Aspirasimediarakyat.com, Batam — Pawai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta guru di Kota Batam memunculkan perdebatan publik yang tajam mengenai batas antara penyampaian aspirasi, partisipasi penerima manfaat program pemerintah, dan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap potensi pelibatan anak-anak dalam ruang ekspresi kebijakan publik yang selama ini identik dengan dinamika politik dan demonstrasi orang dewasa.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, 21 Juni 2026 itu menjadi perhatian luas setelah sejumlah rekaman video dan foto beredar di media sosial.
Dalam dokumentasi yang viral, terlihat ratusan siswa berseragam sekolah bersama para guru mengikuti pawai yang bertujuan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Di berbagai daerah, program tersebut menjadi perhatian karena menyentuh langsung kebutuhan dasar keluarga, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
Namun, keterlibatan pelajar dalam pawai dukungan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat.
Sebagian pihak menilai kegiatan itu sebagai bentuk ekspresi dukungan yang sah dari kelompok penerima manfaat program.
Sebaliknya, sebagian lainnya mempertanyakan apakah pelibatan anak-anak dalam kegiatan tersebut telah mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan netralitas ruang pendidikan.
“Di tengah derasnya arus perdebatan digital, pawai yang awalnya dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi justru berubah menjadi cermin yang memantulkan pertanyaan lebih besar tentang bagaimana negara, sekolah, orang tua, dan masyarakat menempatkan anak-anak dalam ruang kebijakan publik yang semakin sering bersentuhan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik di era komunikasi terbuka.”
Di media sosial, sejumlah warganet menyampaikan kritik terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan tersebut.
Beberapa komentar menilai anak-anak seharusnya tidak ditempatkan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan persepsi politik, terlebih apabila mereka belum memahami secara utuh konteks perdebatan yang sedang berlangsung.
Kritik tersebut berkembang bersamaan dengan munculnya berbagai unggahan yang mempertanyakan proses pelaksanaan kegiatan dan pihak yang menginisiasi pawai.
Sebagian komentar juga mengaitkan kegiatan tersebut dengan gelombang demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah terkait Program Makan Bergizi Gratis.
Perdebatan itu semakin menguat karena dalam beberapa pekan terakhir MBG menjadi salah satu isu publik yang paling banyak diperbincangkan.
Selain menyangkut anggaran negara yang besar, program ini juga menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, tata kelola, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, memberikan penjelasan bahwa kegiatan tersebut bukan bentuk mobilisasi siswa sebagaimana yang dituduhkan sebagian pihak.
Menurut Hendri, pawai dilaksanakan setelah pihaknya menerima berbagai keluhan dari orang tua siswa terkait penghentian sementara pelaksanaan MBG.
“Kami menerima keluhan dari orang tua siswa beberapa hari lalu karena MBG dihentikan sementara. Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki,” ujar Hendri.
Ia juga menegaskan tidak terdapat instruksi dari pihak tertentu untuk mengerahkan peserta didik maupun tenaga pendidik mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, Dinas Pendidikan hanya memfasilitasi ruang aspirasi setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait penghentian sementara program tersebut.
Hendri menjelaskan bahwa sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, termasuk keterlibatan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Tidak ada instruksi dari pihak lain. Ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan orang tua. Tidak ada kewajiban dari Disdik. Kami hanya menawarkan apabila ingin melaksanakan pawai,” katanya.
Ia juga menjelaskan alasan dipilihnya DPRD Batam sebagai tujuan pawai, yakni agar aspirasi dari satuan pendidikan dapat tersampaikan kepada para pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan.
Terkait keterlibatan pelajar, Hendri menilai kehadiran mereka merupakan hal yang wajar karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari Program Makan Bergizi Gratis.
“Pelajar ikut karena mereka penerima manfaatnya. MBG sangat dibutuhkan. Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik,” tegasnya.
Peristiwa di Batam menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi sekadar dipahami sebagai kebijakan penyediaan makanan bagi peserta didik, melainkan telah berkembang menjadi isu sosial yang menyentuh kepentingan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Di satu sisi, dukungan terhadap program ini muncul karena manfaatnya dirasakan secara langsung oleh penerima. Di sisi lain, muncul tuntutan agar setiap bentuk partisipasi publik tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, etika pendidikan, dan ruang demokrasi yang sehat. Bagi masyarakat, yang terpenting bukan hanya keberlanjutan program, melainkan juga jaminan bahwa seluruh proses pelaksanaannya berlangsung transparan, akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.
Editor: Kalturo
