Aspirasimediarakyat.com, Jakarta — Pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional dengan nilai mencapai triliunan rupiah memantik gelombang kritik publik yang tidak hanya mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, tetapi juga membuka ruang evaluasi serius terhadap transparansi, akuntabilitas, serta rasionalitas belanja negara di tengah tuntutan efisiensi dan prioritas kebutuhan dasar masyarakat.
Sorotan publik menguat setelah terungkap bahwa Badan Gizi Nasional mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk membeli 21.800 unit motor listrik yang diperuntukkan bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dengan harga sekitar Rp42 juta per unit, angka tersebut memicu perdebatan luas mengenai kesesuaian nilai pengadaan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat, khususnya dalam konteks program peningkatan gizi nasional.
Di ruang digital, kritik berkembang menjadi gelombang opini yang mempertanyakan apakah kebijakan tersebut benar-benar berorientasi pada pelayanan publik atau justru mencerminkan kelemahan dalam perencanaan anggaran.
Perhatian publik tidak berhenti pada angka, melainkan merambah pada identitas perusahaan pemenang pengadaan, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal, yang mendadak menjadi pusat sorotan.
Keberadaan kantor perusahaan tersebut di kawasan permukiman padat di Jalan Indraloka II, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menimbulkan kontras mencolok antara skala proyek dan profil operasional perusahaan.
Situasi di lokasi bahkan sempat diwarnai kehadiran aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, memicu spekulasi publik terkait dinamika yang terjadi di balik proses pengadaan tersebut.
Sejumlah personel berseragam dan berpakaian sipil terlihat berjaga di sekitar lokasi, sementara aktivitas perusahaan terpantau terbatas dengan akses yang relatif tertutup bagi publik.
Seorang perwira kepolisian setempat hanya memberikan keterangan singkat bahwa kehadiran aparat bertujuan untuk pengamanan, tanpa menjelaskan secara rinci konteks situasi yang melatarbelakanginya.
Hingga waktu tertentu, aparat masih terlihat berada di lokasi sebelum akhirnya meninggalkan area secara bertahap, sementara pertanyaan publik tetap menggantung tanpa jawaban yang memadai.
Minimnya penjelasan dari pihak berwenang, termasuk dari kepolisian setempat, memperkuat kesan bahwa terdapat ruang informasi yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik.
Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada aspek teknis dari produk yang diadakan, yakni motor listrik merek Emmo tipe JVX GT, yang memunculkan pertanyaan terkait kesiapan infrastruktur pendukung.
“Ketersediaan bengkel dan layanan purnajual menjadi isu krusial, mengingat hingga kini fasilitas resmi diketahui masih sangat terbatas dan belum beroperasi secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan penggunaan kendaraan tersebut, terutama jika terjadi kerusakan atau kebutuhan perawatan di lapangan.”
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan kebijakan yang muncul secara mendadak.
Ia menegaskan bahwa proses pengadaan telah melalui tahapan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mempertimbangkan kebutuhan operasional program gizi nasional.
Menurutnya, dari total kontrak 25.644 unit, sebanyak 85,01 persen atau 21.801 unit telah berhasil dipenuhi oleh penyedia hingga batas waktu yang ditentukan.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kendaraan tersebut diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri mencapai 48,5 persen, yang dinilai mendukung industri nasional.
Namun demikian, fakta bahwa kendaraan masih dalam tahap administrasi sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan menunjukkan bahwa manfaat langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya terealisasi.
Situasi ini menempatkan kebijakan pengadaan dalam ruang evaluasi publik yang lebih luas, tidak hanya dari sisi legalitas prosedural, tetapi juga dari perspektif efektivitas dan dampak nyata.
Di tengah kebutuhan mendesak akan program gizi yang tepat sasaran, publik mempertanyakan apakah alokasi anggaran sebesar itu telah mencerminkan prioritas yang paling strategis.
Perdebatan ini menjadi refleksi penting bahwa setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut penggunaan anggaran besar, harus mampu menjawab tidak hanya aspek administratif, tetapi juga legitimasi sosial di mata masyarakat.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Lebih jauh, dinamika ini menunjukkan bahwa pengawasan publik bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi.
Dalam konteks tersebut, polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional bukan hanya tentang angka dan kontrak, melainkan tentang bagaimana negara mengelola amanah rakyat dengan kehati-hatian, ketepatan, dan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan publik.
