Aspirasimediarakyat.com — Kritik tajam kembali mengarah pada institusi Polri. Kali ini bukan soal hukum atau penegakan keadilan, tetapi perihal dapur rakyat — tentang makanan bergizi yang seharusnya disalurkan untuk anak-anak sekolah. Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digawangi Polri, disebut-sebut menimbulkan kekacauan di lapangan. Alih-alih menolong, kehadirannya justru menyerobot wilayah kerja masyarakat sipil yang sudah lebih dulu membangun sistem distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan keras datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, yang menilai langkah kepolisian dalam program ini telah menimbulkan benturan di berbagai daerah. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Gedung Parlemen, Rabu (12/11/2025), Yahya secara gamblang menyebut banyak laporan dari lapangan terkait “manuver” polisi dalam mencari penerima manfaat MBG di sekolah-sekolah.
Menurut Yahya, sejumlah kepolisian daerah bahkan bergerilya ke sekolah-sekolah untuk mengambil alih kerja sama distribusi makanan bergizi yang sebelumnya dikelola oleh lembaga masyarakat. “Banyak SPPG masyarakat yang sudah menjalin kerja sama dengan sekolah, tapi disuruh pindah oleh polisi. Ini benturan nyata yang dilaporkan ke saya dari Grobogan dan Brebes,” ujar Yahya dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, fenomena ini bukan sekadar miskomunikasi birokratis, tetapi mencerminkan tumpang tindih kewenangan yang bisa mengancam akuntabilitas distribusi gizi nasional. Program MBG, yang semestinya dikelola dengan semangat kolaborasi lintas sektor, kini justru berubah menjadi arena rebutan pengaruh dan proyek di tingkat lokal.
Sumber di lapangan menyebut, SPPG Polri hadir langsung di wilayah sekolah-sekolah dasar dan menengah, menawarkan distribusi makanan siap saji, namun dengan mekanisme yang berbeda dari sistem masyarakat sipil. “Ada tekanan tersirat, karena mereka datang berseragam,” kata salah satu pengelola SPPG swadaya di Jawa Tengah yang enggan disebut namanya.
Ketika rakyat kecil bergotong royong menyalurkan gizi untuk anak-anak, justru aparat berseragam datang seolah merebut panggung. “Ini bukan soal siapa yang memberi makan, tapi siapa yang berkuasa di dapur rakyat,” ujar seorang aktivis kesehatan masyarakat. Ia menilai kehadiran Polri di sektor gizi harus dievaluasi secara hukum dan etika birokrasi.
Yahya menegaskan kembali, masyarakat di daerah menjadi takut saat aparat datang menawarkan program serupa. “Kalau polisi datang, masyarakat takut, apalagi kalau pakai seragam. Ini merisaukan, karena seharusnya program gizi membangun rasa aman, bukan rasa cemas,” ucapnya.
Komisi IX DPR meminta BGN dan kementerian terkait segera menata ulang koordinasi agar tidak terjadi perebutan wilayah kerja antar-lembaga. “Kami minta monitoring ketat agar tidak ada lagi benturan, karena ini menyangkut hak dasar anak-anak untuk mendapat makanan bergizi,” tambah Yahya.
Menanggapi sorotan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri hanya membantu mempercepat pendistribusian MBG di daerah, bukan mengambil alih program masyarakat. Ia menyebut keterlibatan Polri justru bertujuan memperkuat kecepatan dan keamanan distribusi.
“Dalam beberapa kesempatan, Kapolri bahkan turun langsung meninjau dapur SPPG Polri di berbagai daerah. Salah satu yang terbaru, Sigit bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) meninjau dapur SPPG di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025). Mereka menyaksikan langsung proses memasak dan pendistribusian makanan bergizi untuk pelajar di sekolah-sekolah Bhayangkari.”
Menurut Sigit, setiap proses di dapur SPPG Polri telah mengikuti standar keamanan pangan (Food Security). Mulai dari pemeriksaan bahan mentah, proses pemasakan, hingga sterilisasi alat dan pengelolaan limbah IPAL. “Kami memastikan distribusi MBG ini higienis, aman, dan tepat sasaran,” katanya dalam keterangan tertulis Humas Polri.
Titiek Soeharto juga menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan Polri yang dianggap mampu memperluas jangkauan program MBG di pelosok daerah. Ia menilai, semangat gotong royong lintas lembaga menjadi kunci sukses keberlanjutan program gizi nasional.
Namun di sisi lain, para pegiat sosial menilai, tanpa batas kewenangan yang jelas, kehadiran aparat dalam program sipil bisa menimbulkan masalah baru. “Jika semua sektor mulai diambil alih oleh aparat, ke mana peran masyarakat?” ujar salah satu pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.
Pemerintah melalui BGN berjanji akan segera mengevaluasi tata kelola SPPG, memastikan tidak ada tumpang tindih antara lembaga masyarakat, kementerian, dan kepolisian. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya tengah menyusun regulasi pelengkap agar SPPG Polri hanya berperan pada wilayah intervensi khusus, bukan wilayah masyarakat sipil.
“Tujuannya bukan menciptakan dualisme, tapi mempercepat distribusi di wilayah rawan pangan,” kata Dadan. Ia juga menegaskan bahwa BGN akan melibatkan DPR dalam penyusunan pedoman baru yang lebih jelas.
Kritik DPR menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak gegabah dalam memperluas peran lembaga non-sipil di urusan publik. Pengawasan harus dipertegas, baik dari sisi hukum maupun regulasi, agar semangat pelayanan publik tidak berubah menjadi alat dominasi.
Program MBG yang digagas pemerintah sejatinya lahir dari niat mulia: memastikan tidak ada anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Namun, niat baik bisa berubah arah bila tak dikelola dengan akuntabilitas dan keadilan distribusi.
Jangan sampai dapur rakyat dikuasai oleh tangan-tangan berseragam yang seharusnya menjaga keamanan, bukan memegang sendok distribusi. Ketika aparat turun tangan di urusan perut rakyat, garis batas antara pelayanan dan kekuasaan menjadi kabur — dan di situlah bahaya sebenarnya mengintai.
Kolaborasi lintas lembaga adalah kebutuhan, tapi transparansi dan keseimbangan peran adalah keharusan. Sebab dalam urusan gizi, yang terancam bukan hanya nutrisi anak bangsa, tapi juga kesehatan demokrasi itu sendiri.
