Aspirasimediarakyat.com — Gelombang optimisme pemerintah terhadap stabilitas pangan kembali menyeruak setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa komoditas beras tidak lagi menjadi pemicu inflasi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam momentum krusial, ketika biasanya periode September hingga November dikenal sebagai masa rawan paceklik yang sering memicu kenaikan harga. Namun tahun ini, beras justru menjadi penyumbang deflasi, memutarbalikkan tren tahunan yang selama bertahun-tahun menjadi momok.
Pada permukaan, kabar ini membawa harapan. Namun di bawahnya, publik masih menyimpan tanya: apakah sistem benar-benar stabil, atau kita hanya sedang berjalan di atas tali yang direntangkan di antara jurang ketimpangan distribusi pangan? Absurd sekali membayangkan ketahanan pangan yang digambarkan megah, tetapi sesungguhnya rapuh seperti bangunan kardus yang dipoles sebagai istana.
Dalam konferensi pers usai melepas penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Tanah Papua, Amran menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak berdiri sendiri. Ia menyebut peran TNI dan Polri sebagai garda pendukung distribusi pangan yang bekerja dari lapangan hingga titik-titik terpencil.
Amran menyampaikan apresiasi terbuka kepada seluruh jajaran aparat yang, menurutnya, bahu-membahu menjaga stabilitas harga beras. Kolaborasi ini dianggap meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini mengalami kesenjangan distribusi.
Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui skema kerja sama dengan TNI-Polri yang memastikan masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang seragam. Di Tanah Papua, harga eceran tertinggi (HET) dipatok sebesar Rp13.500 per kilogram atau Rp67.500 per karung lima kilogram.
Amran menegaskan bahwa kondisi deflasi beras ini baru pertama kali terjadi, sebuah fenomena yang menurutnya tak lepas dari penguatan cadangan pangan dan konsolidasi pasokan nasional. Pemerintah melihat capaian tersebut sebagai bukti keberhasilan program stabilisasi harga yang berjalan dalam beberapa bulan terakhir.
Pelepasan penyaluran beras SPHP ini digelar bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, serta Gubernur Papua Mathius Fakhiri. Acara tersebut juga ditandai pemberangkatan 25 truk pengangkut beras menuju enam kabupaten/kota.
Enam daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Pegunungan Bintang. Seluruh wilayah tersebut merupakan daerah dengan tingkat aksesibilitas logistik yang beragam, sehingga membutuhkan intervensi distribusi yang lebih terstruktur.
Secara total, target penyaluran beras SPHP di Tanah Papua mencapai 4.634 ton yang mencakup 42 kabupaten/kota di enam provinsi. Jumlah tersebut diproyeksikan dapat meredam gejolak harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat Papua menjelang akhir tahun.
“Namun di sisi lain, sejumlah ekonom menilai bahwa stabilitas beras bukan berarti stabilitas sistem secara keseluruhan. Ketergantungan pada intervensi jangka pendek tetap menyisakan celah untuk risiko harga di masa mendatang jika tidak diikuti peningkatan produksi dan infrastruktur pertanian. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan stok dan distribusi agar deflasi ini tidak menjadi euforia sesaat.”
Di titik inilah ketimpangan struktural dalam tata kelola pangan terlihat mencolok. Seperti sebuah panggung besar yang menampilkan keberhasilan, tetapi di balik tirai terdapat keruwetan logistik, ketidakmerataan distribusi, dan rantai pasok yang rentan terguncang. Sebuah kontras yang terasa seperti ironi berlapis: di satu sisi pangan stabil, di sisi lain fondasi distribusinya masih rapuh.
Meski demikian, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melihat distribusi beras SPHP sebagai langkah taktis yang harus dikawal ketat. Keberhasilan program ini bukan hanya tentang harga, tetapi soal memastikan akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Bulog menegaskan bahwa stok nasional dalam kondisi aman dan pengiriman ke Papua menjadi prioritas. Kebijakan ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pasokan pangan dari wilayah produksi menuju wilayah konsumsi tinggi.
Di Papua, beberapa perwakilan masyarakat menyambut baik stabilitas harga beras. Mereka menyatakan bahwa penyaluran SPHP sangat membantu di tengah biaya logistik yang biasanya membuat harga pangan melambung. Kepastian harga dianggap memberi ruang bernapas bagi rumah tangga berpendapatan rendah.
Namun sejumlah aktivis pangan mengingatkan agar narasi keberhasilan tidak menutupi tantangan penting lainnya, mulai dari ketergantungan terhadap pasokan luar daerah hingga minimnya investasi dalam produksi pangan lokal. Mereka menekankan bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari hulu ke hilir, bukan sekadar dikendalikan lewat operasi pasar.
Kritik ini menjadi penanda bahwa stabilitas pangan membutuhkan strategi jangka panjang. Subsidi dan intervensi sementara tak akan mampu menahan gejolak jika produksi dalam negeri tidak diperkuat secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, seluruh rangkaian kebijakan ini membuka ruang refleksi besar tentang arah pembangunan pangan nasional. Apakah bangsa ini sedang benar-benar memperkuat pondasinya, atau hanya sibuk menata ornamen agar tampak stabil di mata publik?
Jika problem struktural diabaikan, maka industri pangan akan seperti raksasa yang tampil tegap tetapi tulang-belulangnya rapuh oleh kelalaian. Semegah apa pun pencitraan keberhasilan, rakyat tidak bisa disandarkan pada sistem yang dibangun di atas ketidakpastian. Ketahanan pangan tidak boleh menjadi panggung sandiwara; ia harus menjadi jaminan hidup.
