Aspirasimediarakyat.com — Gelombang dinamika pangan nasional kembali menggeliat ketika perdebatan mengenai impor beras menyeruak ke ruang publik. Di antara data statistik yang kerap dibaca dingin dan klaim pemerintah yang ditegaskan berkali-kali, muncul satu pertanyaan mendasar: mengapa negeri agraris yang diagungkan sebagai lumbung pangan justru terus dibayangi isu ketergantungan impor? Dalam pusaran argumen itu, terpantul ironi tentang negara yang seolah terjebak dalam cermin kebijakan sendiri—bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi oleh keberanian mengambil sikap jujur terhadap realitas, bukan berlindung di balik jargon teknokratis yang mudah retak ketika diperhadapkan pada fakta lapangan yang keras, garang, dan tak peduli pada narasi indah yang dibangun oleh elite pengambil kebijakan.
Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada satu pun impor beras medium yang masuk ke Indonesia sepanjang 2025. Pernyataan ini muncul menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indonesia tetap mengimpor beras dengan nilai mencapai US$178,5 juta atau sekitar Rp2,97 triliun dalam periode Januari–Oktober 2025. Namun, Kementan menegaskan bahwa seluruh pemasukan tersebut hanya untuk beras khusus dan kebutuhan industri.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, memastikan bahwa kebutuhan beras medium nasional “sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri”. Ia mengklaim Indonesia berada dalam posisi surplus beras medium sehingga tidak ada alasan membuka kran impor untuk kategori tersebut.
Menurut Arief, kebijakan impor yang berjalan saat ini berbasis pada neraca komoditas, dengan fokus pada beras industri dan beras khusus—meliputi beras untuk kebutuhan kesehatan, restoran asing, maupun hotel. Termasuk di dalamnya beras menir (HS 1006.40.90) serta beras basmati, jasmine, dan japonica yang tidak diproduksi di Indonesia.
Arief juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu harga gabah petani dan tidak menekan pasar beras medium. “Segmen industrinya memang harus berjalan, tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Di sisi lain, BPS merilis data yang menunjukkan impor beras Indonesia dalam periode Januari–Oktober 2025 mencapai 364.300 ton, berasal dari Myanmar, Thailand, dan India. Untuk Oktober 2025 saja, impor beras mencapai 40.700 ton dengan nilai US$19,1 juta.
Kementan menegaskan bahwa angka impor itu tidak berkaitan dengan beras medium konsumsi publik. Namun sejumlah pengamat pertanian memandang data tersebut harus dibaca lebih kritis, terutama terkait transparansi proses verifikasi neraca komoditas yang kerap dianggap tidak mudah diakses publik.
“Pengamat kebijakan pangan dari Universitas Lampung, Denny Harwanto, menilai pemerintah perlu membuka data lebih rinci agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara institusi. “Jika Kementan bilang tidak ada impor beras medium, sementara BPS mencatat impor total beras, maka yang diperlukan bukan saling bantah, melainkan penjelasan lengkap jenis beras yang diimpor dan untuk siapa,” ujarnya.”
Di lapangan, harga beras menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. BPS melaporkan harga beras premium dan medium di tingkat penggilingan turun secara month-to-month pada November 2025, tetapi tetap meningkat secara year-on-year. Beras premium turun 0,66% mtm, sedangkan beras medium turun 0,97% mtm.
Namun, secara tahunan, harga beras premium naik 5,48% dan beras medium melonjak 6,46%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kendati pasokan diklaim surplus, tekanan harga tetap dirasakan masyarakat.
Pada tingkat grosir dan eceran, tren serupa terjadi. Harga grosir turun 0,93% mtm, sedangkan harga eceran turun 0,59% mtm. Tetapi secara tahunan, keduanya tetap meningkat masing-masing 5,03% dan 3,72%.
