Aspirasimediarakyat.com — Kerusuhan yang membakar Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, menjadi potret buram betapa rapuhnya fondasi keadilan di negeri ini. Insiden bernada rasialis di sebuah sekolah menengah telah menyulut amarah, berujung pada pembakaran, penyerangan aparat, hingga hancurnya puluhan fasilitas publik. Namun, luka sesungguhnya tidak hanya terletak pada kerusakan fisik, melainkan pada ketidakadilan struktural yang terus dipelihara, sementara garong berdasi di Jakarta tenang menghitung laba dari kursi empuk kekuasaan.
Tokoh adat Yalimo, Musa Yare, mencoba menenangkan suasana. Ia menyerukan persatuan, meminta warga menahan diri, dan mengajak semua pihak kembali pada jalan damai. Seruannya terdengar bijak, namun realitas di lapangan berkata lain: amarah rakyat telah meledak, api ketidakpuasan membara, dan negara tampak gagap menanganinya.
Kerusuhan di Distrik Elelim bukanlah ledakan tanpa sebab. Dari ruang kelas SMA Negeri 1 Yalimo, sebuah ucapan rasialis menyebar cepat lewat gawai para pelajar, menyulut bara diskriminasi yang menumpuk. Pada keesokan harinya, perkelahian pecah, guru gagal menengahi, aparat TNI dan Polri turun tangan, tapi justru menjadi sasaran. Situasi berbalik, massa kian banyak, dan dalam hitungan jam, kota kecil itu terbakar amarah.
Puluhan kios, rumah, asrama polisi, hingga mes perwira ludes dilalap api. Aset negara yang dibangun dari keringat rakyat seakan tak berarti di mata massa yang kecewa. Apa yang bisa diharapkan ketika negara sendiri kerap membiarkan para maling kelas kakap menjarah anggaran, sementara luka diskriminasi di akar rumput dibiarkan bernanah?
Tiga warga sipil dilarikan ke rumah sakit akibat luka, lima aparat keamanan terkapar dihantam batu dan panah. Mobil polisi dirusak, tiga belas sepeda motor dibakar. Situasi yang mencekam ini menyingkap ironi pahit: negara bisa begitu garang kepada rakyat kecil, namun begitu lembek terhadap setan keparat yang merampok uang negara lewat proyek dan anggaran siluman.
“Kerusuhan Yalimo sesungguhnya menelanjangi wajah ketidakadilan yang lebih besar. Bagaimana mungkin rakyat percaya pada hukum, bila hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Para elit pemodal yang menguras APBN bebas menikmati hidup mewah, sementara rakyat Papua dibakar diskriminasi, dipaksa hidup dalam lingkaran kekerasan, dan dikorbankan atas nama stabilitas semu.”
Musa Yare berharap perdamaian dikedepankan, dialog dibangun. Tetapi selama akar permasalahan tak disentuh—selama lintah penghisap darah rakyat terus dibiarkan menghisap dana sosial, dana pembangunan, bahkan dana pendidikan—perdamaian hanya akan jadi ilusi. Api ketidakadilan akan terus menyala, siap membakar kapan saja.
Negara tidak boleh sekadar jadi pemadam kebakaran yang terlambat datang setelah semuanya hancur. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pelayan oligarki. Jika aparat hanya diturunkan untuk meredam amarah rakyat tanpa pernah menyentuh akarnya, maka Yalimo hari ini bisa menjelma jadi bara di banyak wilayah lain besok.
Kerusuhan di Yalimo juga menjadi tamparan keras bagi para penguasa yang gemar bermain dengan kata-kata manis di parlemen. Mereka berdiri di mimbar, berbicara soal keadilan, namun di balik meja rapat mereka meneken anggaran yang disunat habis-habisan oleh garong berdasi. Bukankah ini bentuk pengkhianatan terbesar?
Saat rakyat Papua sibuk mengubur reruntuhan kios, anak-anak mereka harus belajar di sekolah yang retak, sementara di ibu kota para maling kelas kakap menenggak anggur mahal, memamerkan jam tangan miliaran, dan menyembunyikan harta haram di rekening gelap. Kontras ini begitu menyakitkan, seolah negeri ini memang diciptakan untuk memanjakan setan keparat dan menelantarkan orang kecil.
Insiden rasialis di SMA Yalimo hanyalah pemicu. Akar persoalannya jauh lebih dalam: diskriminasi, ketidakadilan, dan kegagalan negara memberi rasa aman. Di atas semua itu, keberadaan kelompok kriminal berdasi yang terus menjarah uang rakyat semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan.
“Mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan mungkin merasa jauh dari kobaran api Yalimo. Namun, mereka lupa, ketidakadilan selalu mencari jalan untuk meledak. Rakyat yang lapar, terhina, dan kehilangan kepercayaan tak akan selamanya diam.”
Apa artinya pernyataan “Papua damai” bila di saat bersamaan dana otonomi khusus disunat, diselewengkan, dan dikaplok maling berdasi? Apa artinya pembangunan bila fasilitas umum dibangun dengan kualitas murahan karena uangnya sudah digerogoti lintah-lintah rakus sebelum sampai ke lapangan?
Kerusuhan Yalimo adalah alarm keras. Negara tak bisa menutup telinga dan pura-pura sibuk dengan proyek mercusuar, sementara darah rakyat terus ditumpahkan. Jangan tunggu bara ini menjalar lebih luas, sebab ketika kepercayaan hancur, tak ada lagi yang bisa menyelamatkan republik ini dari amarah rakyatnya sendiri.
Sudah saatnya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Bila aparat begitu cepat memburu rakyat kecil yang marah, maka seharusnya mereka lebih cepat lagi menangkap garong berdasi yang menjarah triliunan rupiah. Jika tidak, rakyat akan terus melihat hukum hanya sebagai alat bagi kaum elit untuk melanggengkan kuasanya.
Di ujung tragedi Yalimo, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah negara berpihak pada rakyat atau pada kelompok kriminal berdasi? Apakah hukum hanya alat represi, ataukah benar-benar menjadi penjamin keadilan sosial?
Berita ini menegaskan, luka Yalimo bukan sekadar bentrokan pelajar, bukan sekadar amarah sesaat. Luka ini adalah hasil dari akumulasi pengkhianatan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dipelihara negara. Dan bila para maling kelas kakap terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat bila api amarah akan terus menyala.
