“Fathimah Azzahra: Pendidikan Dasar Harus Didahulukan Sebelum Program Tambahan Nasional”

Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra menilai akses pendidikan dan pemenuhan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas sebelum pelaksanaan berbagai program tambahan. Mahasiswi Fakultas Kedokteran UI tersebut menegaskan masih banyak anak di daerah yang menghadapi hambatan menuju sekolah, sehingga kebutuhan dasar masyarakat perlu dipenuhi secara merata terlebih dahulu.

Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Nama Fathimah Azzahra belakangan menjadi sorotan publik setelah tampil sebagai salah satu suara mahasiswa yang lantang mengkritisi berbagai kebijakan publik, terutama terkait prioritas pembangunan nasional, dengan menekankan bahwa akses pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah memperluas berbagai program tambahan yang bersifat pelengkap.

Perhatian publik terhadap Fathimah meningkat setelah keterlibatannya dalam sejumlah aksi mahasiswa yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah dikenal aktif menyuarakan berbagai persoalan sosial yang menurutnya masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat.

Puncak perhatian publik terjadi saat dirinya terlibat dalam diskusi publik bersama Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, yang membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam forum tersebut, Fathimah menyampaikan pandangan kritis mengenai prioritas pembangunan yang menurutnya perlu diarahkan terlebih dahulu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menilai masih terdapat banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait akses pendidikan bagi anak-anak di berbagai daerah yang belum sepenuhnya merata.

Baca Juga :  "JPPI Kritik Alokasi Anggaran Pendidikan 2026 yang Dinilai Abaikan Putusan Mahkamah Konstitusi"
Baca Juga :  “Tamparan Keras di Muratara: Ketika Sekolah Gagal Jadi Rumah Aman bagi Anak”
Baca Juga :  "Integritas Riset UI dalam Sorotan, Rektor Tegaskan Komitmen Evaluasi dan Perbaikan"

“Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya, bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat,” ujar Fathimah dalam diskusi tersebut.

“Di tengah derasnya perdebatan mengenai berbagai program nasional, suara mahasiswa seperti Fathimah hadir layaknya alarm yang mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya soal menciptakan program baru, melainkan juga memastikan fondasi-fondasi dasar kehidupan masyarakat telah berdiri kokoh dan dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara.”

Menurut Fathimah, masih banyak anak di sejumlah daerah yang harus berjuang menghadapi kondisi jalan yang sulit dilalui, keterbatasan sarana pendidikan, hingga berbagai hambatan lain yang memengaruhi akses mereka terhadap sekolah.

Karena itu, ia berpendapat bahwa pemenuhan standar layanan dasar perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah menjalankan berbagai program tambahan yang bersifat komplementer.

“Sebelum kita memberikan yang tambahan-tambahannya, additionalnya yaitu dari bentuk MBG ini makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memicu diskusi yang lebih luas mengenai arah kebijakan publik dan prioritas penggunaan anggaran negara. Sebagian pihak menilai kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerataan pembangunan, sementara pihak lain melihat program MBG tetap memiliki urgensi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Di luar perdebatan tersebut, rekam jejak Fathimah menunjukkan bahwa dirinya bukan sosok baru dalam dunia organisasi kemahasiswaan. Ia merupakan mahasiswi Program Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2023.

Pada tahun 2026, Fathimah dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua BEM UI mendampingi Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Kepemimpinan mereka menjadi salah satu representasi generasi muda yang berupaya menghadirkan berbagai gagasan kritis terkait isu pendidikan, kesehatan, demokrasi, dan kebijakan publik.

Sebelum menjabat sebagai pimpinan BEM UI, Fathimah memiliki pengalaman organisasi yang cukup panjang. Pada tahun 2025, ia tercatat sebagai Head of 2nd Commission Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.

Baca Juga :  "Rp383 Miliar Digelontorkan, Rp1,7 Miliar Kelebihan Bayar: Dinas Pendidikan Sumsel Kembalikan Dana, Tapi Sorotan Publik Tetap Ada"
Baca Juga :  "Guru ASN Nur Aini Dipecat, Jarak Ekstrem Bertemu Aturan Disiplin"
Baca Juga :  "Refleksi Kepemimpinan Sekolah Jadi Kunci Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional"

Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam berbagai agenda kelembagaan mahasiswa, termasuk penyusunan mekanisme fit and proper test serta pembahasan sejumlah rancangan regulasi kemahasiswaan.

Aktivitas organisasinya juga terlihat melalui keterlibatan dalam kegiatan “Independence of the Medical Profession” yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama BEM FKUI pada tahun 2025.

Pada tahun sebelumnya, ia dipercaya memimpin Community of Neuroscience and Psychiatry (CORE) FKUI serta menjadi Project Officer kegiatan sosial Semarak Ramadan yang diselenggarakan Forum Studi Islam FKUI.

Pengalaman tersebut menunjukkan konsistensinya dalam menggabungkan aktivitas akademik, kepemimpinan organisasi, dan kegiatan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Tidak hanya aktif berorganisasi, Fathimah juga mencatatkan prestasi akademik yang membanggakan. Pada Mei 2025, ia bersama timnya meraih Juara I dalam kompetisi riset nasional The 17th Liver Update melalui penelitian di bidang hepatologi yang mendapatkan apresiasi dari para penilai.

Perjalanan Fathimah Azzahra mencerminkan munculnya generasi mahasiswa yang tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga aktif terlibat dalam ruang-ruang diskusi kebijakan publik. Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap berbagai program pemerintah, keberadaan suara kritis dari kalangan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan melalui argumentasi dan data dapat menjadi energi korektif bagi penyelenggara negara, sekaligus mengingatkan bahwa tujuan akhir setiap kebijakan publik bukan sekadar keberhasilan program itu sendiri, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menghadirkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Editor: Kalturo

Banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *