Aspirasimediarakyat.com — Keputusan pemerintah pusat mengembalikan dana Transfer ke Daerah senilai Rp10,6 triliun kepada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi ujian nyata bagaimana negara hadir setelah bencana, bukan hanya melalui retorika empati, tetapi lewat kebijakan fiskal konkret yang menentukan cepat atau lambatnya pemulihan rakyat dari luka sosial, ekonomi, dan infrastruktur akibat banjir serta longsor yang melumpuhkan sendi kehidupan daerah.
Pengembalian TKD ini diputuskan dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 17 Januari 2026. Pemerintah pusat memilih menyamakan kembali alokasi TKD ketiga provinsi tersebut dengan skema tahun 2025 setelah efisiensi anggaran, sebagai bentuk keberpihakan terhadap daerah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menegaskan keputusan tersebut merupakan mandat langsung Presiden. Total tambahan dana yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun untuk seluruh provinsi serta kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito Karnavian, kebijakan ini mencerminkan pemahaman Presiden terhadap kesulitan daerah yang tidak hanya kehilangan infrastruktur, tetapi juga terguncang secara ekonomi dan sosial. Negara, kata dia, tidak boleh membiarkan daerah berjalan sendiri menghadapi bencana berskala luas.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, telah memobilisasi seluruh kekuatan nasional. Anggaran dan sumber daya dikerahkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari PUPR, pendidikan, kesehatan, TNI, Polri, BNPB, hingga Basarnas untuk memastikan pemulihan berjalan serentak dan terkoordinasi.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa tambahan dana bukanlah cek kosong. Pemerintah daerah diminta bergerak aktif, membangun gotong royong, dan menunjukkan kapasitas tata kelola yang bertanggung jawab agar anggaran tersebut benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Pengembalian TKD diharapkan memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu mempercepat perbaikan layanan publik yang lumpuh, termasuk pendidikan, kesehatan, dan roda perekonomian rakyat yang terdampak bencana.
Tito Karnavian menekankan penggunaan dana harus efektif, efisien, dan akuntabel. Dana bencana, menurutnya, memiliki dimensi hukum dan moral yang jauh lebih berat dibanding anggaran reguler.
Ia mengingatkan keras agar tidak ada ruang bagi penyelewengan. Penyalahgunaan dana bencana bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kejahatan yang menggandakan penderitaan masyarakat yang sudah jatuh tertimpa musibah.
Ketika anggaran bencana diselewengkan, keadilan sosial berubah menjadi sandiwara, dan negara tampak seperti membiarkan tragedi rakyat dijadikan ladang kepentingan. Praktik semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan yang paling dasar.
“Secara rinci, pemerintah mengembalikan Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.”
Dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana. Pemerintah pusat memastikan fleksibilitas tetap diberikan dengan pengawasan ketat.
Mendagri juga menegaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut menerima pengembalian TKD tanpa terkecuali. Dampak bencana, menurutnya, tidak mengenal batas administratif karena efek sosial dan ekonomi menjalar luas.
Ia menyebut bencana yang terjadi merupakan bencana provinsi, sehingga penanganannya tidak boleh parsial atau diskriminatif antarwilayah.
Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan disebut telah disiapkan agar proses transfer dapat segera dilakukan. Pemerintah menargetkan penyaluran dana mulai berjalan pada awal pekan setelah keputusan diambil.
Pengawalan ketat akan dilakukan untuk memastikan dana benar-benar sampai ke daerah dan digunakan sesuai peruntukan, tanpa tersendat oleh birokrasi yang lamban.
Di tengah krisis dan reruntuhan, kebijakan fiskal semacam ini menjadi penentu apakah negara hadir sebagai pelindung atau sekadar pencatat angka. Rakyat tidak membutuhkan janji panjang, melainkan tindakan cepat yang menyelamatkan kehidupan sehari-hari.
Ketidakadilan akan muncul ketika anggaran besar turun, tetapi penderitaan rakyat tetap dibiarkan berlarut tanpa perubahan nyata. Negara tidak boleh terlihat gagah di atas kertas anggaran, sementara masyarakat masih bergulat dengan lumpur, kehilangan, dan ketidakpastian hidup.
Pengembalian TKD ini bukan hanya soal Rp10,6 triliun, melainkan soal kepercayaan publik bahwa hukum keuangan negara, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan benar-benar berpihak pada keselamatan, martabat, dan masa depan rakyat di daerah terdampak bencana.
