Aspirasimediarakyat.com — Dalam dinamika pembangunan pangan yang terus bergerak dan berubah setiap waktu, program cetak sawah di Sumatera Selatan kini memasuki fase evaluasi krusial—fase ketika setiap klaim, target, dan ekspektasi diuji oleh kenyataan di lapangan. Ada kegelisahan publik yang tak boleh disepelekan: kesenjangan antara ambisi negara dan kemampuan realisasi sering kali menghadirkan ruang kosong yang menelan harapan petani. Pada titik inilah program swasembada pangan diuji, apakah ia benar-benar menjadi jalan terang kemandirian, atau sekadar labirin wacana yang sibuk dengan angka tetapi lupa pada nasib rakyat kecil yang bekerja di bawah terik matahari.
Beberapa bulan setelah penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah Tahun Anggaran 2025 di Hotel Aston Palembang, Kementerian Pertanian kini melakukan pemantauan lanjutan terhadap progres pelaksanaan di lapangan. Evaluasi ini penting, mengingat program tersebut merupakan bagian dari amanah visi Presiden Prabowo tentang kemandirian pangan yang menjadi elemen pertahanan negara.
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi yang sejak awal menjadi Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sumsel menegaskan bahwa sejumlah lokasi telah memasuki tahap pembukaan lahan, sementara sebagian lain masih berada pada fase integrasi desain teknis dengan kondisi lapangan. Ia menyebut progres “cukup positif,” namun masih membutuhkan kerja keras dalam sinkronisasi lintas sektor.
Salah satu sorotan utama adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang sebelumnya menandatangani kontrak cetak sawah seluas 3.319 hektare. Kepala BRMP SDLP, Asdianto SP, MT., menyampaikan bahwa pekerjaan swakelola TNI telah mencapai “tahap konstruksi aktif”, dengan sejumlah alat berat mulai bergerak di wilayah Jejawi, Pedamaran, hingga Pampangan.
Pemerintah menargetkan seluruh konstruksi rampung sebelum Oktober 2025 agar lahan dapat langsung digunakan untuk masa tanam pertama. Karena jadwal ketat ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura OKI diminta meningkatkan ritme koordinasi dengan pelaksana teknis dan tim SID.
Selain OKI, progres Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang ditandatangani di Hotel Novotel Palembang beberapa bulan lalu juga menunjukkan perkembangan variatif. Di OKU Timur, pembukaan lahan telah memasuki 30–40 persen, sementara Muara Enim mulai menyelesaikan perataan lahan pada titik prioritas.
Kepala BRMP Sumsel, yang hadir dalam penandatanganan kontrak CSR seluas 307 hektare di Kabupaten OKU, mengatakan bahwa saat ini tim satgas telah menuntaskan validasi lapangan untuk memastikan kesesuaian luasan dan kondisi lahan dengan dokumen desain awal.
Pada saat yang sama, pemerintah tengah bersiap melakukan penandatanganan tahap kedua untuk empat kabupaten lain: Ogan Ilir, OKI, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Meskipun jadwal mundur beberapa minggu dari rencana awal, Kementerian Pertanian menyebut hal itu masih dalam batas kewajaran proyek lintas wilayah.
“Namun, di balik rangkaian progres tersebut, muncul kontras yang tidak boleh diabaikan. Sejumlah kelompok tani menilai bahwa percepatan di atas kertas terkadang tidak sejalan dengan dinamika lapangan. Mereka mengingatkan bahwa program sebesar ini berpotensi gagal jika negeri ini kembali terjebak pada pola lama: menggelar seremoni megah sambil membiarkan petani berjuang sendiri. Pernyataan keras mereka menggambarkan kekecewaan mendalam atas pembangunan yang sering kali melupakan detil paling penting—kepentingan rakyat yang menggantungkan hidup di atas sawah, bukan di ruang rapat ber-AC.”
Program cetak sawah ini sebagian dibiayai melalui dana CSR, sementara pelaksanaan konstruksi tetap berada di bawah komando TNI. Pemerintah menyebut kombinasi ini sebagai strategi mempercepat eksekusi di lapangan tanpa membebani APBN secara penuh.
Tahapan program mulai dari SID, penandatanganan kontrak, konstruksi, hingga tanam perdana terus berjalan secara bertahap. Beberapa daerah melaporkan kesiapan benih dan sistem irigasi sementara, meski sejumlah titik dikabarkan masih membutuhkan intervensi teknis seperti pengerukan saluran dan pemadatan tanah.
Kabupaten pelaksana yang terlibat hingga kini mencakup OKU, Ogan Ilir, OKI, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, PALI, dan Musi Rawas. Setiap daerah memiliki tantangan berbeda—mulai dari tekstur tanah, status lahan, hingga ketersediaan air secara kontinyu.
Manfaat program, jika berjalan sesuai rencana, diprediksi dapat menghadirkan ribuan hektare lahan baru yang mampu mengungkit produksi padi dan membuka lapangan kerja baru di sektor hulu pertanian.
Namun, pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan. Kendala irigasi, tumpang tindih data lahan, hingga keterbatasan alat berat menjadi isu yang tengah diselesaikan oleh BRMP Sumsel bersama tim satgas. Mekanisme troubleshooting cepat diterapkan untuk mencegah terhentinya pekerjaan di titik prioritas.
Target nasional masih sama: 37 ribu hektare rampung pada akhir 2025, dengan proyeksi jangka panjang mencapai 150 ribu hektare. Kementerian Pertanian menyebut target ini “ambisius namun memungkinkan”, selama pemerintah daerah konsisten mendukung percepatan proyek.
Pakar kebijakan pangan Universitas Sriwijaya, Dr. Hendro Sasmita, menilai percepatan program cetak sawah harus dibarengi penguatan pasca-panen. “Cetak sawah tanpa sistem pengairan dan pemasaran yang stabil hanya akan menghasilkan angka, bukan kesejahteraan,” tegasnya.
Karena itu, evaluasi tengah dilakukan tidak hanya pada aspek konstruksi, tetapi juga aspek pendampingan petani. Pemerintah ingin memastikan lahan yang dicetak benar-benar produktif, bukan sekadar memenuhi luasan dalam laporan.
Namun, publik tetap menyimpan keraguan. Mereka ingin memastikan bahwa proyek ini tidak berubah menjadi sekadar rangkaian laporan tebal yang dipenuhi foto seremonial. Jika pemerintah melalaikan pengawasan, maka apa yang disebut “lahan masa depan” bisa berubah menjadi kubangan proyek yang tak pernah menghasilkan panen. Rakyat berhak menuntut transparansi penuh, sebab anggaran negara dan masa depan pangan tidak boleh menjadi arena eksperimen yang gagal.
Dari sisi hukum, semua proses pengadaan tetap merujuk pada Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk penggunaan skema swakelola tipe III yang melibatkan TNI sebagai pelaksana utama. Pemerintah memastikan bahwa seluruh progres akan diaudit berkala untuk menjaga integritas program.
Program cetak sawah ini menjadi refleksi besar bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia. Apakah langkah besar ini mampu mengubah wajah pertanian nasional, atau justru berhenti sebagai proyek yang berjalan setengah hati? Rakyat tidak menuntut keajaiban—mereka hanya menuntut kejujuran, konsistensi, dan bukti bahwa negara bekerja tidak untuk seremoni, tetapi untuk kehidupan mereka yang bertumpu pada setiap butir gabah yang lahir dari tanah yang dicetak hari ini.
