Oleh: Kalturo, SH., Pemimpin Umum dan Pemimpin Radaksi Aspirasimediarakyat.com
Aspirasimediarakyat.com —Indonesia kembali menatap masa depan dengan langkah besar di sektor energi. Di bawah komando Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah memastikan kajian kelayakan (feasibility study) atas 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan rampung sebelum tutup tahun 2025. Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) — sebuah ambisi besar yang diharapkan menjadi pilar utama kemandirian energi dan industri nasional.
Langkah ini disambut dengan optimisme publik, mengingat proyek tersebut diproyeksikan menelan investasi hingga Rp300 triliun dan membuka ribuan lapangan kerja. Namun di balik gegap gempita itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah percepatan hilirisasi dan proyek energi hijau ini telah disertai sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip hukum dan regulasi nasional?
Masalah inti dalam proyek sebesar ini tidak semata pada ketersediaan dana atau kecanggihan teknologi, melainkan pada governance—bagaimana negara memastikan setiap rupiah dan kebijakan dijalankan sesuai norma hukum yang berlaku. Pengalaman masa lalu menunjukkan, proyek strategis dengan nilai raksasa kerap menjadi ladang subur bagi praktik penyimpangan, baik dalam tahap perencanaan, kajian kelayakan, maupun pelaksanaannya.
Salah satu sisi yang luput dari perhatian publik adalah mekanisme pengawasan independen terhadap BPI Danantara sebagai lembaga pengelola investasi. Dalam kerangka hukum Indonesia, lembaga semacam ini wajib tunduk pada prinsip keterbukaan informasi publik, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta tunduk pada pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun sejauh ini, mekanisme pelaporan dan audit terhadap proyek-proyek strategis BPI Danantara belum sepenuhnya terbuka di ruang publik.
Dalam pandangan penulis, kondisi ini mencerminkan bahwa proyek besar tidak hanya membutuhkan modal finansial, tetapi juga legitimasi moral dan hukum. Tanpa transparansi yang kuat, setiap langkah kebijakan akan kehilangan kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan resistensi sosial di kemudian hari.
Di sisi lain, proyek hilirisasi energi yang ditopang investasi jumbo ini menuntut kepastian hukum lintas sektor. Regulasi turunan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, memberikan ruang besar bagi negara untuk menguasai sumber daya, tetapi juga membuka potensi benturan kepentingan antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Ketegangan itu bisa muncul ketika kepentingan ekonomi menyingkirkan aspek sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban negara dalam melindungi hak rakyat.
Menurut hemat penulis, hilirisasi dan transisi energi seharusnya tidak berhenti pada agenda ekonomi, tetapi juga pergeseran paradigma hukum dan etika tata kelola. Negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator investasi, tetapi juga penjaga nilai keadilan dan pemerataan manfaat. Dalam konteks ini, ketiadaan kebijakan afirmatif yang menjamin partisipasi masyarakat lokal dalam rantai pasok kendaraan listrik bisa menjadi celah ketimpangan baru — industri hijau yang hanya hijau di atas kertas.
Jika kita menilik pengalaman sektor pertambangan dan energi di masa lalu, banyak proyek megainvestasi yang berakhir dengan sengketa hukum, konflik lahan, dan degradasi lingkungan karena lemahnya pengawasan lintas institusi. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara, seharusnya memastikan seluruh proyek berjalan sesuai prinsip due diligence, good corporate governance, dan environmental social governance (ESG) yang tegas.
Penulis menilai, kritik terbesar terhadap arah kebijakan ini adalah soal keseimbangan antara ambisi dan kesiapan hukum. Indonesia boleh saja menargetkan diri menjadi pemain utama ekosistem kendaraan listrik Asia Tenggara, tetapi tanpa pembenahan sistem regulasi dan penegakan hukum yang kuat, ambisi itu akan rapuh di tengah badai kepentingan korporasi.
“Selain itu, ketergantungan terhadap modal besar dari investor asing dalam proyek energi berpotensi menimbulkan risiko kedaulatan ekonomi. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa investasi asing harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, seringkali posisi tawar Indonesia melemah karena lemahnya pengawasan pasca-penanaman modal dan ketergantungan terhadap teknologi luar negeri.”
Bahlil Lahadalia menyebut proyek ini bukan ajang bagi-bagi keuntungan, tetapi proyek kemandirian bangsa. Pernyataan itu perlu diikuti langkah konkret berupa keterbukaan data publik, audit berkala, serta evaluasi reguler yang dapat diakses masyarakat. Tanpa itu, proyek senilai ratusan triliun rupiah ini berisiko menjadi sekadar narasi politik yang kehilangan arah substansialnya.
Dalam pandangan penulis, dimensi sosial dari proyek ini juga perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar. Percepatan proyek hilirisasi dan kendaraan listrik menimbulkan tantangan baru terhadap tenaga kerja nasional. Transformasi menuju industri hijau memerlukan sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi di bidang teknologi baterai, otomotif listrik, dan rekayasa energi. Tanpa kebijakan pelatihan vokasional yang massif, Indonesia hanya akan menjadi pasar produksi, bukan pelaku utama inovasi.
Dari sisi lingkungan, keberhasilan proyek kendaraan listrik tidak boleh menutup mata terhadap dampak produksi baterai terhadap limbah dan eksploitasi mineral kritis seperti nikel dan kobalt. Pengelolaan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan paradoks baru — ekonomi hijau yang justru merusak alam.
Menurut hemat penulis, reformasi regulasi perlu diarahkan untuk memperkuat integrasi antara kebijakan energi dan perlindungan lingkungan. Kementerian ESDM harus bersinergi dengan KLHK dan BPKP dalam mengawal setiap proyek hilirisasi, bukan hanya dari sisi efisiensi ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan hukum dan keberlanjutan ekologisnya.
Langkah konkret yang dapat ditempuh adalah memperluas keterlibatan publik dalam tahap evaluasi proyek, memperketat aturan keterbukaan data investasi, serta memperkuat sanksi hukum bagi pelanggaran prinsip tata kelola. Pemerintah juga harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari proyek ini tidak hanya dirasakan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah penghasil sumber daya.
Dalam konteks hukum administrasi, transparansi perizinan dan pengawasan lingkungan menjadi aspek vital. Setiap proyek yang melibatkan sumber daya strategis wajib memenuhi syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tunduk pada mekanisme audit publik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Editorial ini menegaskan bahwa hilirisasi energi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik adalah langkah strategis yang harus ditempuh dengan prinsip kehati-hatian hukum, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada target investasi, tetapi juga pada integritas sistem yang menopang keberlanjutan proyek.
Keberanian politik yang dimiliki Bahlil Lahadalia dan jajarannya patut diapresiasi, namun keberanian sejati bukan sekadar menandatangani proyek besar, melainkan memastikan bahwa setiap proyek berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh dan transparan.
Indonesia tengah menulis babak baru sejarah energi dan industri. Namun masa depan cerah itu hanya akan menjadi kenyataan jika hukum berdiri di garis depan, mengawal setiap langkah agar tidak tergelincir menjadi proyek ambisi tanpa arah.
Refleksi akhirnya, hilirisasi sejati bukan sekadar tentang memproses bahan mentah menjadi barang jadi, melainkan mematangkan tata kelola bangsa. Dan dalam hal ini, energi hukum dan etika publik menjadi bahan bakar paling penting menuju kemandirian sejati.
