Aspirasimediarakyat.com — Penegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan agenda pembangunan nasional pada lintasan serius yang menuntut pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas nasional yang terjaga, serta distribusi manfaat pembangunan yang adil, sekaligus menguji konsistensi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi agar tidak berhenti sebagai jargon politik, melainkan benar-benar menjadi kontrak lintas generasi yang terukur, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat luas.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menekankan bahwa Indonesia Emas 2045 dirancang sebagai agenda jangka panjang yang memerlukan kesinambungan kebijakan, bukan hanya dalam satu periode pemerintahan, tetapi melewati siklus politik dan dinamika ekonomi global.
Dalam kerangka tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat ditopang oleh satu sektor semata, melainkan harus digerakkan oleh tiga mesin utama yang bekerja secara simultan, yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi.
Ketiga mesin ini, menurutnya, harus bergerak selaras dan saling menguatkan agar target pertumbuhan tinggi tidak berbenturan dengan stabilitas makroekonomi dan prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan mandat Asta Cita yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pada sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dieksekusi tepat waktu, tepat sasaran, serta terbebas dari kebocoran yang selama ini kerap menjadi titik lemah dalam pengelolaan anggaran publik.
Belanja negara tidak lagi dimaknai sekadar penyerapan anggaran, tetapi sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik yang harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.
Sementara itu, di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral guna memastikan kebijakan moneter berjalan seirama dengan kebijakan fiskal, sehingga tidak saling menegasikan dalam menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan pembiayaan negara.
Dari sisi investasi, pemerintah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang bertugas mengurai hambatan investasi melalui mekanisme penyelesaian debottlenecking secara rutin dan terstruktur.
Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang khusus untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pelaku usaha, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ketika visi besar digemakan namun kebocoran anggaran dan hambatan struktural dibiarkan berulang, janji pembangunan berubah menjadi ilusi mahal yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan meninggalkan rakyat sebagai penonton di tanahnya sendiri.”
Purbaya menyatakan bahwa apabila sistem fiskal, moneter, dan investasi dapat berjalan baik dan terkoordinasi, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai secara lebih cepat dan berkelanjutan.
Untuk menopang visi tersebut, APBN 2026 dirancang bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas yang dinilai strategis bagi pembangunan nasional.
Agenda tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan bermutu, layanan kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Alokasi anggaran yang disiapkan mencerminkan skala intervensi negara, antara lain Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diproyeksikan Rp3.153,6 triliun dan defisit dijaga pada level 2,68 persen terhadap PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026, inflasi terkendali di kisaran 2,5 persen, suku bunga SBN sekitar 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah dijaga di level Rp16.500 per dolar AS.
Ketimpangan antara besarnya anggaran dan kualitas dampak yang diterima masyarakat akan menjadi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi apabila pengawasan dan akuntabilitas tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten.
Keseluruhan arah kebijakan fiskal dan ekonomi ini menempatkan APBN sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar dokumen keuangan, dengan harapan bahwa pertumbuhan yang dikejar benar-benar dirasakan rakyat dalam bentuk akses pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan peluang usaha yang lebih adil dan merata.
