Aspirasimediarakyat.com — Sorotan terhadap pengadaan puluhan ribu motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka sebagai isu publik yang memantik pertanyaan mendasar tentang rasionalitas kebijakan, akuntabilitas anggaran, serta konsistensi prioritas negara dalam menjawab kebutuhan gizi masyarakat, terutama saat kebijakan teknis yang diambil justru memunculkan persepsi ketidakseimbangan antara urgensi lapangan dan besarnya alokasi dana yang digunakan.
Polemik ini berkembang bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh informasi mengenai pengadaan 21.800 unit motor listrik yang dikaitkan dengan operasional distribusi program MBG. Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar mendesak atau justru menjadi kebijakan tambahan yang belum sepenuhnya terukur dari sisi kebutuhan riil di lapangan.
Suara dari parlemen turut mempertegas urgensi klarifikasi. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menekankan bahwa keterbukaan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi kunci untuk meredam simpang siur yang berkembang di ruang publik dan media sosial.
Ia menyatakan bahwa penjelasan resmi diperlukan agar masyarakat memahami secara utuh latar belakang kebijakan tersebut, termasuk urgensi penggunaan motor listrik dalam distribusi gizi ke berbagai daerah yang memiliki karakter geografis berbeda-beda.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa transparansi bukan hanya menyangkut angka, tetapi juga mencakup logika kebijakan yang melandasi pengambilan keputusan. Publik, menurutnya, berhak mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan, siapa yang terlibat, serta bagaimana mekanisme distribusi dan penggunaannya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi DPR sebagai lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Dalam konteks ini, Komisi IX DPR RI bahkan membuka peluang untuk memanggil pihak BGN guna memberikan penjelasan resmi. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pengawasan yang sah dan penting untuk menjaga kredibilitas program prioritas pemerintah.
Ketiadaan penjelasan yang komprehensif, menurut Neng Eem, berpotensi memicu spekulasi yang lebih luas dan merusak kepercayaan publik terhadap program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Isu akuntabilitas anggaran menjadi salah satu titik krusial dalam polemik ini. Program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto menuntut pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga ke detail teknisnya.”
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap rupiah yang digunakan harus memiliki justifikasi yang kuat, baik dari sisi manfaat, efisiensi, maupun dampak jangka panjang terhadap masyarakat sasaran.
Komisi IX DPR RI juga menyatakan akan mencermati aspek administrasi Barang Milik Negara (BMN), termasuk bagaimana kendaraan tersebut dicatat, didistribusikan, dan dimanfaatkan di lapangan, guna mencegah potensi inefisiensi atau penyalahgunaan.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan bahwa motor listrik tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar, seperti desa-desa dengan infrastruktur terbatas.
Ia menekankan bahwa kendaraan tersebut merupakan bagian dari strategi operasional untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah dengan kondisi geografis menantang.
Selain itu, penggunaan motor listrik juga disebut tidak terbatas pada kepala satuan pelayanan, tetapi digunakan oleh berbagai petugas operasional untuk mendukung kelancaran distribusi di lapangan.
Namun demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik, terutama terkait besaran anggaran yang digunakan serta prioritas kebijakan yang dinilai perlu lebih terfokus pada substansi utama program, yakni pemenuhan gizi.
Informasi mengenai harga pembelian sekitar Rp42 juta per unit, yang disebut lebih rendah dari harga pasar, justru menambah dimensi baru dalam perdebatan, yakni terkait efisiensi dan mekanisme pengadaan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa pengadaan motor listrik tidak akan dilanjutkan pada tahun 2026. Ia menyatakan bahwa pembelian tersebut menggunakan anggaran tahun 2025 dan telah dihentikan setelah dilakukan evaluasi.
Keputusan penghentian ini menunjukkan adanya respons pemerintah terhadap dinamika yang berkembang, sekaligus menjadi indikasi bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat permanen dan masih terbuka untuk koreksi.
Namun, langkah tersebut juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai proses evaluasi yang dilakukan, serta apakah keputusan awal pengadaan telah melalui kajian yang cukup mendalam sebelum direalisasikan.
Polemik ini pada akhirnya mencerminkan dinamika klasik dalam tata kelola kebijakan publik, di mana kebutuhan teknis di lapangan sering kali berhadapan dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap program sebesar MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan tujuan mulianya, tetapi juga oleh konsistensi dalam pengelolaan, keterbukaan informasi, serta keberanian pemerintah untuk menjelaskan setiap kebijakan secara jujur dan rasional agar program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat ini benar-benar berdiri di atas fondasi kepercayaan, efisiensi, dan tanggung jawab publik yang kokoh.
