Aspirasimediarakyat.com —Di negeri yang rakus akan vonis cepat namun pelit memahami kompleksitas kebijakan, publik kembali digiring pada dilema klasik: apakah keputusan publik yang salah arah otomatis setara dengan korupsi? Di tengah labirin hukum yang saling bertubrukan, kasus Ira Puspadewi dan Tom Lembong kembali menyeret pikiran masyarakat pada satu tanya yang menohok: bagaimana sebuah negara bisa menuntut pejabatnya agar berani mengambil risiko, sementara palu hakim setiap saat bisa jatuh atas kelalaian yang bahkan tidak mendatangkan keuntungan pribadi?
Vonis 4,5 tahun penjara bagi eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, serta vonis serupa untuk mantan Mendag Tom Lembong, menjadi babak panjang kontroversi kriminalisasi kebijakan. Kedua tokoh publik itu dinyatakan bersalah melakukan korupsi meski tidak menikmati keuntungan dari keputusan yang mereka ambil.
Majelis hakim menilai Ira Puspadewi menguntungkan PT Jembatan Nusantara dalam akuisisi PT JN oleh PT ASDP, sementara Tom Lembong dinilai menguntungkan pengusaha gula lewat kebijakan persetujuan impor GKM. Hakim menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara telah terpenuhi meski tidak ada aliran dana ke kantong pribadi terdakwa.
Dalam kasus Tom Lembong, majelis hakim menyebut impor Gula Kristal Mentah tidak melalui rapat koordinasi sebagaimana diamanatkan regulasi. Hal ini dianggap melanggar UU Perdagangan dan Permendag Nomor 117, sehingga unsur melawan hukum dinilai terpenuhi. Dari keputusan itu, negara disebut mengalami kerugian Rp194 miliar akibat harga pembelian GKP yang lebih mahal dari HPP petani.
Hakim Purwanto dalam sidang menegaskan bahwa keputusan itu tidak selaras dengan prosedur yang diatur. Namun, pernyataan krusial hakim lain bahwa Tom tidak menikmati hasil korupsi justru menambah ironi dalam perkara ini. Kalimat itu menjadi penanda betapa alur logika antara “kesalahan administratif” dan “korupsi” semakin kabur.
Sementara itu, dalam kasus berbeda, Ira Puspadewi dinyatakan melakukan kelalaian berat dalam proses akuisisi PT JN. Majelis hakim menilai tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,25 triliun dan menguntungkan pemilik PT JN. Meski demikian, hakim menyebut bahwa para terdakwa tidak menerima keuntungan finansial dari proses tersebut.
Hakim Nur Sari Baktiana menegaskan bahwa perkara Ira bukan tindakan korupsi murni, melainkan kelalaian fatal yang berdampak besar pada negara. Meski tak ada indikasi motif memperkaya diri, majelis hakim tetap memutuskan bahwa unsur pidana terpenuhi.
Namun narasi yudisial tidak berjalan mulus. Hakim Sunoto mengajukan dissenting opinion, menyatakan bahwa keputusan akuisisi itu adalah bagian dari business judgement rule—prinsip hukum yang mengakui adanya ruang risiko dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurutnya, tindakan Ira tidak seharusnya masuk dalam ranah pidana karena unsur tindak pidana tidak terpenuhi.
Ketika keputusan korporasi yang sah dinegosiasikan di bawah standar risiko bisnis justru digiring ke meja hijau, profesional terbaik akan ciut nyali untuk memimpin BUMN. Sunoto memperingatkan bahwa kriminalisasi kelalaian dapat menciptakan preseden buruk dan menghambat keberanian mengambil keputusan yang diperlukan untuk kompetisi global.
Negara yang menuntut pembangunan cepat ibarat raksasa bermata tiga: satu mata meminta percepatan, satu mata menghukum kesalahan prosedural, dan satu mata buta terhadap dilema etik yang menjerat pejabat publik. Ketika kebijakan berubah menjadi jerat, siapa lagi yang berani memimpin institusi besar?
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi dan abolisi kepada Tom dan Ira, sebuah sikap politik yang menegaskan bahwa negara mengakui kesenjangan antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Namun kebijakan ini sekaligus membuka perdebatan baru: sejauh mana intervensi presiden dapat menjadi “safety valve” di tengah ketidakpastian hukum?
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas memang secara tegas melindungi direksi dari pemidanaan jika keputusan bisnis yang mereka ambil menyebabkan kerugian, selama memenuhi empat syarat: tidak ada kepentingan pribadi, diambil dengan itikad baik, dilakukan hati-hati, dan diupayakan pencegahan kerugian.
Aan menegaskan, selama empat syarat itu terpenuhi, maka ketentuan KUHP maupun UU Tipikor tidak seharusnya menjerat keputusan bisnis tersebut. Pandangan ini memperkuat posisi bahwa perbedaan antara kelalaian prosedural dan tindak pidana harus dijaga ketat.
Namun, pandangan hukum tidak selalu sejalan dengan logika persidangan. Pada kedua kasus ini, majelis hakim mengambil jalan interpretasi yang memperluas konsep kerugian negara sebagai dasar pemidanaan. Hal ini membuat kontroversi meluas ke ranah publik.
Sejumlah analis menilai bahwa perdebatan mengenai batas antara kebijakan publik, keputusan bisnis, dan korupsi telah lama mengendap dalam hukum Indonesia. Namun dua vonis ini membuat endapan itu kembali terangkat ke permukaan dengan tekanan publik yang tinggi.
Dari sisi lain, masyarakat menilai bahwa negara harus menjaga kewibawaan hukum tanpa menciptakan ketakutan berlebihan terhadap pejabat yang bekerja untuk kepentingan publik. Ketika setiap kebijakan berpotensi menjadi ancaman pidana, roda birokrasi bisa mandek.
Komentar narasumber mempertegas kekhawatiran tersebut. Dosen hukum bisnis Universitas Airlangga, Yanuar Prasetyo, menegaskan dalam wawancara bahwa pengadilan seharusnya mampu membedakan antara niat jahat, kelalaian, dan risiko kebijakan. “Jika semuanya disamaratakan, yang rugi bukan hanya terdakwa, tapi negara secara keseluruhan,” ujarnya.
Perdebatan ini bukan hanya soal dua orang terpidana. Ini soal keberanian mengambil keputusan di Indonesia yang kini berada di persimpangan berbahaya: antara kerja cepat atau risiko kriminalisasi.
Sebuah bangsa yang menghukum pejabatnya karena keberanian mengambil risiko, tetapi memuja keputusan instan tanpa kajian mendalam, sedang memainkan permainan yang lebih berbahaya dari korupsi itu sendiri. Negara tidak boleh berubah menjadi algojo bagi kebijakan yang lahir dari itikad baik, karena bila itu terjadi, masa depan birokrasi hanya akan dipenuhi ketakutan, bukan keberanian.
