Aspirasimediarakyat.com — Langit ekonomi Indonesia kembali bergetar. Di tengah tumpukan utang dan kontroversi proyek ambisius, muncul kabar bahwa restrukturisasi utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) alias Whoosh akan berlangsung hingga 60 tahun. Sebuah keputusan yang di satu sisi terdengar sebagai napas panjang, namun di sisi lain terasa seperti belenggu baru yang diwariskan lintas generasi. Apakah ini langkah penyelamatan atau bentuk lain dari ketergantungan?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara menanggapi kabar kesepakatan restrukturisasi utang dengan Tiongkok tersebut. Ia menilai, jika memang sudah ada kesepakatan, hal itu bisa menjadi kabar baik bagi stabilitas proyek. Namun, yang membuat publik terhenyak adalah pengakuannya bahwa Kementerian Keuangan ternyata tidak dilibatkan sama sekali dalam negosiasi penting tersebut.
“Bagus, saya enggak ikut (negosiasi) kan. Tapi memang Kemenkeu enggak terlibat, berarti enggak diajak ke Cina,” ujar Purbaya, Kamis (23/10/2025). Ungkapan santai itu justru menyulut diskusi panas: bagaimana mungkin proyek sebesar Whoosh—yang didanai dengan utang negara dan berisiko fiskal tinggi—disepakati tanpa keterlibatan langsung dari Kementerian Keuangan?
Ia menambahkan, memang sejak awal Kemenkeu sebisa mungkin tidak ikut dalam restrukturisasi utang tersebut karena sifat proyek ini bersandar pada skema business to business (B2B). Namun publik menilai lain: setiap pinjaman luar negeri, terutama yang melibatkan BUMN dan potensi jaminan fiskal, tetap memiliki konsekuensi bagi keuangan negara.
Purbaya menekankan bahwa kesepakatan restrukturisasi tersebut tetap perlu dipantau secara transparan agar tidak menimbulkan beban fiskal baru di masa depan. Ia menyebut, pemerintah hanya sebatas memantau dan memastikan agar perpanjangan tenor hingga 60 tahun tidak menjadi “jebakan lunak” yang membuat Indonesia kehilangan kendali terhadap aset strategisnya.
Sementara itu, dari pihak pelaksana proyek, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengonfirmasi bahwa proses negosiasi dengan pihak Tiongkok masih terus berjalan. Ia menyebut tim negosiasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan Danantara akan segera berangkat kembali ke Tiongkok untuk membahas detail teknis restrukturisasi.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk membahas term dan pinjamannya,” ujar Dony, dikutip dari Antara. “Negosiasi mencakup jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan mata uang yang digunakan.”
Dalam pernyataannya, Dony juga menegaskan bahwa pembahasan ini turut dikoordinasikan dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tim gabungan, katanya, akan memastikan kesepakatan baru ini memberi ruang napas bagi konsorsium PT KCIC tanpa menimbulkan risiko fiskal tambahan.
“Namun, di sinilah letak paradoks yang mencolok. Di atas kertas, restrukturisasi 60 tahun bisa dianggap solusi jangka panjang. Tetapi di sisi lain, publik melihatnya sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab fiskal yang berpotensi membuat Indonesia terikat pada pinjaman lintas generasi. Sebuah proyek yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan kini berubah menjadi beban yang tak kunjung lunas.
Proyek yang dimaksudkan untuk mempercepat perjalanan Jakarta–Bandung kini justru memperlambat langkah bangsa dalam menata kemandirian ekonomi. Di balik kecepatan 350 km/jam itu tersimpan fakta bahwa Whoosh bukan hanya kereta, melainkan simbol utang yang terus menderu di rel panjang sejarah pembangunan yang belum tuntas.
Dony menjelaskan, utang yang direstrukturisasi merupakan pinjaman pembangunan akibat keterbatasan modal awal. Proyek ini membutuhkan suntikan dana besar sejak 2016, dan tanpa restrukturisasi, pembayaran bunga saja sudah menekan arus kas perusahaan pelaksana. Karena itu, negosiasi ulang menjadi keharusan, bukan pilihan.
Menurutnya, restrukturisasi tersebut meliputi tiga aspek penting: perpanjangan jangka waktu pinjaman, penyesuaian tingkat bunga, dan penetapan ulang mata uang pinjaman. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan beban pembayaran tahunan sekaligus memperbaiki arus keuangan konsorsium KCIC.
Dari sisi regulasi, langkah ini juga membuka pertanyaan baru. Apakah skema restrukturisasi 60 tahun itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri oleh BUMN? Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa setiap restrukturisasi pinjaman yang berpotensi berdampak fiskal wajib mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Jika benar Kemenkeu tidak terlibat langsung, muncul potensi pelanggaran administratif yang bisa berimplikasi pada audit lanjutan oleh BPK maupun BPKP. Apalagi, proyek ini sejak awal mendapat sorotan karena pembengkakan biaya dari Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun.
Di sisi politik, langkah restrukturisasi juga dinilai sebagai ujian bagi pemerintahan baru dalam menata warisan megaproyek era sebelumnya. Pemerintah harus menimbang antara menjaga hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan memastikan kepentingan nasional tetap berada di garis depan.
Di balik gemuruh rel baja yang membelah tanah Jawa, tersisa pertanyaan besar yang menggema di telinga rakyat: sampai kapan proyek ambisius ini akan terus membebani keuangan negara? Bila restrukturisasi 60 tahun ini dijalankan tanpa pengawasan yang kuat, maka generasi mendatanglah yang akan menanggung beban utang dari kereta yang bahkan mungkin tak lagi mereka naiki.
Tulisan ini menegaskan bahwa transparansi adalah harga mati. Pemerintah, konsorsium, dan semua pihak terkait wajib membuka seluruh detail restrukturisasi kepada publik. Sebab, di setiap pinjaman yang diambil atas nama pembangunan, tersimpan tanggung jawab kepada rakyat—bukan kepada kepentingan modal semata.
Publik kini menanti langkah konkret Kementerian Keuangan, BPK, dan Kementerian BUMN dalam memastikan setiap kesepakatan berjalan sesuai regulasi. Sebab dalam urusan sebesar Whoosh, diam bukan lagi pilihan, melainkan potensi keterlibatan.