Para ekonom menilai bahwa fluktuasi harga ini tidak selalu berkaitan langsung dengan impor, tetapi lebih disebabkan oleh faktor distribusi, cuaca, dan efisiensi rantai pasok. “Surplus tidak otomatis membuat harga turun jika distribusi terganggu,” kata analis pangan independen, Feri Anggriawan.
Di sinilah terlihat ketegangan klasik antara data pemerintah dengan persepsi publik. Ketika harga beras terus merangkak naik, publik sulit menerima narasi surplus tanpa penjelasan yang lebih konkret. Ketidakselarasan ini memunculkan ruang bagi kecurigaan bahwa kebijakan pangan masih dikelola dengan kaca mata yang terlalu teknokratis.
Pada titik inilah persoalan menjadi lebih jelas: rakyat kerap menjadi pihak yang menanggung selisih antara retorika dan realitas. Ketika elite kebijakan berbicara nyaman dari podium dan statistik, masyarakat harus berhadapan langsung dengan harga beras yang terus menekan dompet rumah tangga. Dan pada momen tertentu, publik bisa merasa seolah menjadi korban dari kelengahan regulasi—bahwa kealpaan kecil di ruang rapat dapat menjelma menjadi beban besar di dapur rumah tangga rakyat. Kontras yang pahit ini membentuk jurang yang tidak boleh diabaikan.
Kementan tetap bersikukuh bahwa impor beras medium tidak dilakukan. Penjelasan ini menjadi penting untuk menjaga kepercayaan petani—kelompok yang sangat sensitif terhadap isu impor, karena khawatir produksi mereka tidak terserap.
Beberapa asosiasi petani justru berharap pemerintah lebih terbuka mengumumkan kebutuhan beras berbasis varietas, bukan hanya kategori. Ketua Himpunan Petani Padi Sumatera Selatan, Rahmad Suryono, mengatakan, “Kalau impor itu memang untuk industri dan jelas jenisnya, kami tidak masalah. Tapi data dan kategorinya harus dibuka agar tidak menimbulkan kecemasan di kalangan petani.”
Selain persoalan impor, dinamika harga juga menjadi penentu stabilitas pangan nasional. Apalagi, data BPS menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan turun dari Rp13.439 menjadi Rp13.320 per kilogram pada November 2025. Meski mengalami penurunan jangka pendek, tren tahunan tetap menunjukkan kenaikan harga sebesar 6%.
Para pelaku usaha penggilingan menilai bahwa tren penurunan harga bulanan tersebut lebih disebabkan karena masuknya masa panen di beberapa daerah. Namun mereka tetap waspada akan kenaikan harga tahunan yang cukup besar.
Dalam konteks regulasi, keberadaan neraca komoditas selama ini menjadi dasar hukum utama bagi kebijakan impor. Namun sejumlah pakar meminta agar mekanisme penyusunan neraca komoditas diselaraskan dengan data BPS secara sistematis agar tidak terjadi perbedaan narasi antarlembaga pemerintah.
Pada akhirnya, polemik impor beras kembali menunjukkan betapa pentingnya transparansi kebijakan pangan nasional. Bukan sekadar tentang siapa yang benar, tetapi tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Dan di penghujung perdebatan panjang tentang impor, surplus, dan klasifikasi beras, publik kembali dihadapkan pada satu kenyataan getir: bahwa negara yang mengaku menjunjung kedaulatan pangan tidak boleh terjebak dalam ketidakselarasan data dan kebijakan. Sebab, setiap kerancuan yang dibiarkan menganga adalah ruang bagi kesemrawutan logika pembangunan, ruang bagi kepentingan segelintir elit untuk menutupi kekeliruan, dan ruang bagi rakyat untuk terus menanggung akibat dari kelambanan negara yang seharusnya melindungi mereka. Jika pangan adalah urat nadi kehidupan, maka kebijakan yang ragu-ragu adalah pedang tumpul yang justru melukai tubuh bangsa sendiri.
