Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Rencana pemerintah merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 untuk mengakomodasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt menjadi sinyal penting bahwa transisi energi Indonesia mulai bergerak memasuki fase yang lebih ambisius, bukan sekadar wacana pengurangan emisi, melainkan upaya membangun fondasi baru ketahanan energi nasional yang menuntut kesiapan regulasi, infrastruktur, tata ruang, investasi, dan kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan agenda keberlanjutan lingkungan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa program PLTS 100 GW tengah disiapkan secara serius melalui berbagai instrumen kebijakan. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah memasukkan program tersebut ke dalam dokumen RUPTL PLN sebagai peta jalan resmi pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, menjelaskan bahwa penyusunan strategi pengembangan PLTS 100 GW saat ini masih berlangsung, termasuk aspek regulasi yang menjadi fondasi pelaksanaannya.
“Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Harris.
Menurut Harris, sistem ketenagalistrikan Indonesia mengharuskan seluruh pembangkit yang akan terhubung ke jaringan listrik nasional atau grid masuk terlebih dahulu ke dalam perencanaan resmi yang tercantum dalam RUPTL. Karena itu, keberadaan PLTS 100 GW dalam dokumen tersebut menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
RUPTL selama ini dikenal sebagai “kitab arah” pembangunan sektor kelistrikan nasional. Dokumen tersebut menentukan proyek apa yang dibangun, kapan dibangun, di mana dibangun, dan bagaimana listrik yang dihasilkan akan disalurkan kepada masyarakat serta sektor industri.
Harris menegaskan bahwa revisi terhadap RUPTL bukan sesuatu yang dilarang oleh regulasi. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan energi nasional yang terus berubah mengikuti kondisi ekonomi, teknologi, maupun komitmen pengurangan emisi.
“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” kata Harris.
“Di balik angka 100 gigawatt yang terdengar megah, sesungguhnya tersimpan pekerjaan besar yang menyerupai pembangunan sebuah jalan raya energi baru dari nol, sebab pembangkit surya tidak hanya membutuhkan panel dan lahan, tetapi juga memerlukan jaringan transmisi, gardu induk, sistem penyimpanan energi, kepastian investasi, sinkronisasi regulasi, hingga kemampuan sistem kelistrikan nasional untuk menerima pasokan energi terbarukan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.”
Pemerintah mengakui bahwa koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dari proses tersebut. Komunikasi dengan PLN, sebagai operator utama sistem kelistrikan nasional, disebut telah berlangsung untuk memastikan integrasi proyek dapat dilakukan secara efektif.
“Oh, tentu,” ujar Harris saat ditanya mengenai komunikasi dengan PLN terkait rencana pengembangan PLTS 100 GW tersebut.
Langkah besar tersebut juga tidak berdiri sendiri. Pemerintah telah menyiapkan tahap awal pengembangan PLTS berkapasitas 17 GW sebagai bagian dari proyek jangka panjang menuju target 100 GW. Tahapan awal ini dipandang sebagai fondasi untuk menguji kesiapan sistem sebelum kapasitas yang lebih besar direalisasikan.
Dari sisi tata ruang, pemerintah mulai menyiapkan dukungan lahan dalam jumlah signifikan. Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung pembangunan PLTS tersebut.
Besarnya kebutuhan lahan menunjukkan bahwa transisi energi tidak lagi sekadar persoalan teknologi. Agenda ini telah memasuki wilayah kebijakan tata ruang, pengelolaan aset negara, kepastian hukum pertanahan, hingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Menteri ESDM Yuliot menjelaskan bahwa pemerintah juga telah memperhitungkan aspek infrastruktur pendukung. Jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN akan dihubungkan dengan pembangkit yang nantinya dibangun di kawasan yang telah disiapkan tersebut.
Menurut Yuliot, pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan kapasitas awal sebesar 17 GW sebelum bergerak menuju target yang lebih besar. Pendekatan bertahap dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan sekaligus mengukur efektivitas implementasi di lapangan.
Dari perspektif kebijakan energi, proyek ini memiliki arti strategis karena Indonesia selama bertahun-tahun masih bergantung pada pembangkit berbasis energi fosil, terutama batu bara. Ketergantungan tersebut membuat proses transisi menuju energi bersih sering berjalan lebih lambat dibanding target yang diharapkan.
Di sisi lain, berbagai kalangan menilai bahwa keberhasilan proyek PLTS 100 GW akan sangat bergantung pada kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan pemerintah. Investor membutuhkan jaminan bahwa arah pembangunan energi terbarukan tidak berubah mengikuti dinamika politik atau pergantian prioritas pembangunan.
Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan sistem kelistrikan nasional menyerap energi surya yang bersifat intermiten atau bergantung pada kondisi cuaca. Oleh sebab itu, pengembangan teknologi penyimpanan energi dan modernisasi jaringan listrik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proyek tersebut.
Agenda PLTS 100 GW pada hakikatnya bukan hanya tentang menambah kapasitas pembangkit atau mengejar target energi hijau, melainkan tentang bagaimana Indonesia membangun kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil yang kian terbatas, menciptakan ruang investasi baru, membuka lapangan kerja berbasis teknologi bersih, serta memastikan bahwa transformasi energi tidak berhenti sebagai slogan pembangunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang menghadirkan manfaat ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat secara luas dalam jangka panjang.
Editor: Kalturo
