Aspirasimediarakyat.com — Di tengah tekanan lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik global dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi domestik, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan harga bahan bakar minyak tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun menjadi sinyal kuat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kembali diposisikan sebagai peredam utama gejolak eksternal, sekaligus membuka ruang pertanyaan publik tentang daya tahan fiskal dan strategi keberlanjutan kebijakan tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM, meskipun harga minyak mentah dunia sempat melonjak signifikan melampaui asumsi dasar APBN 2026 yang berada di kisaran 70 dolar per barel.
Lonjakan harga tersebut tidak lepas dari dinamika konflik internasional yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan energi global dan memicu tekanan pada harga komoditas strategis.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah memilih untuk menahan harga BBM domestik agar tidak langsung mengikuti kenaikan harga global, dengan pertimbangan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional. “Jadi fungsi anggaran adalah mengabsorpsi shock dari luar tadi. Jadi sampai sekarang yang absorb adalah APBN pemerintah,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini masih cukup kuat untuk menahan harga BBM tanpa harus melakukan penyesuaian yang berpotensi membebani masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan anggaran, tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi yang aktif merespons tekanan eksternal. “Kalau segini aja mah kalau Pak Presiden mau sampai akhir tahun juga bisa, enggak ada masalah,” ujarnya.
Purbaya juga menyebut bahwa masih terdapat cadangan anggaran yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang dapat digunakan untuk menopang kebijakan penahanan harga BBM.
Namun, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga guna menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas aman, yakni tiga persen dari Produk Domestik Bruto.
Dalam konteks ini, Anggaran Biaya Tambahan menjadi salah satu fokus evaluasi karena dinilai berpotensi meningkatkan beban belanja negara secara signifikan.
Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga terkait langkah-langkah efisiensi yang perlu dilakukan, termasuk kemungkinan penyesuaian alokasi anggaran.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun juga menjadi sorotan dalam upaya efisiensi tersebut.
Menurut Purbaya, program tersebut tetap memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun pelaksanaannya dinilai masih dapat dioptimalkan.
“MBG akan disempurnakan dalam cara pengelolaan dan pengeluaran. Menurut saya, MBG adalah program yang baik karena tidak semua orang memiliki banyak uang. Hanya pelaksanaannya yang perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Ia juga membuka kemungkinan bahwa anggaran program tersebut tidak harus digunakan secara penuh, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. “Saya rasa tidak selalu harus Rp335 triliun,” katanya.
Dalam lanskap kebijakan ini, terlihat jelas bagaimana pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara, di tengah tekanan global yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.
“Ketika harga minyak dunia melambung dan negara memilih menahan harga domestik, sesungguhnya beban itu tidak hilang, melainkan dipindahkan ke dalam struktur anggaran negara, sehingga APBN bekerja seperti tameng yang menahan gelombang tekanan dari luar agar tidak langsung menghantam masyarakat, namun di saat yang sama memunculkan konsekuensi berupa penyesuaian di sektor lain yang berpotensi terdampak.”
Ketergantungan berlebihan pada APBN sebagai peredam gejolak tanpa transparansi yang memadai berisiko menempatkan kepentingan publik dalam posisi yang rentan.
Dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah antisipatif untuk mencegah inflasi yang lebih tinggi, yang biasanya dipicu oleh kenaikan harga energi.
Jika harga BBM dinaikkan secara langsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor transportasi, tetapi juga merambat ke harga barang dan jasa secara luas.
Namun, di sisi lain, kebijakan penahanan harga juga menuntut disiplin fiskal yang ketat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap defisit anggaran.
Pengelolaan anggaran yang tidak efisien di tengah tekanan global dapat menjadi beban jangka panjang yang justru mengurangi ruang fiskal untuk program-program prioritas lainnya.
Kebijakan energi dan anggaran negara tidak boleh menjadi ruang kompromi yang mengorbankan transparansi dan akuntabilitas publik.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah pemerintah menahan harga BBM mencerminkan upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi di tengah ketidakpastian global, namun sekaligus menuntut pengawasan publik yang lebih kuat terhadap pengelolaan anggaran negara. Ketika APBN digunakan sebagai bantalan utama, maka setiap kebijakan efisiensi, penyesuaian program, dan alokasi belanja harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan fiskal dapat terjaga secara proporsional dan bertanggung jawab.
