Aspirasimediarakyat.com — Polemik rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memantik kegaduhan nasional karena menyangkut penggunaan dana negara puluhan hingga ratusan triliun rupiah, minimnya pelibatan pengurus koperasi di daerah, serta potensi benturan dengan agenda industrialisasi dalam negeri, ketika di saat yang sama banyak koperasi belum beroperasi optimal dan justru membutuhkan penguatan modal, kapasitas sumber daya manusia, serta jaringan usaha ketimbang tambahan armada operasional.
Kegaduhan bermula ketika rencana pembelian unit mobil langsung dari pabrik di India diklaim lebih murah dibandingkan pengadaan melalui skema e-catalog. Pihak pendukung menyebut efisiensi anggaran sebagai alasan utama, sementara pihak yang kontra mempertanyakan nilai tambah bagi ekonomi nasional.
Seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang telah memiliki kendaraan operasional logistik menyebut rencana itu tidak efektif. Ia menilai kebutuhan tiap koperasi berbeda dan tidak bisa diseragamkan.
Gestianus Sino, Ketua Kopdes Merah Putih Penfui Timur di Nusa Tenggara Timur, mengaku belum pernah mendapat informasi resmi mengenai rencana distribusi mobil pikap tersebut. Ia mengetahui kabar itu justru dari media sosial.
Gesti menegaskan koperasi yang dipimpinnya sudah memiliki dump truck, dua pikap, serta motor roda tiga. Menurutnya, tambahan kendaraan hanya akan menambah beban pajak dan biaya operasional.
Kopdes Penfui Timur bahkan diklaim sebagai salah satu koperasi percontohan nasional saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80.081 unit kelembagaan KDKMP pada Juli 2025. Enam gerai usaha telah berjalan, mulai dari sembako, logistik, klinik kesehatan, simpan pinjam, hingga gudang pendingin.
Model bisnis koperasi tersebut adalah menyerap produk pertanian, perikanan, dan peternakan dari masyarakat, lalu memasoknya ke pasar dan hotel di Kota Kupang. Kebutuhan mendesak, menurut Gesti, bukan kendaraan, melainkan tambahan modal dan penguatan kapasitas pengurus.
Ia menyebut koperasi masih bertumpu pada swadaya anggota. Target ekspansi usaha terhambat keterbatasan pembiayaan dan jaringan antarkoperasi.
Secara nasional, tercatat lebih dari 83.000 unit KDKMP berbadan hukum. Namun sebagian besar belum beroperasi. Pemerintah menargetkan 27.000 unit mulai aktif pada April mendatang dan mencapai 80.000 koperasi aktif pada akhir tahun.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap koperasi memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp3 miliar yang disalurkan melalui holding pangan BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara. Estimasi kasar pembangunan dan penggerakan 80.000 unit koperasi dapat menyentuh angka Rp240 triliun.
Di tengah kebutuhan pendanaan tersebut, muncul rencana impor kendaraan dari India. Mahindra and Mahindra Ltd. mengumumkan rencana memasok 35.000 unit Scorpio Pik Up 4×4 kepada Agrinas untuk proyek Koperasi Merah Putih.
Selain itu, Agrinas disebut akan mengimpor 35.000 pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors. Total 105.000 unit ini bahkan melampaui jumlah koperasi yang telah beroperasi.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota, menyatakan pembelian langsung dari pabrik dapat menghemat hingga Rp43 triliun dibandingkan e-catalog yang diperkirakan menelan Rp121 triliun untuk sarana prasarana. Ia beralasan produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dan kendaraan 4×4 dibutuhkan untuk medan berat.
Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai penguatan produksi kendaraan pikap dalam negeri memiliki dampak ekonomi signifikan, termasuk potensi nilai tambah Rp27 triliun jika 70.000 unit dipenuhi industri domestik.
Agus menekankan subsektor seperti industri ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, dan elektronik akan terdampak positif bila pengadaan dilakukan di dalam negeri. Jika seluruh kebutuhan dipenuhi impor, manfaat ekonomi justru dinikmati negara lain.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta Presiden meninjau ulang rencana impor tersebut. Organisasi itu khawatir impor dalam bentuk utuh dapat mematikan industri otomotif nasional dan bertentangan dengan agenda industrialisasi.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan impor kendaraan tersebut tidak memerlukan persetujuan impor. Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta rencana itu ditangguhkan.
Di balik perdebatan elite, peneliti Destructive Fishing Watch Indonesia, Luthfian Haekal, menilai polemik ini mencerminkan kebijakan yang minim partisipasi. Berdasarkan survei terhadap 146 pengurus koperasi di 19 provinsi, mayoritas menyatakan aturan pusat harus diikuti sepenuhnya, menunjukkan pola top-down yang kuat.
“Kontrasnya mencolok: koperasi yang seharusnya lahir dari semangat partisipasi dan kebutuhan lokal justru menerima paket kebijakan seragam bernilai triliunan rupiah, sementara sebagian belum memiliki fondasi usaha yang kokoh; negara seperti membagikan kunci kendaraan sebelum memastikan mesin ekonomi desa benar-benar menyala, dan ketika suara pengurus hanya menjadi gema samar di tengah riuh transaksi besar, publik berhak bertanya apakah prioritas kebijakan telah benar-benar berpijak pada kebutuhan rakyat atau sekadar pada kalkulasi proyek.”
Anggaran ratusan triliun rupiah bukan angka abstrak, melainkan uang rakyat yang dihimpun dari pajak dan sumber daya nasional. Setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi penguatan ekonomi desa.
Kebijakan yang tidak berbasis kebutuhan riil berisiko menjadi ladang rente terselubung. Ketika partisipasi dikesampingkan, koperasi bisa berubah dari instrumen pemberdayaan menjadi sekadar kendaraan distribusi anggaran.
Koperasi Merah Putih digadang sebagai tulang punggung ekonomi desa dan simbol kemandirian. Agar cita-cita itu tidak tergerus polemik, transparansi, partisipasi, dan keberpihakan pada industri serta kebutuhan lokal menjadi prasyarat mutlak, sebab rakyat bukan sekadar penonton kebijakan, melainkan pemilik sah dari setiap kebijakan yang menggunakan uang negara.
