untuk berpikir lebih jauh daripada sekadar menjalankan prosedur.
Karena itu, wacana ini perlu ditempatkan secara proporsional. Negara memang membutuhkan dukungan kampus, tetapi kampus juga membutuhkan ruang untuk tetap menjadi mercusuar ilmu pengetahuan. Dalam konteks MBG, kontribusi terbaik perguruan tinggi mungkin bukan sekadar menyalakan kompor, melainkan memastikan kebijakan nasional itu berjalan dengan dasar ilmu, akurasi data, dan keberlanjutan—agar program gizi tidak berhenti sebagai proyek administratif, tetapi benar-benar menjadi investasi masa depan bagi generasi bangsa.
Editor: Kalturo
