Aspirasimediarakyat.com — Lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I/2026 yang menembus Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menandai pergeseran pola fiskal yang semakin agresif di tengah tekanan global, memunculkan pertanyaan serius mengenai ketahanan kebijakan anggaran nasional yang dibayangi belanja ekspansif, penerimaan negara yang melambat, serta risiko eksternal akibat konflik geopolitik yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi domestik.
Data awal tahun menunjukkan bahwa kondisi APBN tidak lagi mengikuti pola lama yang cenderung surplus pada awal tahun anggaran, melainkan langsung mengalami defisit signifikan. Perubahan ini mencerminkan strategi fiskal yang lebih ekspansif, namun sekaligus membuka ruang kerentanan baru terhadap keseimbangan keuangan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit sebesar Rp240,1 triliun tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal pemerintah. Ia menegaskan bahwa percepatan belanja negara menjadi faktor utama yang mendorong pelebaran defisit sejak awal tahun berjalan.
“Jadi, ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, menegaskan bahwa distribusi belanja yang lebih merata sepanjang tahun diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih konsisten.
Namun, angka tersebut menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal I/2025, defisit tercatat Rp104,2 triliun atau 0,43 persen PDB, sementara pada 2024 bahkan masih mencatat surplus tipis sebesar Rp8,1 triliun atau 0,04 persen PDB.
Lonjakan hingga 140,5 persen secara tahunan ini tidak hanya mencerminkan percepatan belanja, tetapi juga mengindikasikan ketidakseimbangan antara sisi pengeluaran dan penerimaan negara. Realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh 31,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun. Porsi belanja pada kuartal pertama bahkan telah mencapai 21,2 persen dari total target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun, melampaui pola historis yang biasanya berada di kisaran 17 persen.
Di sisi lain, penerimaan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun dengan pertumbuhan 10,5 persen secara tahunan. Meski secara nominal meningkat, pertumbuhan ini dinilai belum cukup kuat untuk mengimbangi laju belanja yang lebih agresif.
Penerimaan pajak sebagai tulang punggung fiskal mencapai Rp394,8 triliun, sementara kepabeanan dan cukai justru mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan struktural dalam sistem penerimaan negara.
“Fenomena perlambatan ini juga dipengaruhi oleh efek basis rendah dari tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan yang terlihat tinggi secara persentase belum sepenuhnya mencerminkan penguatan fundamental perpajakan nasional.”
Dalam konteks yang lebih luas, rasio pajak Indonesia yang cenderung menurun menjadi sorotan serius. Dalam satu dekade terakhir, tax ratio mengalami tren penurunan, bahkan tercatat hanya 9,31 persen pada 2025 setelah sebelumnya berada di level 10,08 persen pada 2024.
Lembaga pemeringkat internasional pun memberikan catatan kritis terhadap kondisi ini. Proyeksi rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia diperkirakan hanya mencapai rata-rata 13,3 persen pada periode 2026–2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat serupa.
Tekanan terhadap fiskal juga diperkuat oleh faktor eksternal, terutama dinamika geopolitik global yang berdampak pada harga minyak dunia. Konflik yang melibatkan kekuatan besar berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran.
Pemerintah mengantisipasi risiko tersebut dengan menyiapkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal. Dana ini sebagian besar telah ditempatkan di perbankan, sementara sisanya disimpan di Bank Indonesia.
Menurut Purbaya, SAL tersebut dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi jika terjadi lonjakan harga minyak yang tidak terkendali. Namun, penggunaan dana tersebut tetap memerlukan persetujuan legislatif untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Di tengah optimisme pemerintah, sejumlah ekonom menilai bahwa akar persoalan defisit bukan semata-mata tekanan global, melainkan juga perencanaan fiskal yang dinilai terlalu agresif sejak awal. Target penerimaan pajak yang tinggi tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai bahwa pelebaran defisit terjadi karena ketidakseimbangan antara ambisi penerimaan dan realitas ekonomi. Ia menyebut bahwa bahkan tanpa tekanan perang, potensi melesetnya target sudah cukup besar.
“Asumsinya sangat agresif, terutama di penerimaan pajak. Sementara beban belanja tidak mau turun,” ujarnya, menggambarkan adanya ketidaksinkronan dalam desain kebijakan fiskal yang berisiko memperbesar tekanan anggaran.
Dipo juga mengingatkan bahwa wacana pelebaran batas defisit sebagai solusi berpotensi meningkatkan utang negara, yang pada akhirnya menjadi beban bagi generasi mendatang. Pendekatan ini dinilai tidak menyentuh akar persoalan struktural dalam pengelolaan fiskal.
Lebih jauh, ia menyoroti potensi dampak lanjutan jika konflik global berlangsung dalam jangka panjang, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga energi yang dapat mendorong defisit hingga melampaui batas aman.
Situasi ini menempatkan kebijakan fiskal Indonesia pada persimpangan yang kompleks antara kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi dan kewajiban mempertahankan stabilitas keuangan negara, di tengah tekanan domestik dan global yang saling berkelindan.
Ketahanan fiskal tidak lagi sekadar soal angka defisit atau surplus, melainkan menyangkut kualitas perencanaan, efektivitas belanja, serta keberanian melakukan reformasi struktural pada sistem penerimaan negara agar tidak terus bergantung pada asumsi optimistis yang rapuh.
Dalam konteks kepentingan publik, dinamika APBN bukan sekadar catatan angka di atas kertas, melainkan cermin dari arah kebijakan negara dalam mengelola sumber daya, menjaga keseimbangan antara belanja dan penerimaan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menciptakan beban fiskal jangka panjang yang menggerus keadilan antargenerasi.
