Aspirasimediarakyat.com — Agenda peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi strategis oleh Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia pada Februari 2026 menandai upaya negara menggeser arah pertumbuhan ekonomi dari ketergantungan ekspor bahan mentah menuju industrialisasi bernilai tambah, sebuah langkah yang di satu sisi menjanjikan penguatan struktur industri dan penciptaan lapangan kerja, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan serius tentang tata kelola hukum, konsistensi regulasi, serta sejauh mana agenda besar ini benar-benar menjamin manfaat nyata dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat luas.
Langkah Danantara melakukan groundbreaking serentak enam proyek hilirisasi disebut sebagai bagian dari 18 proyek prioritas nasional yang disiapkan pemerintah untuk tahun 2026. Proyek-proyek ini diposisikan sebagai motor transformasi ekonomi agar Indonesia tidak terus berada di hilir rantai nilai global sebagai pemasok bahan baku mentah.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan enam proyek awal tersebut mencakup sektor industri baja, aluminium, serta energi hijau. Menurutnya, kesiapan memulai proyek-proyek itu menunjukkan Indonesia telah memasuki fase baru sebagai negara yang menempatkan industri sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.
Salah satu proyek utama adalah pembangunan pabrik slab baja di Cilegon, Banten, yang dikerjakan melalui PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Proyek hulu baja ini dirancang untuk memutus ketergantungan impor bahan baku, sekaligus memperkuat rantai pasok industri nasional yang selama ini rapuh di sisi hulu.
Selain baja, Danantara juga memulai ekspansi pembangunan pabrik alumina. Proyek ini diarahkan untuk menutup celah struktural dalam industri aluminium domestik, khususnya pada tahapan pengolahan menengah yang selama bertahun-tahun menjadi titik lemah industrialisasi nasional.
Enam proyek strategis tersebut turut menyasar sektor energi terbarukan melalui pembangunan fasilitas bioetanol dan bio-avtur. Pemerintah menempatkan proyek energi hijau ini sebagai bagian dari agenda transisi energi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Dony menegaskan pendanaan dan eksekusi proyek dilakukan secara mandiri oleh Danantara. Skema ini dipilih untuk mengejar kecepatan pembangunan dan menghindari ketergantungan pembiayaan eksternal yang kerap disertai syarat politik maupun ekonomi.
Menurut Danantara, strategi tersebut juga diharapkan meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan tenaga kerja lokal. Penguatan ekosistem industri disebut akan melibatkan BUMN strategis lain seperti PT PAL dalam industri perkapalan dan PT INKA di sektor perkeretaapian.
“Integrasi lintas sektor ini diproyeksikan membentuk klaster industri nasional yang saling menopang. Hilirisasi tidak hanya dipahami sebagai pembangunan pabrik, melainkan sebagai upaya membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir secara terkoordinasi.”
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pemerintah telah menetapkan 18 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek-proyek tersebut diperkirakan mampu menciptakan sekitar 276.800 lapangan kerja baru di berbagai sektor.
Pemerintah menekankan bahwa agenda hilirisasi akan dijalankan secara agresif dengan dukungan instrumen pembiayaan nasional. Melalui Danantara, negara ingin mengundang mitra investasi dalam posisi setara, bukan sebagai pihak yang bergantung pada modal asing.
Dalam berbagai pernyataannya, Presiden menyebut Indonesia kini memiliki kemampuan fiskal dan kelembagaan untuk membiayai industrialisasi sendiri. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Daftar 18 proyek hilirisasi mencakup sektor yang luas, mulai dari smelter aluminium, stainless steel slab, oleoresin, fillet ikan tilapia, modul surya terintegrasi, gasifikasi batu bara, hingga industri copper rod, wire, and tube. Ragam sektor ini mencerminkan ambisi negara membangun basis industri yang beragam.
Pemerintah juga mengembangkan industri oleofood berbasis kelapa sawit, karaginan dari rumput laut, avtur dari jelantah sawit, aspal, besi baja, nata de coco MCT, hingga tepung kelapa. Di sektor energi dan kimia, proyek mencakup kilang minyak, mangan sulfat, chemical grade alumina, chlor-alkali plant, serta fasilitas penyimpanan minyak.
Namun, di balik gegap gempita proyek triliunan rupiah, tantangan hukum dan regulasi tetap mengemuka, mulai dari kepastian perizinan, pengawasan lingkungan, hingga jaminan hak tenaga kerja. Tanpa tata kelola yang ketat, hilirisasi berisiko hanya memindahkan masalah lama ke dalam kemasan industri baru.
Hilirisasi yang abai pada keadilan sosial berpotensi berubah menjadi mesin raksasa yang menggiling ruang hidup rakyat, sementara manfaat ekonominya mengalir sempit ke segelintir struktur kekuasaan ekonomi. Ketimpangan semacam ini bukan sekadar cacat kebijakan, melainkan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, penguatan kerangka hukum, transparansi pengelolaan investasi, serta pengawasan publik menjadi prasyarat mutlak. Agenda industrialisasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kepastian kerja layak, dan distribusi manfaat ekonomi yang adil.
Hilirisasi tidak boleh berhenti pada angka investasi dan seremoni pembangunan, tetapi harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, kualitas lapangan kerja, dan kemandirian ekonomi nasional. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar optimisme kebijakan.
Apabila proyek-proyek ini dijalankan dengan disiplin hukum, akuntabilitas, dan keberpihakan sosial yang konsisten, hilirisasi dapat menjadi jalan panjang menuju ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Di sanalah harapan publik bertumpu: industrialisasi yang tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga martabat dan masa depan rakyat Indonesia.
