Aspirasimediarakyat.com — Pada suatu titik dalam perjalanan bangsa, manusia didorong untuk memahami bahwa kemajuan tak pernah lahir dari gedung megah atau mesin-mesin industri, melainkan dari ruang-ruang kelas sederhana tempat para pendidik menanamkan nalar, kesadaran, dan keberanian berpikir. Dalam ruang filsafat ini, ketidakadilan terhadap guru—yang seharusnya menjadi pilar moral bangsa—menjadi sebuah ironi berulang yang menguji seberapa jujur negara menepati janjinya kepada mereka yang mengajar dalam diam, namun menanggung beban perubahan sosial yang begitu ruwet.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam momentum Hari Guru Nasional 25 November menegaskan kembali posisi strategis profesi ini. Dalam keterangannya, ia menyebut Presiden Prabowo berkali-kali menempatkan guru sebagai “pilar pembangunan bangsa”, sehingga peningkatan kesejahteraan mereka menjadi agenda prioritas yang tak boleh ditunda.
Teddy menyampaikan apresiasi terbuka kepada seluruh guru di penjuru negeri—dari ruang kelas perkotaan hingga pelosok perbatasan. Ia menyebut guru sebagai sosok dengan dedikasi berlapis, yang tak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter generasi muda Indonesia.
Ia berharap rangkaian kebijakan pemerintah dapat memperkuat semangat juang para guru. “Semoga ikhtiar pemerintah ini dapat memperkuat perjuangan guru dalam mendidik generasi penerus bangsa,” ucapnya.
Setiap 25 November, Indonesia memang memperingati Hari Guru Nasional sekaligus HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Peringatan ini mengangkat kembali peran historis guru sejak masa kolonial, ketika guru menjadi kepanjangan tangan pergerakan nasional dengan menanamkan semangat kebangsaan kepada murid-muridnya.
Momentum ini juga menghidupkan kembali sejarah penetapan Hari Guru melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, yang menempatkan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks politik pendidikan modern, peringatan itu menjadi refleksi tahunan atas komitmen negara terhadap profesi yang kerap terpinggirkan secara ekonomi.
“Di tengah atmosfer penuh penghormatan itu, ratusan peserta upacara Hari Guru Nasional 2025 berdiri tegap mengikuti rangkaian acara yang berlangsung sejak pukul 07.30 WIB. Di hadapan mereka, Mendikdasmen Abdul Mu’ti dijadwalkan menyampaikan pidato strategis terkait arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah.”
Dalam naskah pidatonya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa fokus pemerintah tetap konsisten: memperkuat kualitas guru sebagai garda terdepan pendidikan nasional. Peningkatan kualitas itu ditempuh melalui program akademik, peningkatan kompetensi, hingga skema kesejahteraan.
Salah satu kebijakan utama adalah pemberian beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang sedang menempuh pendidikan S1 atau D-IV. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik bagi tenaga pendidik yang belum menyelesaikan studi.
Selain itu, pemerintah melanjutkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk 12.500 guru. Melalui skema ini, pengalaman mengajar diakui sebagai bagian pemenuhan syarat akademik sehingga proses penyelesaian studi menjadi lebih efisien dan terjangkau.
RPL digadang-gadang sebagai pintu akses yang lebih adil, terutama bagi guru di daerah tertinggal yang menghadapi keterbatasan waktu dan biaya dalam menyelesaikan pendidikan formal.
Meski negara menjanjikan program besar, masih banyak guru honorer bertahan dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sinilah jurang antara pidato dan kenyataan melebar, menghadirkan realitas keras bahwa sistem pendidikan kerap menjadikan guru tumbal kebijakan tanpa perlindungan memadai—sebuah ironi yang tak boleh dibiarkan berulang.
Pelatihan kompetensi juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan konseling bagi guru lintas bidang, peningkatan kompetensi guru BK, hingga pelatihan deep learning, coding, kecerdasan artifisial, dan kepemimpinan sekolah menjadi bagian dari kurikulum peningkatan kualitas.
Pemerintah mengakui bahwa kemampuan guru harus berkembang seiring tuntutan teknologi dan pembelajaran abad ke-21. Upaya ini diintegrasikan dengan berbagai pelatihan berbasis teknologi modern.
Dari sisi kesejahteraan, Abdul Mu’ti menegaskan adanya tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta per bulan untuk guru non-ASN, sementara guru ASN memperoleh tambahan satu kali gaji pokok sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdiannya.
Untuk guru honorer, pemerintah menyalurkan insentif Rp300 ribu per bulan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing, guna menghindari pemotongan oleh oknum perantara.
Seluruh tunjangan ini diklaim lebih transparan dan efisien, meski beberapa daerah masih menghadapi kendala realisasi akibat sistem administrasi dan verifikasi data.
Kebijakan-kebijakan itu diharapkan dapat memperbaiki ekosistem pendidikan, terutama di wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi. Pemerintah mengakui perlu adanya konsolidasi lintas kementerian agar program kesejahteraan guru tidak terhambat birokrasi dan tumpang tindih regulasi.
Namun, pertanyaan kritis tentang keberlanjutan program masih mengemuka: apakah negara benar-benar siap menjaga konsistensi anggaran pendidikan, ataukah nasib guru kembali akan digantung pada dinamika fiskal tahunan?
Menutup pidatonya, Abdul Mu’ti menyelipkan doa bagi para guru di seluruh Indonesia. Ia berharap dedikasi mereka terus mendapatkan perlindungan, dukungan, dan penghargaan yang layak dari negara dan masyarakat.
Pada akhirnya, peringatan Hari Guru Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat moral bahwa negara tak boleh menempatkan guru sebagai ornamen pidato, melainkan sebagai pusat kebijakan pendidikan. Sebab bila guru kembali terpinggirkan, maka bangsa kehilangan arah—sebuah kebangkrutan moral yang jauh lebih mengerikan dari sekadar masalah anggaran.
