Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga roda perekonomian di sejumlah wilayah Pulau Jawa, perhatian publik turut mengarah pada Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, setelah laporan harta kekayaannya menunjukkan lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memunculkan perdebatan tentang tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan perusahaan listrik milik negara tersebut.
Pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi keluhan luas masyarakat. Gangguan pasokan energi tidak hanya berdampak pada kenyamanan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi sektor usaha kecil, layanan digital, kegiatan pendidikan, hingga aktivitas industri yang bergantung pada kontinuitas pasokan listrik.
Di berbagai daerah, masyarakat mengeluhkan kerugian akibat terhentinya aktivitas produksi, terganggunya sistem komunikasi, serta kerusakan peralatan elektronik yang sensitif terhadap gangguan arus listrik. Situasi ini membuat publik menuntut penjelasan dan evaluasi yang lebih transparan dari perusahaan penyedia listrik nasional.
Di tengah polemik tersebut, sorotan kemudian mengarah kepada Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang kembali dipercaya memimpin perusahaan setelah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada Juni 2026. Keputusan tersebut datang bersamaan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap performa layanan kelistrikan nasional.
Darmawan sendiri pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama PLN pada Desember 2021 berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku pemegang saham. Selama masa kepemimpinannya, PLN mencatat sejumlah capaian, termasuk penguatan digitalisasi layanan, peningkatan rasio elektrifikasi, serta berbagai program transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Namun dalam sistem demokrasi modern, capaian perusahaan negara tidak hanya diukur dari indikator korporasi, melainkan juga dari persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Karena itu, setiap gangguan layanan berskala luas hampir selalu memunculkan tuntutan evaluasi terhadap manajemen perusahaan.
Sorotan publik semakin menguat setelah data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan peningkatan kekayaan Darmawan Prasodjo yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Di tengah lampu yang sempat redup di sebagian wilayah dan suara genset yang menggantikan dengung listrik negara, angka-angka dalam laporan kekayaan pejabat publik bergerak ke arah yang berbeda, menciptakan kontras yang memancing rasa ingin tahu masyarakat tentang bagaimana tata kelola, kinerja, dan akuntabilitas institusi strategis dijalankan di tengah tantangan pelayanan yang masih dirasakan warga.”
Berdasarkan laporan LHKPN periode 2025, total harta kekayaan Darmawan mencapai Rp110,07 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, kas, serta harta bergerak lainnya.
Komponen terbesar berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bantul, Klaten, dan Depok. Nilai keseluruhan aset properti tersebut mencapai lebih dari Rp45 miliar.
Selain itu, Darmawan juga melaporkan kepemilikan sejumlah kendaraan, antara lain Hyundai Ioniq tahun 2021, motor listrik United T1800, motor listrik Smoot Tempur, serta kendaraan premium Denza D9 tahun 2025 dengan total nilai sekitar Rp1,26 miliar.
Di luar aset fisik, laporan tersebut juga mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp20,58 miliar serta kas dan setara kas mencapai Rp42,97 miliar. Setelah dikurangi utang sebesar Rp625 juta, total kekayaannya tercatat sebesar Rp110,07 miliar.
Yang menarik perhatian publik bukan semata besarnya angka tersebut, melainkan laju pertumbuhannya. Pada laporan tahun 2021, total kekayaan Darmawan tercatat sekitar Rp30,15 miliar. Dua tahun kemudian meningkat menjadi Rp70,93 miliar, lalu kembali naik hingga melampaui Rp110 miliar pada laporan terbaru.
Secara hukum, peningkatan kekayaan pejabat publik yang dilaporkan melalui mekanisme LHKPN bukanlah pelanggaran. Sistem pelaporan kekayaan justru dirancang sebagai instrumen transparansi agar publik dapat mengetahui perkembangan aset penyelenggara negara secara terbuka.
Meski demikian, dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara, transparansi tidak berhenti pada pelaporan angka. Publik juga berhak mengetahui konteks, sumber pertumbuhan aset, serta hubungan antara kinerja institusi dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap pemimpin BUMN strategis semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan melalui laporan keuangan atau indikator korporasi, tetapi juga melalui pengalaman nyata sehari-hari, terutama pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar seperti listrik.
PLN sendiri memegang peran vital sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi nasional. Gangguan pasokan listrik dalam skala luas dapat menciptakan efek berantai terhadap produktivitas, investasi, pelayanan publik, dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, perdebatan mengenai pemadaman listrik dan sorotan terhadap kekayaan pejabat perusahaan negara sesungguhnya mencerminkan satu pesan yang sama: masyarakat menginginkan pelayanan publik yang semakin andal, transparansi yang semakin terbuka, serta akuntabilitas yang mampu menjawab setiap pertanyaan dengan data dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kepercayaan publik menjadi aset yang nilainya jauh melampaui angka dalam laporan keuangan maupun laporan kekayaan, sebab kepercayaan itulah yang menjadi sumber daya paling penting bagi keberlanjutan sebuah institusi yang melayani kepentingan jutaan rakyat Indonesia.
Editor: Kalturo
