Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 di Griya Agung Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru bukan sekadar agenda rutin birokrasi, melainkan titik krusial yang memperlihatkan bagaimana arah pembangunan daerah diuji antara tuntutan efisiensi anggaran, ambisi akselerasi pembangunan, serta keharusan menjaga sinkronisasi dengan kebijakan nasional di tengah ekspektasi publik yang semakin kritis terhadap hasil nyata.
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah yang memiliki peran langsung dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.
Forum Musrenbang ini menjadi ruang penting dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Dalam arahannya, H. Herman Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan tengah berada dalam fase yang ia sebut sebagai “metamorfosis”, sebuah perubahan yang menuntut pola kepemimpinan lebih gesit, adaptif, dan berorientasi hasil.
Ia menekankan bahwa perubahan tersebut tidak boleh keluar dari koridor regulasi, terutama dalam menghadapi berbagai aturan mandatory yang mengikat, termasuk pembatasan belanja daerah dan prioritas sektor strategis.
“Belanja daerah kini dibatasi maksimum 30 persen. Kondisi ini menuntut inovasi dan improvisasi tinggi dari Pemprov Sumsel agar program strategis tetap berjalan maksimal. Kita harus linear dengan pemerintah pusat, karena provinsi adalah kepingan puzzle yang menyatukan kabupaten dan kota,” tegas Herman Deru.
Pernyataan tersebut menggambarkan realitas bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas, sementara tuntutan pembangunan justru semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan yang tidak biasa.
“Selain persoalan anggaran, perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan tenaga pendidik dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.”
Herman Deru menilai bahwa keberhasilan pembangunan jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kualitas manusia yang mengelola dan memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan ruang fleksibilitas melalui payung hukum yang memungkinkan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara lebih inovatif tanpa melanggar aturan.
Target yang ingin dicapai adalah menciptakan efisiensi anggaran yang mampu menghasilkan dampak maksimal bagi masyarakat, sebuah pendekatan yang menuntut kecermatan dalam perencanaan dan keberanian dalam eksekusi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa tantangan pemerintahan ke depan membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dan adaptif.
Ia mengingatkan bahwa kepala daerah harus mampu membaca arah kebijakan nasional, termasuk memahami pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agar kebijakan daerah tidak berjalan tanpa arah yang jelas.
“Ke depan, dibutuhkan kehandalan, keterampilan, serta kecerdasan dalam mengelola pemerintahan. Kepala daerah harus adaptif dan mampu menerjemahkan visi besar pemerintah pusat ke dalam kebijakan daerah yang konkret,” ujar Bima Arya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinkronisasi, sinergi, dan akselerasi sebagai tiga pilar utama dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, tanpa adanya keselarasan antar level pemerintahan, program pembangunan berpotensi terfragmentasi dan kehilangan daya dorongnya di lapangan.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada keselarasan program, penguatan kolaborasi, serta percepatan dalam pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Bima Arya memberikan apresiasi terhadap capaian Sumatera Selatan yang dinilai cukup impresif, mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, hingga kapasitas fiskal yang menunjukkan kekuatan daerah.
Ia menilai bahwa capaian tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan yang lebih terarah, dengan catatan bahwa integritas harus tetap dijaga dan praktik korupsi dihindari.
Dalam perspektif kebijakan publik, Musrenbang merupakan implementasi dari prinsip perencanaan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Namun, efektivitas forum ini sering kali dipertanyakan, terutama terkait sejauh mana hasil perencanaan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Penandatanganan Berita Acara Musrenbang yang dilakukan di akhir kegiatan menjadi simbol komitmen bersama, meski publik tetap menunggu realisasi konkret dari berbagai rencana yang telah disepakati.
Kehadiran Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Virgiyanti serta para kepala daerah menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah dibangun, namun tantangan implementasi tetap menjadi pekerjaan besar.
Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan daerah tidak lagi cukup diukur dari seberapa banyak program dirancang, tetapi dari seberapa efektif program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Musrenbang Sumatera Selatan Tahun 2026 pada akhirnya menjadi cermin penting tentang bagaimana pemerintah daerah berupaya menavigasi keterbatasan anggaran, tekanan regulasi, dan ekspektasi publik, di mana keberhasilan sejatinya tidak terletak pada dokumen perencanaan yang rapi, melainkan pada keberanian mengubah rencana menjadi tindakan nyata yang berdampak luas, transparan, dan akuntabel bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor: Kalturo
