Aspirasimediarakyat.com — Pembangunan 1.179 dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menandai ekspansi peran institusi penegak hukum ke wilayah pelayanan sosial yang secara regulatif berada dalam domain kebijakan publik lintas kementerian, memunculkan pertanyaan tentang tata kelola, sumber pendanaan, akuntabilitas yayasan mitra, serta konsistensi fungsi Polri dalam kerangka konstitusi dan prinsip good governance.
Data internal Polri menyebutkan hingga saat ini telah dibangun 1.179 SPPG. Dari jumlah tersebut, sebagian besar dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, sayap organisasi yang berafiliasi dengan keluarga besar kepolisian. Program ini menjadi bagian dari implementasi MBG yang digulirkan pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa pendanaan SPPG Polri bersumber dari dana koperasi kepolisian daerah dan kepolisian resor. Selain itu terdapat dukungan pinjaman dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta kerja sama melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. “Kerja sama dengan mitra Yayasan Kemala Bhayangkari,” ujarnya pada 13 Februari 2026.
Skema pembiayaan tersebut menempatkan koperasi internal, pembiayaan perbankan, dan yayasan sebagai tulang punggung operasional. Secara hukum, penggunaan dana koperasi dan pinjaman bank untuk program sosial memerlukan transparansi serta akuntabilitas yang ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau beban keuangan jangka panjang bagi institusi.
Yayasan Kemala Bhayangkari sendiri memiliki sejarah panjang. Organisasi ini diinisiasi oleh Darmiati Poeger ketika menjabat Ketua Umum Bhayangkari periode 1975–1978. Darmiati adalah istri Kapolri ketujuh, Widodo Budidarmo. Bhayangkari merupakan organisasi para istri anggota Polri yang sejak lama bergerak di bidang sosial.
Secara resmi, yayasan ini terdaftar pada 5 Mei 1980 pada masa kepemimpinan Ketua Umum Bhayangkari 1978–1982, Poppy Awaloedin Djamin, istri mantan Kapolri Awaloedin Djamin. Sejak awal berdiri, yayasan aktif di sektor sosial dan pendidikan sebagai bagian dari kontribusi keluarga besar Polri kepada masyarakat.
Hingga 2025, Yayasan Kemala Bhayangkari mengelola 694 sekolah dari tingkat kelompok bermain hingga sekolah luar biasa. Saat ini Ketua Umum Pembina Yayasan dijabat Juliati Sigit Prabowo, istri Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Struktur ini menunjukkan kesinambungan historis antara kepemimpinan Polri dan pengelolaan yayasan.
Dalam konteks MBG yang diluncurkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Yayasan Kemala Bhayangkari menjadi salah satu dari 15 yayasan yang memperoleh izin dari Badan Gizi Nasional untuk mendirikan lebih dari 10 SPPG. Posisi tersebut menjadikannya sebagai salah satu pengelola dapur gizi terbanyak di antara mitra program.
Hingga kini, 411 SPPG Polri telah beroperasi. Sebanyak 162 unit berada pada tahap persiapan operasional, 499 unit dalam proses pembangunan, dan 107 lainnya masih pada tahap peletakan batu pertama. Skala ini menunjukkan percepatan implementasi yang masif dalam waktu relatif singkat.
Peluncuran resmi SPPG Polri dilakukan pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 di Monumen Nasional pada 1 Juli 2025. Presiden Prabowo secara langsung meresmikan program tersebut sebagai simbol keterlibatan Polri dalam agenda strategis nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi peran aktif Polri dalam program pemberian makanan bergizi kepada masyarakat. Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi menyelamatkan masa depan bangsa melalui pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Prabowo juga menekankan bahwa Polri kini berada di garis terdepan dalam sejumlah program besar, termasuk dukungan terhadap pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia serta kontribusi dalam pencapaian kedaulatan pangan nasional. Ia menyebut produksi jagung Indonesia mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah, dengan kontribusi signifikan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Namun perlu dicatat, dalam desain ketatanegaraan, Polri memiliki fungsi utama sebagai alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ekspansi ke ranah penyediaan layanan gizi menuntut kejelasan batas kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan kementerian teknis.”
Ketika institusi penegak hukum merambah ke wilayah distribusi pangan dan pengelolaan dapur massal dalam skala ribuan unit, publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan internal dan eksternal dijalankan, bagaimana audit penggunaan dana koperasi serta pinjaman bank dilakukan, dan bagaimana prinsip transparansi dijaga agar program sosial tidak berubah menjadi bayang-bayang birokrasi yang sulit disentuh kontrol sipil, sebab tata kelola yang kabur dapat menjelma menjadi labirin kekuasaan yang memusingkan akal sehat.
Program gizi adalah hak rakyat dan amanat konstitusi, bukan panggung pencitraan yang kebal evaluasi. Setiap rupiah yang berputar dalam program publik wajib terang benderang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara normatif, pelibatan yayasan dalam program negara diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Badan Gizi Nasional memiliki kewenangan regulatif untuk melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap mitra, termasuk Yayasan Kemala Bhayangkari.
Keterlibatan Polri dalam MBG dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan presiden. Namun dukungan itu harus tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan tidak ada pembebanan risiko finansial tersembunyi pada institusi atau anggota.
Rakyat mendengar janji penyelamatan masa depan generasi melalui makanan bergizi, rakyat melihat ribuan dapur berdiri dengan lambang institusi negara, rakyat bersuara meminta keterbukaan pengelolaan dana dan efektivitas program, dan rakyat bergerak mengawasi agar setiap kebijakan sosial benar-benar menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar simbol kekuasaan yang megah di atas panggung seremoni.
