Aspirasimediarakyat.com — Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik Timur Tengah melalui kebijakan efisiensi energi mulai menjalar ke sektor pertahanan, ketika Kementerian Pertahanan menyiapkan skema penyesuaian hari kerja menjadi empat hari pada fungsi tertentu, sebuah langkah yang membuka perdebatan antara kebutuhan menjaga stabilitas nasional dan potensi implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas di tengah ketergantungan publik terhadap aktivitas birokrasi dan perputaran ekonomi harian.
Kebijakan efisiensi ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang berpotensi mengguncang stabilitas energi nasional.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai merancang langkah-langkah terukur untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama pada aspek pendukung operasional.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk mitigasi dini, bukan reaksi terhadap kondisi darurat.
“Kementerian Pertahanan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi penggunaan BBM secara terukur dan bertahap sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara berupaya mengendalikan potensi krisis sebelum benar-benar terjadi, meskipun langkah yang diambil tetap memicu pertanyaan publik.
Salah satu kebijakan yang mencuri perhatian adalah rencana penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari dalam seminggu pada unit-unit tertentu.
Langkah ini diposisikan sebagai kebijakan administratif dan manajerial, bukan menyentuh langsung pada kesiapsiagaan pertahanan yang tetap menjadi prioritas utama.
Namun demikian, pembatasan aktivitas birokrasi tetap membawa konsekuensi terhadap ritme pelayanan dan aktivitas ekonomi yang selama ini bergantung pada pergerakan aparatur negara.
Selain itu, Kemhan juga akan melakukan pengaturan penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berdasarkan prioritas operasi serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.
Pembatasan tersebut diarahkan untuk menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan efektivitas pelaksanaan tugas.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak sebagai langkah rasional dalam menghadapi ketidakpastian global, tetapi realitas di lapangan kerap menghadirkan kompleksitas yang berbeda.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memberikan pandangan kritis terhadap efektivitas kebijakan kerja fleksibel dalam menekan konsumsi BBM.
Ia menilai bahwa kebijakan work from home (WFH) atau pengurangan hari kerja berpotensi tidak efektif karena faktor perilaku masyarakat.
Menurutnya, alih-alih mengurangi mobilitas, kebijakan tersebut justru bisa mendorong fenomena “work from everywhere” yang tetap memicu konsumsi BBM. “Barangkali, ASN tidak bekerja di rumah, tetapi justru bepergian ke tempat wisata,” ujarnya.
“Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa kebijakan publik tidak hanya soal desain aturan, tetapi juga soal bagaimana masyarakat merespons dan menjalankannya.”
Lebih jauh, Fahmy juga mengingatkan adanya potensi dampak ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Sektor transportasi, termasuk ojek online, serta pelaku usaha mikro seperti warung makan di sekitar perkantoran berisiko kehilangan pendapatan.
Penurunan aktivitas harian aparatur negara dapat menciptakan efek domino yang merambat ke sektor informal.
Di sisi lain, sektor industri manufaktur juga dinilai rentan mengalami penurunan produktivitas jika kebijakan efisiensi diterapkan tanpa perhitungan matang.
Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema klasik antara efisiensi anggaran dan stabilitas ekonomi.
Secara normatif, kebijakan penghematan energi memang sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya negara yang bertanggung jawab.
Namun dalam praktiknya, setiap kebijakan yang menyentuh aktivitas publik selalu membawa konsekuensi sosial yang tidak sederhana.
Di tengah upaya menjaga ketahanan nasional, negara dituntut untuk tidak hanya berpikir hemat, tetapi juga cermat dalam membaca dampak kebijakan. Efisiensi yang terlalu kaku berisiko menggerus daya hidup sektor-sektor kecil yang justru menjadi penopang ekonomi rakyat.
Ketika negara berbicara tentang penghematan, masyarakat justru bertanya tentang keberlanjutan penghidupan mereka. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara kebijakan strategis dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Langkah penghematan energi di sektor pertahanan memang menjadi simbol kesiapsiagaan negara menghadapi ketidakpastian global, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik selalu memiliki dua sisi: satu yang terlihat sebagai solusi, dan satu lagi yang berpotensi menjadi persoalan baru jika tidak dirancang dengan sensitivitas sosial dan perhitungan yang matang terhadap kepentingan rakyat secara menyeluruh.
