Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memperluas cakrawala pembiayaan pembangunan kembali ditegaskan melalui langkah langsung Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., yang menghadiri Sarasehan Nasional tentang obligasi daerah di Palembang, sebuah forum strategis yang tidak sekadar membahas instrumen keuangan, tetapi juga membuka jalan baru bagi daerah untuk membangun lebih mandiri, lebih progresif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kehadiran Bupati Askolani dalam forum nasional tersebut menjadi penanda bahwa Banyuasin tidak ingin tertinggal dalam membaca arah perubahan kebijakan pembiayaan pembangunan di tingkat nasional.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah memang dituntut tidak hanya bergantung pada pola pendanaan konvensional yang selama ini banyak bertumpu pada transfer pusat.
Karena itu, keikutsertaan Bupati Askolani dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” menjadi langkah penting untuk memperkuat perspektif Banyuasin dalam menghadapi tantangan fiskal masa depan.
Kegiatan yang berlangsung di Aston Palembang Hotel & Conference Center, Selasa (19/05/2026), itu mempertemukan sejumlah kepala daerah, anggota DPR RI, kementerian, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, serta pelaku pasar modal.
Namun bagi Banyuasin, forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang belajar dan konsolidasi gagasan agar pembangunan daerah dapat terus bergerak lebih cepat.
Bupati Askolani hadir didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN.Eng., menandakan bahwa isu pembiayaan pembangunan dipandang sebagai agenda strategis daerah secara kelembagaan.
“Langkah itu sekaligus memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mencari berbagai alternatif pembiayaan yang sehat, terukur, dan berkelanjutan.”
Dalam banyak kesempatan, Askolani memang dikenal mendorong percepatan pembangunan Banyuasin melalui berbagai inovasi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan infrastruktur dasar masyarakat.
Karena itu, wacana obligasi daerah dinilai relevan untuk dipelajari sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung percepatan target-target pembangunan tersebut.
Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, dalam forum itu menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah kerap menjadi hambatan utama realisasi program pembangunan.
“RPJMD sudah kita sepakati sebagai janji kampanye setiap kepala daerah terpilih, tentu rakyat menunggu realisasinya. Kenyataannya, kemampuan pembiayaan daerah masih sangat terbatas,” ujar Herman Deru.
Pernyataan itu selaras dengan tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah, termasuk Banyuasin, yang terus dituntut menjawab kebutuhan masyarakat dengan ruang fiskal yang terbatas.
Dalam konteks itu, kehadiran Askolani menjadi penting, sebab seorang kepala daerah dituntut tidak hanya menjalankan anggaran, tetapi juga membaca peluang-peluang baru untuk memperkuat kapasitas pembangunan.
Obligasi daerah sendiri dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Bagi Banyuasin, peluang seperti ini tentu relevan, mengingat kebutuhan pembangunan wilayah yang luas membutuhkan strategi pembiayaan yang adaptif dan inovatif.
Turut mendampingi Bupati Banyuasin dalam kegiatan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Aminuddin, S.Pd., S.IP., M.M., Kepala Bappeda dan Litbang Dr. dr. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua., Kepala BKPSDM Ir. Izro Maita, M.Si., serta Plt. Kepala Diskominfo-SP Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Kehadiran jajaran lengkap itu memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak datang hanya untuk mendengar, melainkan untuk menyerap gagasan secara menyeluruh agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di daerah.
Bagi masyarakat Banyuasin, langkah Bupati Askolani menghadiri forum seperti ini sesungguhnya membawa pesan penting: pembangunan tidak hanya dibangun dengan beton dan aspal, tetapi juga dengan keberanian kepala daerah membaca masa depan. Saat kebutuhan rakyat terus bertambah dan tantangan fiskal makin kompleks, keberanian mencari solusi baru seperti obligasi daerah menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan—agar janji pembangunan tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar hadir dalam bentuk jalan yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, dan kesejahteraan yang lebih terasa.
Editor: Kalturo
———————————————————————————
