Aspirasimediarakyat.com, Palembang — Di tengah tantangan ketahanan pangan nasional yang semakin kompleks akibat tekanan urbanisasi, perubahan pola konsumsi, dan ancaman disrupsi distribusi, pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi penanda penting bahwa kerja sama antardaerah bukan lagi sekadar agenda diplomasi birokrasi, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun ekosistem pangan nasional yang lebih tangguh, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.
Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta ke Sumatera Selatan yang diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Ruang Rapat Bina Praja, Kamis, 7 Mei 2026, membawa pesan yang lebih besar daripada sekadar agenda seremonial kelembagaan.
Di balik forum resmi tersebut, tersimpan satu kepentingan besar negara: bagaimana memastikan pasokan pangan nasional tetap aman di tengah pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat dan kebutuhan konsumsi yang semakin agresif.
Sebagai ibu kota sekaligus pusat aktivitas ekonomi nasional, DKI Jakarta menghadapi tantangan klasik yang tak pernah benar-benar selesai: keterbatasan ruang produksi pangan dan ketergantungan tinggi terhadap daerah penyangga.
Di sisi lain, Sumatera Selatan berdiri sebagai salah satu daerah dengan kapasitas produksi pangan yang menjanjikan. Wilayah ini bukan hanya lumbung padi, tetapi juga memiliki kekuatan pada sektor hortikultura, perkebunan, hingga perikanan budidaya air tawar.
Dalam sambutannya, H. Herman Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan melihat Jakarta bukan sekadar pasar konsumsi, melainkan mitra strategis yang dapat membangun hubungan ekonomi berbasis saling menguatkan.
“Kami ingin belajar bagaimana BUMD di Jakarta dapat bertahan dan berkembang dalam menjalankan operasionalnya. Sumsel ini penyuplai, sementara Jakarta adalah pasar besar dengan jumlah penduduk yang sangat padat,” ujar Herman Deru.
Pernyataan itu menegaskan kesadaran baru dalam tata kelola pemerintahan daerah: bahwa keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup diukur dari capaian internal semata, melainkan dari kemampuan membangun jejaring antardaerah yang produktif.
Model hubungan seperti ini penting dibaca sebagai transformasi pola pikir birokrasi. Pemerintah daerah tidak lagi berdiri sebagai “pulau-pulau administrasi” yang bekerja sendiri-sendiri, tetapi mulai bergerak menuju orkestrasi pembangunan bersama.
Herman Deru juga menekankan bahwa Sumatera Selatan memiliki modal geografis dan produksi yang kuat untuk menopang kebutuhan pangan nasional, termasuk kebutuhan beras dan ikan air tawar yang selama ini telah menjadi bagian dari rantai konsumsi masyarakat Jakarta.
Menurutnya, kedekatan logistik antara Palembang dan Jakarta kini menjadi keuntungan tersendiri. Infrastruktur transportasi yang semakin baik membuka peluang distribusi yang lebih cepat, efisien, dan ekonomis.
“Kami menyambut baik peluang yang dibuka oleh Food Station untuk menjadikan Sumsel sebagai salah satu pemasok kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. Jarak Palembang dan Jakarta yang kini semakin mudah dijangkau menjadi keuntungan tersendiri dalam memperkuat rantai distribusi pangan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena selama ini persoalan pangan nasional kerap tersandera pada satu titik lemah: distribusi. Produksi melimpah di daerah tidak selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan harga di kota besar.
Dalam konteks itu, kehadiran BUMD menjadi sangat strategis. Mereka tidak semata entitas bisnis, melainkan instrumen negara untuk menjaga stabilitas pasar, memastikan keterjangkauan harga, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengungkapkan bahwa kunjungan ini memang dirancang untuk memperdalam potensi kerja sama antar-BUMD sekaligus mempelajari keberhasilan Sumsel dalam menopang agenda swasembada pangan.
Ia memaparkan fakta yang mencerminkan besarnya tantangan Jakarta. Kebutuhan beras ibu kota mencapai sekitar 2.500 ton per hari—angka yang menggambarkan betapa vitalnya dukungan daerah produsen terhadap keberlangsungan kota metropolitan tersebut.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan berbagai program intervensi pangan, mulai dari pangan bersubsidi, distribusi minyak goreng, hingga skema contract farming melalui BUMD Food Station.
“Kami berharap peran Food Station dapat semakin menggeliat dan mampu membangun kerja sama yang lebih luas dengan Pemprov Sumsel, baik dalam penyelenggaraan pangan maupun dukungan sektor lainnya,” ujar Nova.
Harapan tersebut mencerminkan satu realitas penting: bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun melalui slogan. Ia membutuhkan kontrak konkret, sistem distribusi yang adil, komitmen politik yang konsisten, serta kemauan untuk saling membuka ruang kolaborasi.
Pertemuan antara Sumatera Selatan dan DKI Jakarta ini sesungguhnya menunjukkan bahwa jalan menuju kedaulatan pangan nasional tidak selalu lahir dari podium-podium besar di pusat kekuasaan; ia justru tumbuh dari keberanian daerah-daerah untuk saling percaya, saling menopang, dan menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama—karena bagi masyarakat, pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan soal kepastian hidup, martabat sosial, dan jaminan bahwa negara benar-benar hadir hingga ke meja makan mereka.
Editor: Kalturo
