Aspirasimediarakyat.com — Di tengah ekspektasi publik terhadap arah baru pemerintahan Prabowo Subianto, satu nama justru menjadi sorotan tajam: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagi sebagian kalangan, kehadiran Gibran bukan simbol regenerasi politik, melainkan beban warisan kekuasaan yang menempel di tubuh pemerintahan baru. Kritik pun muncul dari berbagai arah, menyoroti legitimasi dan kapasitas politik sang putra sulung Presiden Joko Widodo itu.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai posisi Gibran dalam kabinet Prabowo berpotensi menjadi beban politik yang tidak ringan. Ia menyebut, secara objektif, Gibran belum memenuhi kualifikasi ideal untuk menduduki jabatan wakil presiden. “Pengalaman pemerintahannya minim, bahkan pendidikannya kini sedang dipertanyakan,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Menurut Muslim, baik dari sisi politik maupun administratif, Gibran belum menunjukkan kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi strategis di pemerintahan. Ia menyebutkan, jabatan wakil presiden membutuhkan kematangan politik, pengalaman manajerial, dan kejelasan visi kenegaraan — hal-hal yang belum tampak jelas dari sosok muda berusia 37 tahun itu.
“Sorotan terhadap Gibran kian tajam setelah isu keaslian ijazah SMA-nya kembali mencuat di media sosial. Sejumlah aktivis dan pegiat hukum menyoroti dugaan ketidakwajaran dokumen pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. Meski belum ada bukti hukum yang menguatkan, publik menilai sikap diam Gibran dan Istana justru memperbesar spekulasi.”
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa tidak dibuka saja ke publik? Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Muslim. Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
Dalam sistem demokrasi, lanjutnya, integritas pejabat publik memiliki bobot yang sama pentingnya dengan legalitas jabatan. Seorang pemimpin yang kehilangan kepercayaan publik akan kesulitan menegakkan otoritas, seberapa tinggi pun posisinya dalam struktur negara.
Muslim juga menilai sejak awal, pencalonan Gibran lebih merepresentasikan kompromi politik ketimbang kebutuhan fungsional pemerintahan. Ia menyebut, Gibran adalah simbol keberlanjutan kekuasaan Jokowi yang kini ikut membayangi kabinet Prabowo. “Ia bukan sekadar wakil presiden. Ia simbol kesinambungan kekuasaan Jokowi di era Prabowo. Dan itu bisa menimbulkan dilema loyalitas,” ujarnya.
Dari berbagai sumber internal pemerintahan, hubungan antara Prabowo dan Gibran disebut berjalan hati-hati dan kaku. Tak ada pertentangan terbuka, namun juga tidak tampak kedekatan layaknya pasangan pemimpin yang solid. Seorang pejabat senior bahkan menyebut, “Gibran lebih sering tampil di acara seremonial. Dalam keputusan strategis, ia jarang dilibatkan langsung.”
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa peran Gibran di pemerintahan masih sebatas simbol politik, bukan penggerak kebijakan. “Ia tidak memegang kendali apa pun, tapi kehadirannya menciptakan bayangan besar Jokowi di tubuh pemerintahan baru,” tutur Muslim.
“Secara historis, hubungan antara presiden dan wakil presiden kerap mencerminkan keseimbangan kekuasaan. Namun dalam duet Prabowo–Gibran, keseimbangan itu tampak rapuh. Gibran tidak lahir dari partai politik besar atau organisasi dengan basis ideologis kuat, melainkan dari jalur kekuasaan keluarga.”
“Ini membuatnya sulit membangun legitimasi politik sendiri,” jelas Muslim. Menurutnya, jika suatu saat arah politik Jokowi dan Prabowo tak lagi sejalan, Gibran bisa terjebak di tengah, menghadapi dilema antara loyalitas dan keberpihakan.
Pada titik inilah Muslim menyebut posisi Gibran sebagai “duri dalam daging” pemerintahan. Bukan karena niat buruk, melainkan karena posisinya yang serba tidak tegas — antara warisan lama dan kebutuhan arah baru.
Ia menambahkan, bila pemerintahan ingin menjaga kredibilitas, maka penyelesaian isu pendidikan Gibran harus dilakukan secara hukum yang adil dan terbuka. “Jangan biarkan kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau bersih, buktikan di depan publik,” tegasnya.
Muslim menekankan bahwa transparansi bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal keberlanjutan politik. Pemerintah yang abai terhadap kepercayaan publik akan mudah kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.
Meski begitu, sebagian analis menilai Prabowo sejauh ini masih menahan diri untuk tidak memperuncing situasi. Ia disebut lebih fokus pada konsolidasi awal kabinet ketimbang membuka potensi konflik internal di pucuk kekuasaan.
Namun, tekanan publik bisa menjadi faktor pembeda. Bila isu ijazah Gibran dan ketimpangan peran di Istana terus bergulir, Prabowo akan dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan simbol rekonsiliasi atau mengembalikan fungsi wakil presiden ke jalur yang semestinya.
Muslim Arbi menutup pandangannya dengan peringatan keras. “Pilihan Prabowo untuk mempertahankan atau membatasi ruang politik Gibran akan menentukan warna pemerintahan lima tahun ke depan. Kalau tidak hati-hati, Gibran bisa berubah dari simbol regenerasi menjadi bom waktu politik,” ujarnya.
Dan di tengah segala janji perubahan, publik tentu berharap duet Prabowo–Gibran tak berakhir sebagai drama kekuasaan lama dalam kemasan baru — sebab rakyat sudah terlalu lelah menjadi penonton yang membayar mahal setiap babaknya.
