Aspirasimediarakyat.com — Di tengah sorotan publik terhadap kinerja ekonomi nasional, kurs rupiah kembali menunjukkan rapuhnya pondasi. Bagi sebagian pengamat, situasi ini serupa pesta para garong berdasi yang meraup untung dari spekulasi valas, sementara rakyat kecil dipaksa menanggung dampak dari lonjakan harga kebutuhan pokok. Rupiah yang terus tertekan seakan menegaskan rapuhnya perisai ekonomi dalam menghadapi badai global maupun domestik.
Pada perdagangan Jumat (26/9), rupiah di pasar spot sempat menguat tipis 0,07% ke level Rp16.738 per dolar AS. Namun, jika dilihat dalam sepekan terakhir, rupiah justru melemah 0,82% dibanding posisi Rp16.601 per dolar AS pada Jumat sebelumnya (19/9). Angka itu menunjukkan bahwa penguatan harian tidak cukup untuk membalikkan tren pelemahan.
Kondisi serupa terlihat pada kurs Jisdor yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Rupiah Jisdor melemah 0,14% ke Rp16.775 per dolar AS, menandai delapan hari beruntun dalam tren negatif. Sepanjang pekan, rupiah Jisdor terkoreksi 1,19% dari posisi Rp16.578 per dolar AS sepekan lalu.
Pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, menilai faktor eksternal masih menjadi biang utama pelemahan rupiah. Perang Rusia–Ukraina yang belum mereda membuat pasar global terus memburu dolar AS sebagai aset aman. NATO yang semakin intensif mendukung Ukraina menambah ketidakpastian.
Situasi kian pelik setelah serangan ke kilang minyak Rusia memangkas produksi hingga 17%. Kondisi ini mendongkrak harga minyak dunia dan menekan negara-negara importir energi, termasuk Indonesia. Bagi rupiah, gejolak minyak berarti tekanan ganda: defisit transaksi berjalan membengkak dan kebutuhan dolar AS semakin tinggi.
Di Timur Tengah, eskalasi konflik tak kalah panas. Israel menggencarkan serangan ke Palestina dan Yaman, sementara kecaman internasional di Sidang Umum PBB tak berdampak signifikan. Geopolitik yang memanas membuat pasar keuangan global bergerak liar.
Selain itu, tekanan juga datang dari kebijakan Amerika Serikat. Washington mendesak India dan China menghentikan impor minyak Rusia. Bila diabaikan, ancaman sanksi tarif baru bisa memicu perang dagang, yang ujungnya memperkuat dolar AS dan menekan mata uang negara berkembang.
Dari dalam negeri, faktor politik-ekonomi menambah rapuhnya posisi rupiah. Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa membawa konsekuensi psikologis di pasar. Beberapa pernyataan Purbaya dinilai tidak menenangkan, bahkan menimbulkan keraguan investor.
“Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah dari BI ke bank Himbara. Secara teori, langkah ini bisa memperkuat likuiditas. Namun, sebagian kalangan khawatir bank justru kesulitan menyalurkan kredit di tengah ekonomi lesu, memunculkan risiko kredit macet.”
Tidak hanya itu, absennya prioritas untuk melanjutkan program Tax Amnesty jilid III menambah ketidakpastian. Tanpa payung pengampunan pajak, banyak pengusaha diragukan akan patuh secara sukarela. Situasi ini bisa berdampak pada seretnya penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan yang kian besar.
Menurut Ibrahim, kombinasi tekanan global dan kebijakan domestik yang belum solid membuat rupiah sulit bangkit. Ia menegaskan, selama pemerintah tidak memperkuat komunikasi dan memperbaiki kebijakan struktural, pasar akan terus meragukan ketahanan rupiah.
“Rupiah berpotensi melemah hingga kisaran Rp16.800–Rp17.000 per dolar AS pada akhir tahun,” ujar Ibrahim, Jumat (26/9).
Tekanan terhadap rupiah jelas bukan sekadar angka di papan perdagangan. Dampaknya langsung terasa pada rakyat lewat kenaikan harga barang impor, obat-obatan, hingga bahan baku industri. Di saat yang sama, perusahaan eksportir bisa saja meraup untung besar dari pelemahan kurs, menegaskan kontras tajam antara mereka yang diuntungkan dan mereka yang jadi korban. Inilah potret ketidakadilan ekonomi yang ibarat lintah penghisap darah rakyat.
“Bank Indonesia (BI) sejauh ini masih berupaya menjaga stabilitas dengan intervensi ganda: di pasar spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Namun, upaya ini sering kali dianggap hanya bisa menahan sementara, tidak menyelesaikan akar persoalan yang bersifat struktural.”
Kebijakan fiskal dan moneter pun dituntut lebih sinkron. Investor menunggu kejelasan arah kebijakan Menkeu baru, termasuk langkah konkret dalam memperkuat basis penerimaan pajak, mengendalikan belanja, dan menjaga kredibilitas fiskal.
Sementara itu, pelaku usaha berharap pemerintah segera menuntaskan agenda reformasi struktural. Tanpa kepastian hukum, iklim investasi bisa terus memburuk. Rupiah pun akan tetap menjadi korban tarik-menarik kepentingan politik dan pasar global.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan langkah perlindungan nyata dari gejolak kurs. Program subsidi energi dan pangan yang tepat sasaran mutlak diperlukan agar pelemahan rupiah tidak semakin membebani kelompok rentan.
Hingga kini, publik masih menunggu konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ujian berat terletak pada kemampuan menjaga kepercayaan pasar di tengah gempuran eksternal yang tidak bisa dikendalikan.
Jika kegagalan berlanjut, pelemahan rupiah bisa dianggap bukan semata konsekuensi global, melainkan juga akibat kelalaian domestik. Pada titik itu, wajar bila publik menyamakan perilaku abai pemerintah dengan maling kelas kakap yang membiarkan nilai rupiah tergadai demi kepentingan sesaat.
