Aspirasimediarakyat.com — Dugaan korupsi dalam pengaturan kuota tambahan ibadah haji yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kerugian negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, sebuah angka yang memicu perdebatan luas mengenai transparansi kebijakan publik dalam pengelolaan ibadah umat, terutama ketika keputusan administratif yang tampak teknis justru berpotensi menggeser prinsip keadilan distribusi kuota haji yang seharusnya berpijak pada regulasi, akuntabilitas, dan kepentingan jamaah yang telah menunggu puluhan tahun dalam antrean panjang.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kerugian negara tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengaturan kuota tambahan haji yang diberikan kepada Indonesia oleh Kerajaan Arab Saudi. Penghitungan tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Asep menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit dan menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara tersebut. Temuan itu menjadi dasar penting bagi penyidik dalam menelusuri aliran keputusan dan tanggung jawab para pihak yang terlibat.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Kasus ini berawal ketika Pemerintah Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu dari Kerajaan Arab Saudi untuk periode 2023–2024. Tambahan kuota tersebut kemudian menjadi objek kebijakan yang kini dipersoalkan secara hukum.
Menurut keterangan KPK, Yaqut yang saat itu menjabat Menteri Agama memerintahkan Gus Alex untuk membagi kuota tambahan tersebut secara sama rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Gus Alex melalui diskusi teknis dan koordinasi administratif dengan pihak terkait, termasuk komunikasi dengan otoritas haji Arab Saudi untuk memastikan skema pembagian kuota tersebut dapat dijalankan secara administratif.
Dalam penjelasannya, Asep menyebut bahwa Gus Alex sempat menilai pembagian kuota tambahan secara 50:50 tersebut tidak melanggar Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menetapkan bahwa kuota haji khusus sebesar 8 persen dari total kuota nasional.
Namun, penyidik KPK menilai keputusan tersebut justru bertentangan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, karena perubahan komposisi kuota tambahan tidak mengikuti formula proporsional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selain itu, pembagian kuota tambahan menjadi sama rata juga dinilai tidak sejalan dengan hasil rapat Panitia Kerja antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama pada 27 November 2023.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut, Menteri Agama saat itu juga meminta Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menyusun draf Memorandum of Understanding dengan pihak Arab Saudi terkait skema pembagian kuota tambahan tersebut.
MoU itu kemudian menjadi dasar bagi otoritas Arab Saudi untuk memasukkan tambahan kuota 20 ribu jemaah Indonesia ke dalam sistem aplikasi e-Hajj, sehingga total kuota haji Indonesia pada 2024 meningkat dari 221 ribu menjadi 241 ribu.
Pada akhir November 2023, Gus Alex juga meminta Kantor Urusan Haji di Jeddah agar mengajukan permintaan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi terkait pembagian kuota tambahan secara seimbang antara haji reguler dan haji khusus.
Permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan komunikasi teknis untuk menyiapkan dokumen dan poin pembahasan yang akan disampaikan dalam pertemuan resmi antara Menteri Agama Indonesia dan Menteri Haji serta Umrah Arab Saudi.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan komposisi kuota haji reguler sebesar 92 persen atau 203.320 jemaah dan haji khusus sebesar 8 persen atau 17.680 jemaah dari kuota awal 221 ribu. Namun terhadap tambahan 20 ribu kuota, diajukan pembagian 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.
Keputusan administratif tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 tentang Kuota Haji Tambahan yang diterbitkan pada akhir Desember 2023. Namun menurut KPK, keputusan tersebut tidak disosialisasikan secara luas di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
KPK menilai regulasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan terbatas sehingga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kuota ibadah yang menyangkut kepentingan jutaan umat.
“Kebijakan publik yang menyentuh hak ibadah masyarakat semestinya dikelola dengan transparansi penuh dan tunduk pada norma hukum yang jelas, sebab setiap perubahan komposisi kuota tanpa landasan regulasi yang kuat dapat menggeser prinsip keadilan distribusi bagi para calon jemaah yang telah menunggu antrean haji hingga puluhan tahun.”
Ketika kebijakan administratif yang menyangkut ibadah publik diputuskan secara tertutup dan bertentangan dengan regulasi, kepercayaan masyarakat dapat runtuh seperti bangunan rapuh yang digerus arus kepentingan; hukum tidak boleh menjadi pagar yang hanya tampak kokoh di atas kertas, tetapi harus benar-benar berdiri tegak menjaga keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan harapan spiritualnya pada sistem penyelenggaraan haji negara.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 Undang-Undang yang sama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam proses penyidikan yang sedang berjalan, KPK telah menahan Yaqut Cholil Qoumas selama 20 hari pertama sejak 11 hingga 31 Maret 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan.
Perkara ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan ibadah haji tidak sekadar urusan administrasi negara, melainkan amanah besar yang menyentuh dimensi keimanan jutaan warga. Transparansi, kepatuhan terhadap undang-undang, serta akuntabilitas kebijakan menjadi fondasi penting agar penyelenggaraan haji benar-benar berdiri sebagai pelayanan publik yang adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
