Aspirasimediarakyat.com, OKU Timur — Dugaan praktik gratifikasi dan penjualan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, mencuat sebagai sinyal keras bahwa program bantuan pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan petani justru berpotensi berubah menjadi ladang kepentingan tersembunyi, memperlihatkan retakan serius pada integritas tata kelola distribusi bantuan negara yang selama ini diklaim berpihak pada produktivitas dan kemandirian sektor pangan.
Isu ini menyeret nama Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat berinisial (R), serta salah satu kelompok Brigade Pangan penerima bantuan pemerintah, yakni Talang Lonok Jaya, yang diduga terlibat dalam praktik yang menyimpang dari tujuan awal program.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa (R) mengaku pernah menerima uang sebesar Rp10 juta dari Ketua Kelompok Brigade Pangan Talang Lonok Jaya berinisial (H), yang disebut sebagai bentuk “tanda terima kasih” atas bantuan dalam memperoleh alsintan.
Pemberian tersebut menjadi titik awal munculnya kecurigaan publik, terutama karena relasi antara pemberi dan penerima berada dalam konteks program bantuan pemerintah yang seharusnya steril dari praktik transaksional.
Dalam keterangannya, (R) menyatakan bahwa dirinya sempat mempertanyakan maksud pemberian uang tersebut dan mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan di baliknya.
“Saya tanya uang apa ini, katanya uang terima kasih. Saya sudah bilang, kalau nanti bermasalah saya tidak mau,” ujarnya, menegaskan adanya kekhawatiran terhadap implikasi hukum dari transaksi tersebut.
Namun, pengakuan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lebih luas mengenai standar etika dan prosedur dalam penyaluran bantuan alsintan di tingkat lapangan, yang seharusnya mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, praktik pemberian uang kepada pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dalam proses distribusi bantuan berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi, yang wajib dilaporkan dan diawasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih jauh, (R) justru mengarahkan perhatian pada dugaan yang lebih serius, yakni adanya praktik penjualan alsintan bantuan pemerintah oleh kelompok penerima.
Ia menyebutkan bahwa terdapat informasi mengenai penjualan combine harvester dan traktor yang diterima kelompok Talang Lonok Jaya, dengan nilai transaksi yang disebut mencapai Rp250 juta di wilayah Desa Rasuan Baru.
“Saya minta kalian selidiki. Informasinya alsintan itu dijual. Kalau benar, ini sangat disayangkan karena bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan kelompok tani,” tegasnya.
Dugaan ini menjadi sorotan karena menyangkut aset negara yang diberikan secara cuma-cuma untuk mendukung produktivitas pertanian, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan pihak tertentu.
Di wilayah Desa Kerta Mulya, Kecamatan Madang Suku I, tercatat terdapat tiga kelompok Brigade Pangan yang menerima program cetak sawah rakyat, yakni Talang Lonok Jaya, Jambak Jaya, dan Liyang Pat Jaya.
Ketiga kelompok tersebut memperoleh bantuan alsintan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pertanian, yang menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan.
Namun, munculnya dugaan penjualan alsintan justru menimbulkan ironi, di mana program yang dirancang untuk memperkuat petani berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Pernyataan (R) yang menyebut dirinya hanya menerima Rp10 juta juga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya aliran dana yang lebih besar kepada pihak lain yang belum terungkap.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya berhenti pada satu individu, tetapi berpotensi melibatkan jaringan yang lebih luas dalam proses distribusi dan pemanfaatan bantuan.
Dalam perspektif hukum, jika dugaan tersebut terbukti, maka praktik penjualan aset bantuan pemerintah dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau penggelapan aset negara, yang memiliki konsekuensi pidana serius.
Sementara itu, pemberian uang dalam konteks hubungan kerja atau kewenangan dapat masuk dalam kategori gratifikasi yang harus dilaporkan kepada lembaga berwenang untuk menghindari konflik kepentingan.
Hingga saat ini, belum terdapat klarifikasi resmi dari Ketua Kelompok Talang Lonok Jaya (H) maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut.
“Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat kebutuhan akan investigasi yang lebih mendalam oleh aparat penegak hukum serta lembaga pengawas internal pemerintah. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari integritas dalam proses distribusi dan pemanfaatannya di tingkat akar rumput.”
Lebih dari sekadar dugaan pelanggaran, peristiwa ini mencerminkan tantangan struktural dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan.
Kepercayaan publik terhadap program bantuan pertanian sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta keberanian aparat untuk menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa pandang bulu.
Sorotan terhadap kasus ini tidak semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa sistem yang ada mampu melindungi kepentingan petani sebagai penerima manfaat utama.
Jika dugaan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka bukan hanya aset negara yang berpotensi hilang, tetapi juga harapan petani terhadap kehadiran negara dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka.
Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan publik dan keterbukaan informasi menjadi elemen penting untuk mencegah praktik serupa terulang, sekaligus memastikan bahwa program pertanian benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan justru berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan di balik layar kekuasaan.
