Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Di tengah dinamika ekonomi global yang berlapis ketidakpastian, pemerintah mencatat pertumbuhan kredit perbankan nasional mencapai 10,42 persen secara tahunan hingga Maret 2026, sebuah angka yang tampak menjanjikan di permukaan, namun sekaligus menyimpan ironi struktural karena laju pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah justru masih tertahan dalam tekanan, memperlihatkan celah serius dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan yang merata dan berkeadilan.
Kinerja intermediasi perbankan yang relatif solid ini dipaparkan sebagai indikator bahwa fungsi penyaluran dana dari sektor keuangan ke sektor riil masih berjalan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menilai pertumbuhan ini mencerminkan daya tahan sistem keuangan di tengah tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat peran sektor keuangan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa penguatan intermediasi menjadi kunci dalam menjaga momentum pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, di balik angka pertumbuhan agregat tersebut, terdapat dinamika yang tidak sepenuhnya seimbang. Struktur kredit menunjukkan bahwa pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh segmen korporasi, komersial, dan konsumer, sementara sektor UMKM masih menghadapi kontraksi terbatas yang patut menjadi perhatian serius.
Data menunjukkan kredit korporasi tumbuh 14,29 persen, kredit konsumer 13,97 persen, dan kredit komersial 11,11 persen. Sebaliknya, kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,57 persen, menggambarkan bahwa sektor yang selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapatkan akses pembiayaan yang optimal.
“Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan inklusi keuangan yang selama ini digaungkan. Di satu sisi, sistem perbankan menunjukkan likuiditas dan ekspansi yang cukup agresif, tetapi di sisi lain, kelompok usaha kecil masih bergulat dengan keterbatasan akses dan risiko pembiayaan.”
Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga triwulan I 2026, baki debet KUR tercatat sebesar Rp 522 triliun dengan pertumbuhan tipis 0,21 persen secara tahunan, menunjukkan adanya stagnasi yang tidak bisa diabaikan.
Selain KUR, pemerintah juga mendorong implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang sejak Oktober 2025 telah mencatat baki debet sebesar Rp 15,76 triliun. Program ini diarahkan untuk mendukung penyediaan hunian layak sekaligus menggerakkan sektor konstruksi dan turunannya.
Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang mencakup KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, serta Kredit Industri Padat Karya mencatat pertumbuhan sebesar 3,23 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan adanya upaya ekspansi, meskipun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembiayaan yang luas.
Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026. Sementara itu, NPL KUR tercatat 2,16 persen pada Januari 2026, yang masih berada dalam batas relatif terkendali.
Pemerintah menilai bahwa skema penjaminan memainkan peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan KUR. Dengan cakupan penjaminan mencapai 70 persen, risiko kredit dapat ditekan sehingga perbankan tetap memiliki ruang untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif.
Indikator penjaminan menunjukkan rasio klaim sebesar 62,8 persen, non-performing guarantee (NPG) 2,8 persen, dan recovery rate 27,8 persen. Data ini menggambarkan bahwa sistem penjaminan masih bekerja, meskipun terdapat tekanan yang perlu diantisipasi.
Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan KUR pascabencana melalui regulasi terbaru yang memberikan relaksasi bagi debitur terdampak. Kebijakan ini mencakup perpanjangan tenor, masa tenggang, serta subsidi bunga tambahan yang menurunkan suku bunga efektif menjadi nol persen pada 2026.
Langkah ini menjadi bentuk intervensi negara dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di wilayah terdampak bencana, sekaligus memastikan bahwa guncangan eksternal tidak sepenuhnya memutus rantai produksi dan distribusi ekonomi lokal.
Penyaluran KUR di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur hingga triwulan I 2026. Angka ini relatif stabil dibandingkan periode sebelum bencana, menunjukkan adanya daya tahan tertentu.
Meski demikian, stabilitas tersebut tidak serta-merta mencerminkan pemulihan penuh. Tantangan struktural seperti keterbatasan akses pasar, teknologi, dan pendampingan usaha masih menjadi bayang-bayang yang menghambat akselerasi UMKM.
Pemerintah juga mengarahkan pembiayaan KUR untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.
Dalam kerangka kebijakan makro, penguatan pembiayaan ini berjalan beriringan dengan kebijakan fiskal yang bertujuan menjaga konsumsi domestik. Sinergi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
Namun demikian, pertumbuhan kredit yang impresif tanpa distribusi yang merata berpotensi menjadi ilusi statistik yang menenangkan di permukaan, tetapi rapuh di fondasi. Ketimpangan akses pembiayaan dapat memperlebar jurang antara pelaku usaha besar dan kecil.
Di tengah realitas tersebut, penguatan sektor keuangan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan angka kredit, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu menjangkau mereka yang selama ini berada di pinggiran, memastikan bahwa setiap rupiah yang mengalir dari perbankan benar-benar menjadi bahan bakar bagi produktivitas, bukan sekadar angka dalam laporan, sehingga ekonomi tidak tumbuh sebagai menara gading yang megah namun jauh dari denyut kebutuhan rakyat.
