Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan tahun 2026 tidak sekadar menjadi panggung konsolidasi kekuatan negara, tetapi juga cermin serius atas bagaimana ancaman ekologis yang berulang saban musim kemarau terus menguji kapasitas koordinasi, kedisiplinan kebijakan, serta keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak lebih cepat dari api yang kerap lebih sigap daripada sistem birokrasi yang mencoba memadamkannya.
Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026), mempertemukan jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam satu komando strategis. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang hadir langsung sebagai representasi komitmen daerah menghadapi ancaman karhutla.
Apel tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Kehadiran sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara menunjukkan bahwa persoalan karhutla telah naik kelas menjadi isu strategis nasional yang menuntut respons lintas sektor.
Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa apel ini merupakan wujud nyata soliditas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga sektor swasta. Pernyataan ini menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik Sumatera Selatan yang memiliki lahan gambut dan wilayah perkebunan luas. Kondisi ini menjadikan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.
“Sumatera Selatan memiliki karakteristik lahan gambut dan area perkebunan yang sangat rawan karhutla. Kita harus bersyukur data menunjukkan luas karhutla terus menurun. Capaian ini harus dipertahankan melalui kerja keras dan disiplin tinggi,” tegas Djamari Chaniago.
“Pernyataan tersebut mencerminkan adanya capaian positif dalam pengendalian karhutla, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan tersebut masih rapuh jika tidak dijaga dengan konsistensi kebijakan dan pengawasan ketat.”
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau di Sumatera Selatan telah dimulai sejak Mei dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan strategi kesiapsiagaan.
Menko Polkam menginstruksikan penguatan kesiapsiagaan di sejumlah wilayah rawan seperti Ogan Ilir dan Banyuasin, Musi Banyuasin dan Muara Enim, Lahat dan OKU Timur, Musi Rawas dan Muratara, serta OKU dan OKU Selatan. Wilayah-wilayah ini dikenal memiliki potensi titik api yang tinggi.
Instruksi tersebut tidak hanya bersifat normatif, melainkan menuntut tindakan konkret di lapangan. Djamari menegaskan pentingnya respons cepat terhadap setiap titik panas yang terdeteksi sistem pemantauan.
“Jangan menunggu api membesar. Setiap titik panas yang terdeteksi sistem harus segera diverifikasi dan ditangani di lapangan. Optimalkan sistem informasi data untuk percepatan penanganan,” tambahnya.
Pesan ini menjadi kritik implisit terhadap pola penanganan yang kerap terlambat, di mana api baru ditanggapi serius setelah membesar dan sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, kecepatan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Usai apel, Gubernur Herman Deru bersama jajaran menteri meresmikan Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026. Langkah ini menandai penguatan kembali sistem koordinasi nasional yang sebelumnya dinilai perlu ditingkatkan.
Reaktivasi desk koordinasi tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan data, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang selama ini kerap menjadi hambatan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan senilai Rp2,8 miliar. Bantuan ini berupa peralatan pendukung pengendalian karhutla yang didistribusikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan empat daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Distribusi bantuan ini mencerminkan adanya pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan penanggulangan bencana. Namun demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan peralatan tersebut secara optimal.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan simulasi penanggulangan karhutla secara terpadu. Simulasi ini menjadi ajang uji coba kesiapan personel serta efektivitas koordinasi antar instansi dalam kondisi darurat.
Selain itu, dilakukan pula peninjauan gelar peralatan untuk memastikan seluruh perangkat berada dalam kondisi siap digunakan. Langkah ini penting untuk menghindari kendala teknis yang dapat menghambat penanganan di lapangan.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Menteri Lingkungan Hidup Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman.
Turut hadir pula Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Drs. Suntana, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta para gubernur dari wilayah rawan karhutla yang mengikuti secara virtual.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan multidimensi yang menyentuh aspek kesehatan, ekonomi, hingga stabilitas sosial.
Dalam perspektif kebijakan publik, tantangan terbesar bukan lagi pada kurangnya regulasi, melainkan pada konsistensi implementasi. Setiap tahun, pola yang sama berulang, seolah sistem hanya bergerak cepat saat ancaman sudah terlihat nyata.
Kesiapsiagaan yang ditunjukkan melalui apel dan simulasi menjadi penting, namun publik juga menuntut keberlanjutan tindakan di luar momentum seremonial. Tanpa itu, upaya pencegahan berisiko menjadi rutinitas administratif yang kehilangan daya cegah.
Karhutla pada akhirnya bukan hanya soal api yang membakar hutan, tetapi juga tentang bagaimana negara menjaga hak masyarakat atas udara bersih dan lingkungan yang sehat, sehingga setiap komitmen yang disuarakan dalam apel harus benar-benar menjelma menjadi tindakan nyata yang konsisten, terukur, dan mampu memutus siklus bencana yang selama ini terus menguji ketahanan sistem serta kepercayaan publik terhadap keseriusan penanganannya.
