Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Riuh polemik antara Rhoma Irama dan Habib Rizieq Shihab yang meledak di ruang publik bukan sekadar pertukaran kritik antarfigur berpengaruh, melainkan cermin rapuhnya disiplin komunikasi elite dalam mengelola isu identitas, agama, dan politik kebangsaan, di tengah masyarakat yang semakin sensitif terhadap narasi yang berpotensi memecah persatuan serta menggeser ruang dialog menjadi arena saling serang simbolik yang berbahaya bagi kohesi sosial nasional.
Kegaduhan itu bermula dari pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah agenda di Cilacap pada 29 April 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pernyataan bahwa pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya “bisa kabur ke Yaman”.
Ucapan itu awalnya dipandang sebagian pihak sebagai sindiran spontan bernada politik. Namun dalam ruang komunikasi modern yang bergerak sangat cepat, satu frasa dapat berubah menjadi bola api yang membakar ruang diskusi nasional.
Habib Rizieq Shihab kemudian merespons keras pernyataan tersebut. Ia menilai ucapan Presiden bernada fasis dan mengandung sentimen rasis, terutama karena menyebut sebuah negara sahabat sebagai objek sindiran politik domestik.
Respons Habib Rizieq itu segera memantik polemik baru. Alih-alih mereda, ruang publik justru bergerak ke arah konfrontasi yang lebih tajam setelah Rhoma Irama ikut turun tangan memberikan tanggapan terbuka.
Melalui video yang diunggah di kanal YouTube dan media sosialnya, Rhoma Irama secara tegas membantah tudingan tersebut. Ia menilai kritik Habib Rizieq tidak proporsional dan justru melompat terlalu jauh dalam menafsirkan maksud pidato Presiden.
Dalam penyampaiannya, Rhoma mempertanyakan balik tudingan rasisme itu dengan menyinggung praktik sosial yang menurutnya berkembang di kalangan tertentu, khususnya terkait persoalan eksklusivitas identitas dan nasab.
“Perempuan-perempuan Ba’alawi haram dinikahi oleh pribumi. Ini rasis pakai banget!” demikian pernyataan Rhoma yang langsung menyedot perhatian luas dan memantik perdebatan baru di ruang publik digital.
“Pernyataan itu segera menjadi sorotan karena menggeser fokus polemik: dari kritik terhadap pidato Presiden menjadi perdebatan sensitif mengenai identitas keturunan, relasi sosial, dan posisi kelompok-kelompok tertentu dalam struktur sosial Indonesia.”
Di titik tersebut, publik melihat bahwa isu identitas memang selalu seperti bara dalam sekam—tampak tenang di permukaan, tetapi mudah menyala jika disentuh narasi yang salah arah.
Rhoma juga mengkritik keras logika yang menurutnya muncul dalam pernyataan Habib Rizieq, yakni anggapan bahwa bangsa Indonesia seharusnya berterima kasih kepada kelompok Ba’alawi atas kontribusinya dalam sejarah keagamaan nasional.
Bagi Rhoma, pandangan seperti itu justru berpotensi menghadirkan kesan superioritas sosial yang bertentangan dengan semangat egalitarian bangsa Indonesia, yang sejak awal dibangun atas prinsip kesetaraan warga negara.
Ia bahkan menyebut Habib Rizieq sebagai “aktor antagonis” yang menurutnya dapat membahayakan harmoni sosial dan memperkeruh hubungan antarkelompok dalam masyarakat.
Komentar tersebut memicu reaksi beragam di media sosial. Sebagian mendukung Rhoma sebagai suara keberanian yang menolak dominasi narasi identitas, sementara sebagian lain mengingatkan bahwa konflik antarulama di ruang publik justru memperbesar polarisasi umat.
Tidak sedikit pula warganet yang menyerukan agar isu nasab dan keturunan tidak dijadikan instrumen pertarungan politik maupun alat pembelahan sosial, karena hal itu berpotensi menumbuhkan prasangka antarkelompok.
Polemik makin melebar setelah Habib Rizieq menuding bahwa ucapan Presiden tentang “kabur ke Yaman” berasal dari pengaruh Dudung Abdurachman, yang pernah dijuluki “Jenderal Baliho” saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Dudung membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan tidak memiliki persoalan pribadi dengan Habib Rizieq dan justru mengajak semua pihak menjaga komunikasi yang lebih teduh.
“Kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, bukan merendahkan orang lain,” ujar Dudung, dalam pernyataan yang kemudian dipandang sebagai seruan moral agar elite lebih bertanggung jawab dalam memilih kata.
Dari sisi politik, polemik ini juga memantik kritik lain. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengingatkan bahwa Yaman adalah negara sahabat, sehingga penyebutan negara tersebut dalam konteks sindiran politik domestik dinilai berpotensi menimbulkan persoalan etika diplomatik.
Dalam perspektif hukum dan tata komunikasi publik, para pejabat negara maupun tokoh masyarakat memang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga sensitivitas ucapan. Kebebasan berbicara adalah hak, tetapi dampaknya dalam ruang sosial tidak pernah bebas nilai.
Polemik Rhoma Irama, Habib Rizieq, Prabowo, hingga Dudung menunjukkan satu pelajaran penting: bangsa ini tidak kekurangan suara keras, tetapi sering kekurangan ruang teduh untuk mendengar satu sama lain; dan selama isu identitas terus dijadikan peluru retorika, rakyatlah yang berisiko menjadi penonton dari pertunjukan elite yang gaduh, padahal yang mereka butuhkan justru ketenangan, kejelasan arah bangsa, dan kepemimpinan yang merangkul, bukan memperlebar jarak sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Editor: Kalturo
