Aspirasimediarakyat.com — Mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah terekam kamera tersenyum tanpa sepatah kata pun saat ditanya soal nasib proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Momen yang tampak sederhana itu justru menyalakan bara pertanyaan publik: mengapa sosok yang dulu membanggakan proyek ini kini memilih diam, sementara beban utangnya kian menjerat keuangan negara?
Ketenangan Jokowi dalam acara Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10), berubah menjadi simbol paradoks—antara kebanggaan masa lalu dan masalah yang kini meledak di pangkuan bangsa. Di tengah tepuk tangan akademisi dan kamera wartawan, mantan presiden itu hanya menggumam pelan, “Hmmm,” sebelum tersenyum dan membalikkan badan. Sebuah gumaman yang terdengar ringan, tapi sarat makna: enggan menjawab atau memang tak ada lagi yang bisa dijelaskan.
Padahal, publik masih ingat jelas bagaimana Jokowi dulu memproklamasikan Whoosh sebagai tonggak sejarah transportasi modern Indonesia. Proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 itu dijanjikan membawa efisiensi waktu, menandai era baru transportasi hijau, dan memperkuat konektivitas antarkota besar. Kini, janji yang menggelegar itu justru berubah menjadi beban senilai Rp116 triliun—warisan utang yang menggantung di atas kepala PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BUMN lainnya.
Kunjungan Jokowi ke UGM awalnya tak terkait isu ekonomi. Ia hadir sebagai tamu kehormatan, bahkan sempat bercerita bahwa undangan datang langsung dari Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta. Namun satu pertanyaan sederhana dari wartawan — “Pak, terkait Whoosh sekarang tidak pakai APBN itu tanggapannya gimana, Pak?” — langsung membekukan suasana. Tak ada jawaban, hanya senyum. Dan dalam senyum itulah publik membaca keraguan, atau mungkin penyesalan.
Proyek Whoosh, yang kini dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), merupakan hasil konsorsium antara BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan perusahaan China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Konsorsium ini awalnya dirancang agar mandiri—tanpa jaminan APBN, tanpa subsidi negara. Namun di balik janji itu, realitas berbicara lain: utang 7,2 miliar dolar AS harus dibayar, sementara pemasukan belum cukup menutup bunga pinjaman dari China Development Bank.
Dalam laporan keuangan semester I 2025, PT KAI mencatat kerugian Rp951,48 miliar akibat proyek Whoosh. Angka itu belum termasuk kerugian konsorsium PSBI secara keseluruhan yang mencapai Rp1,625 triliun. Bagi Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, utang proyek ini sudah berubah menjadi “bom waktu”. Ia bahkan menyebut akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mencari jalan keluar. “Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini. Ini bom waktu,” ujarnya dalam rapat dengan DPR RI, Agustus lalu.
“Inilah wajah pembangunan yang dikebiri akal sehat. Di balik slogan Whoosh—Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat—rakyat justru melihat Warga Hanya Sibuk Hutang. Ratusan triliun lenyap demi proyek kebanggaan pejabat, tapi kereta itu hanya bisa dinikmati segelintir orang. Sementara rakyat kecil tetap menatap rel dari kejauhan, terhalang harga tiket dan janji efisiensi yang tak pernah terasa.”
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menegaskan sikap tegasnya: utang Whoosh tidak boleh ditutup menggunakan APBN. “Yang jelas, sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi KCIC kan di bawah Danantara, mereka punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri,” ujarnya saat media gathering di Bogor, Jumat (10/10). Menurutnya, Danantara sudah mengantongi dividen Rp80 triliun per tahun, sehingga tanggung jawab pembayaran utang harus ditanggung oleh korporasi, bukan rakyat.
Penolakan itu menjadi sinyal penting. Pemerintah tak ingin membuka kembali luka lama soal penyelamatan proyek gagal bayar dengan uang negara. Namun publik tetap cemas: bagaimana jika pemasukan Whoosh tak kunjung menutup utang? Siapa yang akhirnya akan menanggung beban? Apakah BUMN akan kembali disuntik modal, atau rakyat lagi yang harus berkorban lewat pajak dan inflasi?
Sejumlah pengamat menilai, diamnya Jokowi adalah bentuk tanggung jawab pasif. Ekonom dari UGM, Tony Prasetiantono, menyebut, “Kalau proyek ini gagal mandiri, konsekuensinya akan keuangan publik. Dan kalau presiden tidak bicara, publik kehilangan arah siapa yang harus dimintai tanggung jawab.” Pandangan itu menggambarkan keresahan akademis terhadap praktik pembangunan yang kurang transparan.
Dari sisi regulasi, proyek Whoosh masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. PSN seharusnya dibiayai secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek kelayakan finansial, dampak sosial, dan kemampuan pengembalian investasi. Namun, laporan Kementerian BUMN menunjukkan bahwa proyeksi return of investment proyek ini belum stabil bahkan dua tahun setelah beroperasi.
Kementerian Perhubungan bersama Kementerian BUMN kini mendorong KCIC mengoptimalkan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun Whoosh untuk menambah pendapatan non-tiket. Beberapa wilayah seperti Tegalluar, Padalarang, dan Halim disiapkan menjadi kawasan komersial terpadu. Namun hingga kini, progresnya belum signifikan.
Publik juga menyoroti fakta bahwa beban utang proyek Whoosh sebagian besar ditanggung oleh BUMN Indonesia, sementara porsi saham China tetap aman. Dari total 7,2 miliar dolar AS investasi, 75 persen dibiayai oleh pinjaman, dan 60 persen saham dimiliki konsorsium Indonesia. Artinya, tanggung jawab terbesar tetap di tangan bangsa sendiri, bukan mitra asing.
Kritik pun datang dari berbagai arah. Aktivis transportasi publik, Tigor Nainggolan, menyebut proyek ini sebagai “simbol kesombongan pembangunan”. Menurutnya, “Pemerintah terlalu cepat ingin modern tanpa menghitung kaki rakyat yang masih melangkah di lumpur.” Sebuah sindiran keras terhadap gaya pembangunan yang mementingkan citra, bukan kebutuhan dasar.
Namun tak sedikit pula yang menilai Whoosh harus dilihat dari kacamata optimistis. Beberapa analis transportasi menyebut proyek ini memiliki potensi jangka panjang untuk mengurangi beban lalu lintas di jalur Jakarta–Bandung, serta mempercepat integrasi kawasan metropolitan Jawa Barat.
Meski demikian, bayangan utang tetap menjadi momok. Tanpa strategi bisnis yang kuat, Whoosh bisa bernasib sama seperti proyek-proyek ambisius lain yang berakhir menjadi monumen gagal kebijakan. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema: menyelamatkan kebanggaan atau menyelamatkan neraca negara.
Kenyataan sekarang ini adalah antara gengsi dan logika. Ketika proyek sebesar Whoosh tak lagi berbicara tentang kecepatan, melainkan tentang beban, maka rakyat punya hak untuk bertanya: siapa sebenarnya yang naik kereta cepat ini? Para pejabat yang dulu berjanji, atau rakyat yang kini menanggung utangnya?
Senyum Jokowi hari itu mungkin tampak sederhana. Namun di balik gumaman “hmmm” yang menutup mulutnya, tersimpan kisah panjang tentang ambisi, utang, dan warisan kebijakan yang sedang menunggu jawaban. Sebab, dalam setiap senyum pemimpin yang enggan bicara, rakyat hanya bisa menebak—apakah itu tanda keyakinan, atau penyesalan yang tak sempat diucapkan.
