Aspirasimediarakyat.com — Bergabungnya mantan calon presiden Pemilu 2024 Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat menandai babak baru dinamika politik pasca-pemilu, ketika ruang kompetisi elektoral kian mengerut akibat dominasi koalisi besar partai, memaksa figur non-elite struktural mencari jalur alternatif yang sah secara hukum dan konstitusional untuk menjaga relevansi politik, membangun daya tawar, serta memastikan hak politik warga tetap terbuka dalam sistem demokrasi yang sehat dan kompetitif.
Anies Baswedan resmi menerima status anggota kehormatan Gerakan Rakyat, sebuah ormas yang baru meluncurkan kartu tanda anggota sekaligus membuka pendaftaran nasional. Ia bahkan menerima KTA bernomor 001, sebuah simbol yang langsung memantik tafsir politik luas di ruang publik.
Langkah ini tidak berdiri di ruang hampa. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai keputusan Anies sarat dengan kalkulasi politik jangka panjang, terutama sebagai upaya mencuri start menuju Pilpres 2029 di tengah menyempitnya akses figur di luar lingkar koalisi partai besar.
Menurut Arifki, pengalaman politik sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi Anies. Pada sejumlah kontestasi, Anies dinilai memiliki basis elektoral kuat, namun kerap terkendala secara struktural akibat absennya tiket partai yang menjadi prasyarat dalam sistem pemilu nasional.
“Ini langkah sadar bahwa politik Indonesia tetap bertumpu pada tiket. Anies sepertinya belajar dari pengalaman Pilkada Jakarta 2024, di mana ia kandidat kuat, tapi gagal maju karena tidak mendapat dukungan partai,” ujar Arifki kepada IDN Times, Sabtu (20/12/2025).
Dalam perspektif tersebut, ormas dipandang sebagai instrumen awal untuk membangun kekuatan sosial-politik yang terorganisir. Dengan basis massa dan jaringan sendiri, seorang tokoh tidak lagi sepenuhnya bergantung pada restu elite partai.
Arifki menilai Gerakan Rakyat dapat berfungsi sebagai alat daya tawar politik. Kehadiran struktur di luar partai memungkinkan Anies datang ke meja perundingan politik bukan sebagai figur yang menunggu diusung, melainkan sebagai aktor dengan nilai strategis.
“Selain itu, ormas juga menyimpan potensi transformasi menjadi partai politik. Meski opsi ini berisiko dan mahal secara politik, jalur tersebut dinilai sebagai langkah darurat apabila pintu partai benar-benar tertutup dalam konstelasi kekuasaan yang semakin terkonsolidasi.”
Manuver ini juga dibaca dalam konteks menguatnya wacana koalisi permanen antarpartai. Jika skema tersebut terwujud, ruang kompetisi bagi tokoh di luar koalisi akan semakin sempit, bahkan berpotensi menyingkirkan figur dengan dukungan publik signifikan.
“Koalisi permanen adalah alarm bagi figur non-elite parpol. Jika Anies tidak bergerak sekarang, ia bisa kembali berada di luar gelanggang bukan karena kalah suara, tapi karena tidak punya kendaraan,” jelas Arifki.
Dalam sistem demokrasi yang sehat, kendaraan politik seharusnya menjadi sarana aspirasi rakyat, bukan gerbang eksklusif yang hanya bisa dibuka oleh segelintir elite. Ketika akses politik dikunci rapat, demokrasi berubah menjadi etalase mahal yang boleh dipandangi rakyat, tetapi sulit dimasuki.
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa ormas bukan pengganti partai politik dalam sistem pemilu. Tanpa arah yang jelas dan strategi jangka panjang, ormas berisiko berhenti sebagai simbol politik semata tanpa daya tembus elektoral.
“Ini langkah awal yang rasional. Tapi efektivitasnya ditentukan oleh apakah ormas ini benar-benar menjadi alat tawar politik, atau berhenti sebagai ruang konsolidasi loyalis semata,” katanya.
Dari sisi hukum, keberadaan ormas sebagai wadah konsolidasi politik tidak dilarang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan ruang bagi ormas untuk berperan dalam pendidikan politik, selama tidak melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi.
Anies sendiri menegaskan Gerakan Rakyat diharapkan menjadi platform inklusif. “Alhamdulillah, telah dibuka kesempatan untuk bergabung. Dan harapannya ini nanti bisa memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk Indonesia lebih adil, Indonesia lebih setara, Indonesia untuk semua,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas penunjukan sebagai anggota kehormatan. “Terima kasih atas kehormatannya menjadi anggota kehormatan 001. Mudah-mudahan menjadi kesempatan untuk berkiprah lebih luas lagi di dalam platform Gerakan Rakyat,” katanya.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, tidak menutup kemungkinan ormas tersebut bertransformasi menjadi partai politik. Ia menyebut keputusan strategis akan dibahas dalam rapat kerja nasional yang dijadwalkan pada 10 Januari mendatang.
“Di situ akan diputuskan apakah langkah selanjutnya. Termasuk itu, rencana jadi parpol, akan diputuskan juga,” ujar Sahrin.
Ketika demokrasi dikecilkan oleh arsitektur kekuasaan yang eksklusif, rakyat dipaksa menyaksikan politik sebagai tontonan, bukan sebagai ruang partisipasi. Pilihan Anies bergabung dengan ormas mencerminkan upaya menjaga celah konstitusional agar politik tetap menjadi milik publik, bukan hak istimewa segelintir lingkaran elite.
