Aspirasimediarakyat.com — Kasus pelaporan guru sekolah dasar Christiana Budiyati atau Bu Budi di Pamulang, Tangerang Selatan, atas dugaan kekerasan verbal terhadap muridnya menyingkap irisan rapuh antara perlindungan anak, otoritas pendidik, mekanisme hukum, dan persepsi publik, sekaligus memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa pendidikan yang bermula dari insiden kecil di ruang sekolah dapat berkembang menjadi persoalan hukum, sosial, dan etika yang kompleks, berlapis, serta menyentuh dimensi keadilan, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.
Peristiwa ini bermula pada kegiatan lomba sekolah pada Agustus 2025, ketika seorang murid meminta temannya untuk menggendong. Temannya tidak siap, kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh. Murid yang meminta digendong tidak menolong dan meninggalkan temannya, diikuti murid-murid lain yang juga tidak menunjukkan kepedulian. Anak yang terjatuh akhirnya ditolong oleh orangtua murid yang berada di lokasi.
Sebagai wali kelas, Bu Budi menyesalkan kejadian tersebut dan memberikan teguran serta nasihat kepada murid-muridnya. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab, kepedulian sosial, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter. Teguran itu disampaikan sebagai pembelajaran kolektif, bukan sebagai serangan personal terhadap satu murid tertentu.
Dalam petisi bertajuk Keadilan Untuk Seorang Guru yang beredar di platform daring, disebutkan bahwa tidak ada satu kata kasar pun yang terucap. Petisi tersebut menegaskan bahwa nasihat diberikan dalam konteks pendidikan karakter dan etika sosial, serta tidak ditujukan kepada individu secara personal, melainkan kepada seluruh kelas sebagai bentuk pembinaan bersama.
Petisi itu telah ditandatangani 16.773 orang hingga Selasa, 27 Januari 2026, menunjukkan adanya dukungan publik yang cukup luas terhadap posisi Bu Budi sebagai pendidik. Dukungan tersebut dibangun atas narasi bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi pedagogis guru dalam membentuk karakter siswa.
Namun, peristiwa tersebut dipersepsikan berbeda oleh salah satu murid yang merasa dimarahi di depan kelas. Mediasi secara kekeluargaan sempat dilakukan, tetapi pihak keluarga merasa tidak puas dan memilih memindahkan anaknya ke sekolah lain.
Persoalan kemudian berkembang ke ranah institusional dan hukum. Bu Budi dilaporkan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, serta Polres Tangerang Selatan dengan tuduhan melakukan kekerasan verbal terhadap murid.
Pihak sekolah hingga kini belum memberikan keterangan resmi. Seorang petugas keamanan sekolah, Yudi (bukan nama sebenarnya), menyampaikan bahwa manajemen sekolah memilih tidak berkomentar karena kasus masih dalam proses penanganan. “Manajemen belum mau memberikan keterangan apa pun terkait kasus yang sedang bergulir,” ujarnya di Pamulang.
Meski demikian, Yudi memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal dan tidak terdampak isu yang beredar di media sosial. Menurutnya, aktivitas sekolah berlangsung seperti biasa tanpa gangguan operasional maupun proses pembelajaran.
Dari sisi penegakan hukum, Kasi Humas Polres Tangerang Selatan IPDA Yudhi Susanto membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan verbal tersebut. Ia menegaskan bahwa perkara masih dalam tahap pengecekan dan pendalaman.
“Saya cek ulang ya, untuk didalami. Namanya proses lidik, sidik kan butuh waktu pembuktian alat bukti. Untuk mempersangkakan seseorang harus berdasarkan koridor dan aturan hukum yang jelas,” ujar Yudhi saat dikonfirmasi.
“Secara yuridis, perkara ini berada dalam irisan antara perlindungan anak, hukum pidana, dan etika profesi pendidik. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan mandat kuat terhadap pencegahan kekerasan fisik maupun psikis, sementara regulasi pendidikan nasional juga menempatkan guru sebagai pendidik yang memiliki otoritas pedagogis dalam pembinaan karakter.”
Masalahnya, batas antara teguran edukatif dan kekerasan verbal sering kali berada di wilayah abu-abu persepsi, sangat dipengaruhi konteks, cara penyampaian, serta pemaknaan subjektif penerima. Di sinilah hukum, etika pendidikan, dan psikologi anak saling berkelindan, menciptakan ruang tafsir yang rawan konflik.
Ketika ruang kelas berubah menjadi ruang laporan, dan ruang pembinaan karakter berubah menjadi ruang kriminalisasi, publik patut bertanya: apakah sistem hukum sedang melindungi anak, atau justru sedang kehilangan kepekaan terhadap fungsi pendidikan sebagai proses pembentukan nilai, empati, dan tanggung jawab sosial yang tak selalu steril dari teguran moral.
Fenomena ini mencerminkan krisis nalar sosial dalam membaca konflik pendidikan—ketika semua teguran dianggap kekerasan, dan semua otoritas moral dicurigai sebagai pelanggaran hukum, maka sekolah kehilangan daya didiknya, guru kehilangan wibawanya, dan pendidikan berubah menjadi ruang steril tanpa nilai, tanpa koreksi, tanpa keberanian membentuk karakter.
Ketidakadilan sosial selalu lahir saat empati publik digantikan oleh logika viral, dan akal sehat dikalahkan oleh persepsi sesaat yang memburu sensasi tanpa memahami konteks. Sistem yang membiarkan pendidik berdiri sendirian menghadapi tekanan hukum dan opini publik adalah cermin negara yang gagal melindungi fungsi pendidikan sebagai fondasi peradaban.
Di sisi lain, perlindungan anak tetap merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh dikompromikan. Setiap laporan harus diuji secara objektif, berbasis alat bukti, serta sesuai prosedur hukum, tanpa praduga bersalah, tanpa tekanan massa, dan tanpa penghakiman sosial.
Kasus Bu Budi kini menjadi ujian bagi keseimbangan antara keadilan hukum, perlindungan anak, dan perlindungan profesi guru. Negara dituntut hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai penata keadilan sosial yang mampu membedakan antara kekerasan dan pendidikan, antara pelanggaran dan pembinaan, antara kriminalisasi dan koreksi etik.
Perkara ini juga menegaskan pentingnya kejelasan regulasi turunan terkait batasan kekerasan verbal dalam konteks pendidikan, standar etik pedagogis, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata pada pemidanaan.
Ruang sekolah semestinya tetap menjadi ruang aman bagi anak, sekaligus ruang bermartabat bagi guru sebagai pendidik. Tanpa keseimbangan itu, sistem pendidikan hanya akan menjadi ladang konflik, ruang trauma, dan arena hukum yang menggerus esensi pembelajaran itu sendiri.
Kasus ini menjadi cermin sosial bahwa keadilan tidak cukup dibangun dengan laporan, tetapi harus ditopang oleh nalar, empati, hukum yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, agar pendidikan tetap menjadi ruang pembentukan manusia, bukan sekadar ruang prosedur dan sanksi.
