Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Keputusan Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 bukan sekadar mengubah hitung-hitungan bisnis industri transportasi digital, melainkan mengguncang fondasi relasi antara platform, pekerja, dan negara—mendorong sebuah koreksi historis atas model ekonomi digital yang selama ini tumbuh pesat, tetapi kerap menyisakan pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kerja keras para pengemudi di jalanan.
Respons cepat datang dari GoTo melalui unit bisnis Gojek. Perusahaan teknologi raksasa itu langsung menyesuaikan kebijakan operasionalnya sebagai tindak lanjut atas regulasi baru pemerintah.
Direktur Utama GoTo, Hans Patuwo, secara terbuka mengakui bahwa kebijakan baru tersebut akan berdampak langsung pada struktur pendapatan perusahaan, khususnya dari layanan GoRide.
Dalam pernyataannya, Hans menegaskan bahwa 92 persen dari setiap perjalanan GoRide kini menjadi hak pengemudi, sementara perusahaan mengambil porsi delapan persen. Sebuah perubahan signifikan dari pola sebelumnya yang lama menjadi perdebatan.
Bagi perusahaan, ini jelas bukan langkah kecil. Margin bisnis tergerus. Namun bagi pekerja transportasi online, keputusan itu terasa seperti udara segar setelah bertahun-tahun tuntutan mengenai keadilan pembagian hasil menggantung di ruang publik.
Di titik itu, negara tampil bukan sebagai penonton, melainkan regulator aktif yang memaksa pasar melakukan koreksi etik terhadap relasi kerja dalam ekonomi digital.
Selama bertahun-tahun, industri ride-hailing tumbuh dengan narasi inovasi, efisiensi, dan kemudahan. Tetapi di balik aplikasi yang serba instan, ada ribuan pengemudi yang bekerja dalam tekanan target, risiko jalanan, dan ketidakpastian pendapatan.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mencoba menjawab kegelisahan itu. Regulasi tersebut dirancang sebagai payung hukum perlindungan pekerja transportasi online—kelompok yang selama ini berada di area abu-abu antara mitra dan pekerja.
Hans menyebut penyesuaian ini sebagai “investasi jangka panjang.” Kalimat itu menarik, karena menunjukkan bahwa perlindungan pekerja kini mulai dilihat bukan sebagai biaya tambahan, melainkan fondasi keberlanjutan bisnis.
Langkah kedua yang diumumkan Gojek adalah penghentian skema langganan Gojek Hemat, program yang sebelumnya diuji coba sejak November 2025 dan diperluas secara nasional pada Februari 2026.
Evaluasi internal perusahaan menyebut skema tersebut belum menciptakan keseimbangan ideal bagi kesejahteraan mitra. Karena itu, layanan GoRide Hemat akan diselaraskan dengan pola pembagian hasil baru.
Pesan yang ingin dibangun perusahaan cukup jelas: tidak boleh ada model bisnis yang bertumbuh dengan mengorbankan fondasi kesejahteraan mitra.
Di sisi lain, Gojek juga menegaskan tidak akan menaikkan tarif GoRide reguler untuk konsumen. Strategi ini penting agar permintaan tetap stabil dan order pengemudi tidak terganggu.
Keputusan menahan harga konsumen memperlihatkan dilema klasik ekonomi digital: menjaga loyalitas pengguna sambil memperbaiki distribusi nilai bagi pekerja.
Hans juga memastikan berbagai program kesejahteraan tetap berjalan, mulai dari Bonus Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, layanan ambulans, hingga bursa kerja mitra.
Tak hanya itu, tujuh program tambahan yang diluncurkan pada awal Mei disebut akan terus dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup pengemudi dan keluarganya.
Pernyataan itu penting karena isu transportasi online tak pernah berhenti pada soal tarif. Ia menyentuh jaminan sosial, perlindungan kerja, hingga martabat profesi yang selama ini kerap dipandang sebelah mata.
Sebagai bagian dari strategi adaptasi, GoTo juga akan mengoptimalkan lini bisnis lain seperti logistik, layanan pengantaran, finansial digital, dan berbagai layanan berbasis ekosistem lainnya.
“Di sinilah kekuatan konglomerasi digital diuji: apakah perusahaan mampu tetap tumbuh tanpa lagi menggantungkan keuntungan besar dari potongan pengemudi.”
Untuk sementara, Hans menyebut kinerja kuartal II 2026 masih aman. Namun ia mengakui evaluasi terus berjalan karena dampak kebijakan baru belum sepenuhnya terbaca dalam hitungan bisnis.
Sikap hati-hati itu wajar. Dunia usaha selalu mengukur risiko, sementara pemerintah kini mengukur keadilan. Di antara keduanya, pengemudi online menjadi titik temu yang selama ini paling rentan.
Pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh 2026 menjadi titik tekan politik yang tak bisa diabaikan. Saat itu ia secara terbuka menyoroti potongan aplikator sebesar 20 persen sebagai angka yang dianggap terlalu besar.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika panggung. Kini ia menjelma kebijakan konkret yang memaksa industri melakukan penyesuaian struktural.
Transformasi ini memperlihatkan satu hal penting: ekonomi digital tidak boleh tumbuh seperti gedung tinggi tanpa fondasi keadilan. Teknologi memang bergerak cepat, tetapi perlindungan manusia tidak boleh tertinggal.
Bagi jutaan pengemudi, regulasi ini mungkin bukan jawaban atas semua persoalan. Namun ia adalah penanda bahwa suara mereka akhirnya sampai ke ruang pengambil keputusan.
Dan bagi publik, perubahan ini menjadi pengingat bahwa inovasi yang sehat bukan hanya soal aplikasi yang canggih, melainkan tentang bagaimana sistem ekonomi menghargai manusia yang membuat teknologi itu hidup—mereka yang setiap hari menyalakan mesin, menembus hujan, menghadapi kemacetan, dan mengantar peradaban digital sampai ke depan pintu rumah masyarakat.
Editor: Kalturo
