Aspirasimediarakyat.com — Di tengah tekanan global yang terus bergejolak serta kebutuhan menjaga stabilitas fiskal negara, pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran, sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara akan diarahkan pada pengeluaran birokrasi dan operasional kementerian, bukan pada program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meskipun negara saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan fiskal nasional.
Langkah penghematan tersebut diarahkan pada sejumlah pos pengeluaran kementerian dan lembaga yang dinilai masih memiliki ruang untuk ditekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program prioritas nasional tetap berjalan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam batas yang telah ditentukan oleh regulasi fiskal.
Arahan tersebut, kata Airlangga, berasal langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja negara dan stabilitas ekonomi nasional.
“Arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Bahkan kondisi idealnya balance budget,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Pemerintah juga telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian besar untuk menghitung potensi efisiensi dari berbagai pos pengeluaran yang tidak bersifat prioritas.
Setiap kementerian dan lembaga diminta melakukan evaluasi internal guna mengidentifikasi belanja yang masih dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sejumlah pos pengeluaran yang berpotensi dipangkas antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan berbagai peralatan yang dinilai tidak mendesak.
Namun Airlangga menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut tidak akan menyentuh program unggulan pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. “Program unggulan tidak ada yang diubah, karena itu investasi jangka panjang,” katanya.
Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan dilema klasik dalam pengelolaan fiskal negara: menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan membiayai program sosial yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Di satu sisi negara dituntut menjaga defisit anggaran agar tidak melampaui batas 3 persen terhadap produk domestik bruto, sebagaimana menjadi standar pengelolaan fiskal yang prudent; di sisi lain masyarakat berharap program sosial seperti Makan Bergizi Gratis tidak sekadar menjadi simbol politik kebijakan, melainkan benar-benar hadir sebagai instrumen nyata yang memperbaiki kualitas gizi generasi muda, sehingga keputusan mempertahankan anggaran MBG menjadi penanda bahwa program yang menyentuh kebutuhan dasar publik tidak boleh menjadi korban pertama setiap kali negara berbicara tentang efisiensi anggaran.
“Anggaran negara bukan kas pribadi birokrasi yang bebas dipangkas dan dibelanjakan tanpa orientasi pada kepentingan rakyat. Pemerintah hingga kini masih mengumpulkan data dari seluruh kementerian dan lembaga terkait besaran potensi efisiensi yang dapat dilakukan.”
Hasil perhitungan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebelum keputusan final mengenai total penghematan anggaran diumumkan kepada publik.
Selain pertimbangan fiskal domestik, kebijakan efisiensi ini juga berkaitan erat dengan situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.
Konflik geopolitik di sejumlah kawasan dunia berpotensi memicu kenaikan harga energi dan meningkatkan tekanan terhadap belanja negara, terutama pada sektor subsidi dan energi.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario fiskal untuk menghadapi berbagai kemungkinan tersebut. “Selama perang belum mencapai lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dan tetap menggunakan maksimum defisit 3 persen,” katanya.
Kenaikan harga minyak dunia, menurut pemerintah, menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kebutuhan belanja negara di masa mendatang.
Harga minyak yang melonjak berpotensi menambah beban subsidi energi, meskipun pada saat yang sama juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas.
Program sosial yang menyangkut hak dasar masyarakat tidak boleh menjadi korban pertama setiap kali negara berbicara tentang penghematan anggaran.
Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan keberlanjutan program prioritas nasional, dengan memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran, sementara efisiensi diarahkan pada pengeluaran birokrasi yang dinilai tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sehingga ruang fiskal negara tetap terjaga sekaligus memastikan investasi jangka panjang pada kualitas generasi bangsa tidak terganggu oleh tekanan ekonomi global.
